KPK Akan Usut Dugaan Pencucian Uang dari Korupsi e-KTP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dari kasus korupsi e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 trilyun.



"Oh ada, ada [potensi pencucian uang]. Nanti kita [dalami], enggak tahu kemarin dakwaannya TPPU ada enggak? Nanti kan bisa secara terpisah," kata Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, di Jakarta, Kamis (17/8).

Menurut Alex, KPK bisa mengusut kasus tindak pencucian uang dan menelusuri aliran uang e-KTP dengan menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pengusutan kasus pencucian uangnya sendiri bisa dilakukan secara terpisah dari kasus korupsi e-KTP, meski sejumlah pihak, termasuk Andi Agustinus alias Andi Narogong sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Untuk uang yang sudah dikembalikan sejumlah pihak dari korupsi e-KTP, baru mencapai sekitar Rp 236,9 milyar, US$ 1,3 juta, dan sejumlah dolar Singapura dari kerugian negara sebesar Rp 2,3 trilyun.

"Bisa, sangat bisa, kenapa enggak? [penerapan TPPU] masih banyak [kerugian negara yang belum kembali], makannya kita bekerja sama dengan PPATK," ujar Alex.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article