Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN, Rieke Diah Pitaloka (GATRA/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN,
Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto Cepi Iskandar (tengah) memimpin sidang perdana praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik di
Mahkamah Konstitusi (GATRA/Rifki/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menggelar aksi damai di  Gedung
Wali Kota Batu Jawa Timur Eddy Rumpoko (ANTARA/Reno Esnir/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota (Wako) Batu, Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit
Terdakwa Bertanggung Jawab Saat Pelajaran Renang Berlangsung (Foto: AP/Dok. GATRAnews) Jakarta, GATRAnews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus kematian Gabriella
Kejaksaan Agung (dok.GATRA/Dharma Wijayanto/yus4) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Pidsus Kejagung) sedang menyelidiki pihak-pihak yang diduga memberikan gratifikasi
Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menjalani

Kejagung Tahan Mantan Pejabat Pajak KPP Madya Jakpus

Kejaksaan Agung (GATRA/Dharma Wijayanto/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Pidsus Kejagung) menahan Agoeng Pramoedya, mantan pejabat KPP Madya Jakarta Pusat. Penahanan tersebut terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus suap penjualan faktur pajak dari sejumlah perusahaan.


"Tersangka AP [Agoeng Pramoedya] ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari," kata M Rum, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung di Jakarta, Selasa (12/9).

Penahanan terhadap tersangka Agoeng Pramoedya itu terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 30 September 2017 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-24/F.2/Fd.1/09/2017, tanggal 11 September 2017.

Penyidik melakukan penahanan dengan pertimbangan alasan obyektif, yakni tersangka diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Sedangkan alasan subyektifnya, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Penyidik langsung melakukan penahanan usai memeriksa Agoeng sebagai tersangka. "Sekitar pukul 10.00 WIB, telah hadir tersangka AP memenuhi panggilan penyidik dan dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh penasihat hukum," katanya.

Kejagung menetapan Agoeng selaku Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Kantor Pelayanan Pajak Madya Gambir sebagai tersangka berdasarkan  surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-61/F.2/Fd.1/08/2017, tanggal 18 Agustus 2017.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan manatan anak buah Agoeng bernama Jajun Junaedi sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-18/F.2/Fd.1/05/2017, tanggal 4 Mei 2017.

Tersangka Jajun diduga menerima suap (gratifikasi) dalam penjualan faktur pajak dari beberapa perusahaan baik secara langsung maupun tidak lansung dengan perantara pihak lain, di antaranya security perumahan, office boy KPP Madya, serta tukang jahit.

"JJ diduga menerima dana dari pihak-pihak lain melalui rekening yang bersangkutan di beberapa bank dengan total sebesar Rp 14.162.007.605 (Rp 14,1 milyar). Selanjutnya dana atau uang yang diterima dipergunakan untuk pembelian mobil, logam mulia, dan property," ujar Rum.

Atas perbuatan tersebut, Kejagung menyangka Agoeng dan Jajun melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B, Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

"Tim penyidik melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi, hadiah, atau janji dalam pengurusan pajak telah memeriksa saksi sebanyak 29 orang," katanya.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article