KPK Akan Panggil Ulang Novanto Pekan Depan

Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP pada pekan depan, setelah Senin kemarin (11/9), tidak memenuhi panggilan karena sakit.


"Setelah awal minggu depan akan dijadwalkan kembali pemeriksaan SN [Setya Novanto] sebagai tersangka," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Selasa (12/9).

Soal tanggal berapa KPK akan kembali memanggil Novanto, Febri mengaku belum mengetahui dan akan berkoordinasi dengan penyidik.
"Waktunya saya pastikan dulu pada tim yang menangani. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut," ujarnya.

KPK mengharapkan Setya Novanto lekas sembuh sehingga bisa memenuhi panggilan kedua penyidik. Pemeriksaan sebagai tersangka itu untuk memberikan kesempatan kepada Setya Novanto mengklatifikasi atas sangkaan yang dituduhkan serta keterangan saksi-saksi.

"Saya kira akan lebih baik pemeriksaan dipenuhi karena ada ruang yang cukup besar untuk menjelaskan, memberikan klarifikasi," ujar Febri.

Sebelumnya, penyidik KPK gagal memeriksa Setya Novanto sebagai tersangka pada Senin kemarin (11/9), karena ketua umum (ketum) Partai Golkar itu kesehatannya terganggu, yakni gula darahnya naik.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka karena diduga mengatur proyek e-KTP mulai dari proses perencanaan dan pembasan anggaran hingga pengondisian pemenang lelang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-2012.

Novanto melakukan pengaturan tersebut melalui pengusaha rekanan Kemendagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait jabatannya.

Akibat ulah Novanto dan pihak-pihak lainnya yang terlibat, negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian setidak-tidanya Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun karena pembayaran barang-barang untuk e-KTP di luar harga wajar.

Adapun rincian akibat kemahalan itu yakni total pembayaran ke konsorsium PNRI Rp 4,9 trilyun dari 21 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2013. Harga wajar (riil) e-KTP tersebut diperkirakan Rp 2,6 trilyun.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Setya Novanto melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article