Polisi menyita pil PCC siap edar, bahan baku, mesin, dan oven dalam penggerebekan pabrik pil PCC di Purwokerto. (Foto: GATRA/Ridlo Susanto/AK9) Purwokerto, GATRAnews – Kepala Kepolisian Republik
Juru bicara KPK, Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9) Jakarta, GATRAnews - Wali Kota (Wako) Cilegon, Tubagus Iman Aryadi, mempunyai harta kekayaan sejumlah Rp 21.642.738.273 (Rp 21,6 milyar)
Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN, Rieke Diah Pitaloka (GATRA/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN,
Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto Cepi Iskandar (tengah) memimpin sidang perdana praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik di
Mahkamah Konstitusi (GATRA/Rifki/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menggelar aksi damai di  Gedung
Wali Kota Batu Jawa Timur Eddy Rumpoko (ANTARA/Reno Esnir/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota (Wako) Batu, Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit
Terdakwa Bertanggung Jawab Saat Pelajaran Renang Berlangsung (Foto: AP/Dok. GATRAnews) Jakarta, GATRAnews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus kematian Gabriella

Pengamat: KPK Panik Hadapi Praperadilan Novanto!

Ketua DPR RI Setya Novanto (GATRA/Jongki Handianto/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Pimpinan DPR RI mengirim surat penundaan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai proses praperadilan yang di ajukan oleh Ketum Golkar tersebut selesai. Surat itu dikirim berkaca terhadap kasus mantan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang pemeriksaannya juga dihentikan kala proses praperadilan dimulai.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai wajar jika DPR mengirim surat ke KPK, pasalnya selama ini lembaga anti rasuah itu tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Novanto sebagai tersangka, tetapi begitu Novanto mengajukan praperadilan, barulah KPK bergerak cepat.

"Bahwa ada kenyataan yang masuk akal iya, yang ditunjuk oleh teman-teman di DPR ya iya. Kenyataan itu adalah Novanto sudah lama ditetapkan jadi tersangka tapi tidak diperiksa-periksa, ini dia (Setya Novanto) ajukan praperadilan, KPK percepatan pemeriksaan", kata Margarito saat dihubungi wartawan, Rabu (13/9).

DPR juga menjadikan kasus Budi Gunawan sebagai acuan, karena saat itu KPK menghentikan seluruh proses hukum saat praperadilan di ajukan. Namun pada kasus ini, KPK justru bersikeras akan terus melakukan pemeriksaan sehingga ada perbedaan perlakuan dalam menangani kasus yang mencedarai asas keadilan.

"Mungkin dasar itu teman-teman DPR berpendapat bahwa tidak ada urgensinya pemeriksaan ini. Tunda aja dulu, kalau teman-teman di DPR seperti itu, saya bisa memahami,"lanjut Margarito.

Margarito menegaskan meski pemeriksaan tidak melanggar aturan atau hukum, tetapi ada kenyataan bahwasanya Setya Novanto yang sudah lama ditetapkan menjadi tersangka, tiba-tiba dipanggil untuk diperiksa begitu praperadilan jalan. "Mungkin ini yang menjadi pendapat teman-teman di DPR, nah itu kan menjadi soal," ucapnya.

Seperti diketahui, sidang perdana Praperadilan kasus Novanto digelar pada Selasa (12/9) kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun dalam sidang itu, KPK mengaku belum siap dan meminta hakim Cepi Iskandar selaku hakim tunggal untuk menunda sidang tersebut selama tiga minggu untuk melakukan persiapan. Hakim pun akhirnya memutuskan persidangan Praperadilan yang diajukan Novanto ditunda satu minggu hingga 20 September mendatang.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat

 

 

Share this article