Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN, Rieke Diah Pitaloka (GATRA/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN,
Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto Cepi Iskandar (tengah) memimpin sidang perdana praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik di
Mahkamah Konstitusi (GATRA/Rifki/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menggelar aksi damai di  Gedung
Wali Kota Batu Jawa Timur Eddy Rumpoko (ANTARA/Reno Esnir/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota (Wako) Batu, Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit
Terdakwa Bertanggung Jawab Saat Pelajaran Renang Berlangsung (Foto: AP/Dok. GATRAnews) Jakarta, GATRAnews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus kematian Gabriella
Kejaksaan Agung (dok.GATRA/Dharma Wijayanto/yus4) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Pidsus Kejagung) sedang menyelidiki pihak-pihak yang diduga memberikan gratifikasi
Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menjalani

Kejagung Selidiki Penyuap 2 Mantan Pejabat Pajak Rp 14,1 Milyar

Kejaksaan Agung (dok.GATRA/Dharma Wijayanto/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Pidsus Kejagung) sedang menyelidiki pihak-pihak yang diduga memberikan gratifikasi alias suap kepada dua mantan pejabat pajak sekitar Rp 14,1 milyar terkait pengurusan pajak dan penjualan faktur pajak. 


"Penyelidikan mengenai pemberinya. [Berapa orang pemberinya] oh masih penyelidikan, enggak boleh disebutin orangnya," kata Warih Sadono, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Selasa petang (12/9).

Menurut Warih, siapa saja di antara pemberi suapnya, akan tertungkap nanti setelah Kejagung menaikkan status hukumnya ke penyidikan. Penyidik pun akan memprioritaskan penetapan tersangka terhadap penyuap yang bukti-buktinya sudah kuat.

"Kita lihat nanti siapa siapanya. Entar kalau alat buktinya kuat, kita lihat mana yang prioritas, faktor banyak yang tentukan jadi tersangka," ujarnya.

Dalam kasus ini Kejagung menetapkan Jajun Junaedi (JJ) sebagai tersangka. Mantan pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Selatan itu ditetapkan sebagai pesakitan berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-18/F.2/Fd.1/05/2017, tanggal 4 Mei 2017.

Tersangka Jajun diduga menerima suap (gratifikasi) dalam penjualan faktur pajak dari beberapa perusahaan baik secara langsung maupun tidak lansung dengan perantara pihak lain, di antaranya security perumahan, office boy KPP Madya, serta tukang jahit.

"JJ diduga menerima dana dari pihak-pihak lain melalui rekening yang bersangkutan di beberapa bank dengan total sebesar Rp 14.162.007.605 (Rp 14,1 milyar). Selanjutnya dana atau uang yang diterima dipergunakan untuk pembelian mobil, logam mulia, dan property," ujar M Rum, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.

Setelah itu, Kejagung menetapkan mantan pejabat KPP Madya Jakarta Pusat sebagai tersangka. Mantan atasan tersangka Jajun itu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan  surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-61/F.2/Fd.1/08/2017, tanggal 18 Agustus 2017.

Atas perbuatan tersebut, Kejagung menyangka Jajun dan Agoeng melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B, Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Penyidik sudah menahan kedua tersangka. 

"Tim penyidik melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi, hadiah, atau janji dalam pengurusan pajak telah memeriksa saksi sebanyak 29 orang," katanya.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article