Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN, Rieke Diah Pitaloka (GATRA/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN,
Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto Cepi Iskandar (tengah) memimpin sidang perdana praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik di
Mahkamah Konstitusi (GATRA/Rifki/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menggelar aksi damai di  Gedung
Wali Kota Batu Jawa Timur Eddy Rumpoko (ANTARA/Reno Esnir/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota (Wako) Batu, Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit
Terdakwa Bertanggung Jawab Saat Pelajaran Renang Berlangsung (Foto: AP/Dok. GATRAnews) Jakarta, GATRAnews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus kematian Gabriella
Kejaksaan Agung (dok.GATRA/Dharma Wijayanto/yus4) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Pidsus Kejagung) sedang menyelidiki pihak-pihak yang diduga memberikan gratifikasi
Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menjalani

Kasus Suap Ketua DPRD Mojokerto dan 2 Wakilnya Segera Disidangkan

Ketua DPRD Mojokerto Purnomo (kedua kiri) dan Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq (kedua kanan) berjalan meninggalkan gedung KPK, Jakarta (Antara/Hafidz Mubarak A/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPRD Mojokerto, Purnomo (PN) dan dua wakilnya yakni Umar Faruq (UF) dan Abdullah Fanani (ABF) segera menjalani sidang karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan kasus suapnya ke tahap dua atau penuntutan.


"Hari ini dilakukan pelimpahan tahap dua terhadap tiga tersangka di kasus Mojokerto, yaitu ABF, UF, dan PNO. Sidang akan dilakukan dalam waktu dekat, direncanakan di PN Tipikor Surabaya," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, Rabu (13/9).

Ketiga pimpinan DPRD Mojokerto itu segera menghadapi sidang atas kasus dugaan suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto sejumlah Rp 13 milyar tahun anggaran 2017.

Jaksa penuntut umum KPK segera membawa ketiga orang tersangka yang segera menjadi terdakwa di atas ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Ketiganya akan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Rutan Klas I Surabaya, Medaeng, untuk menunggu jadwal sidang.

Sedangkan untuk satu tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mojokerto, Wiwiet Febryanto, masih tahap pemberkasan dan KPK segera merampungkannya agar bisa segera disidangkan.

Sebelumnya, empat orang di atas ditetapkan sebagai tersangka, Penetapan tersangka itu berawal dari OTT yang dilakukan Satgas KPK di Mojokerto dan melakukan pemeriksaan intensif.

Hasilnya, Wiwiet Febryanto diduga memberikan suap kepada jajaran pimpinan DPRD Kota Mojokerto setelah terjadi kesepakatan akan memberikan komitmen fee sejumlah Rp 500 juta untuk memuluskan pengalihan anggaran tersebut.

Dalam OTT itu, Tim Satgas KPK mengamankan 6 orang dan menyita uang sejumlah Rp 470 juta dari perantara suap Wiwiet kepada jajaran pimpinan DPRD Mojokerto. Uang itu terdiri dari Rp 300 juta untuk pembayaran komitmen fee Rp 500 juta.

"Rp 300 juta untuk pembayaran komitmen yang harusnya Rp 500 juta untuk pengalihan anggaran di Dinas PU. Rp 170 juga lagi diduga terkait komitmen setoran, komitmen untuk triwulan yang disepakati sebelumnya," kata Basaria.

Sadangkan dua orang‎ yang diduga sebagai perantara masih diperiksa intensif oleh penyidik lembaga antirasuah dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik telah menahan keempat tersangka tersebut.

Pemberian uang sejumlah Rp 300 juta itu bukan kali pertama, karena pada tanggal 10 Juni 2017, sudah diberikan uang sejumlah Rp 150 juta kepada pihak DPRD Mojokerto.

KPK menyangka Wiwiet selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan penerima suapnya tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto yakni Purnomo, Umar Faruq, dan Abdullah Fanani disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article