KPK Serahkan Kasus Bupati Nganjuk ke Kejagung

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kasus dugaan korupsi Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan praperadilan yang bersangkutan.


Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Kejagung, Jakarta, Rabu (13/9), mengatakan, KPK menyerahkan kasus tersebut kepada Kejagung untuk melaksanakan putusan praperadilan karena KPK tidak mempunyai upaya hukum lagi.

"Ya kan harus kita laksanakan. Kan tidak ada upaya hukum lagi, kan putusan dari praperadilan, berkas harus diserahkan ke kejaksaan," kata Alex, demikian komisioner KPK itu disapa.

Namun demikian, lanjut Alex, pelimpahan ini bukan berarti kasus tersebut akan dihentikan oleh Kejagung dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). "Penyerahan berkas ini kan dalam rangka supervisi KPK," ujarnya.

Senada dengan Alex, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Warih Sadono, mengatakan, penyerahan kasus ini bukan untuk di-SP3 dan Kejaksaan akan melakukan proses hukumnya.

"Putusan praperadilan itu wajib kita hormati. Jadi bukan SP3, karena memang putusan praperadilan wajib kita laksanakan. Tapi penyidikan oleh putusan praperadilan [KPK] tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan," katanya.

Menurut Warih, pada pertemuan dengan Alex itu dalam rangka penguatan KPK dan Kejagung dan kasus Taufiqurrahman menjadi salah satu bahasan. "Bupati Nganjuk itu hanya salah satu dari diskusi yang ada terkait putusan praperadilan. Putusan praperadilan ini harus diserahkan, itu hanya salah satu dan kita akan diskusikan,"  katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi dengan sangkaan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, KPK menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka korupsi dalam pengadaan lima proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Nganjuk tahun 2009 yakni pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Blora di Kabupaten Nganjuk.

Atas perbuatan itu KPK menyangka Taufiqurrahman melanggar Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Wayan Karya, pada Maret 2017 mengabulkan permohonan praperadilan Taufiqurrahman dan memutuskan perkaranya dilimpahkan ke Kejari Nganjuk karena sejak awal kasus ini lebih dahulu diusut oleh Kejari Nganjuk kemudian diambil alih KPK.

"Dikembalikan ke penyelidikan awal. Kan ada SKB bahwa apabila dua instansi menangani perkara, dikembalikan ke penyelidikan awal. Itu poinnya," kata I Made Sutrisna, Humas PN Jaksel.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article