Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN, Rieke Diah Pitaloka (GATRA/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN,
Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto Cepi Iskandar (tengah) memimpin sidang perdana praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik di
Mahkamah Konstitusi (GATRA/Rifki/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menggelar aksi damai di  Gedung
Wali Kota Batu Jawa Timur Eddy Rumpoko (ANTARA/Reno Esnir/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota (Wako) Batu, Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit
Terdakwa Bertanggung Jawab Saat Pelajaran Renang Berlangsung (Foto: AP/Dok. GATRAnews) Jakarta, GATRAnews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus kematian Gabriella
Kejaksaan Agung (dok.GATRA/Dharma Wijayanto/yus4) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Pidsus Kejagung) sedang menyelidiki pihak-pihak yang diduga memberikan gratifikasi
Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menjalani

Ahli Waris Minta BAP Almarhum DL Sitorus

 

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum ahli waris keluarga DL Sitorus, Marihot Siahaan, meminta data, berkas Surat Penetapan tersangka, dan BAP almarhum DR Sutan Raja DL Sitorus kepada Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).


Untuk mendapatkan data dan BAP almarhum, Marihot di Jakarta, Kamis (14/9), megatakan, pihaknya sempat berupaya menemui Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK,  Muhammad Yunus.

"Kami tak jumpa, karena Pak Yunus tak berada di tempat kata stafnya, sehingga permintaan data dan berkas BAP serta penjelasan belum kami dapat dari Pak Direktur. Mengapa harus koordinasi dengan pihak tertentu untuk mendapatkan data dan berkas tersebut," ujar Marihot.

Padahal, lanjut Marihot, permintaan data dan berkas surat penetapan tersangka serta BAP almarhum DL Sitorus menjadi penting bagi pihak keluarga untuk mengetahui kebenaran dan kejelasan status tersangka kepada almarhum.

"Dengan kata lain, jika memang tersangka, apa dasar dan alasannya. Artinya, supaya semua menjadi jelas dan terang benderang dan ke depan tidak perlu pak Direktur harus melakukan koordinasi dengan pihak tertentu lagi yang tidak ada relevansi hukumnya," ujar Marihot.

Sebelumnya, Marihot pada 8 September 2017 melayangkan surat permohonan kepada Muhammad Yunus untuk meminta surat penetapan tersangka terhadap DL Sitorus berikut berkas BAP-nya.

Saat mengantar surat tersebut ke KLHK, Marihot mengaku tidak dapat bertemu dengan Yunus, karena tak berada di tempat. Marihot diminta bersabar karena pihak KLHK akan melakukan koordinasi dengan pihak tertentu terlebih dahulu apakah boleh atau tidak memberikan dokumen dimaksud.

"Dengan alasan direktur tak di tempat, lalu staf di bawah direktur, misalnya se-level Kasubdit, tak berani bertemu dengan alasan takut salah. Sikap ini sangat tidak mendukung Nawa Cita Jokowi di bidang pelayanan publik, mesti dilakukan revolusi mental," kata Marihot.    

Ketua Umum LBH Rakyat Merah Putih, Ricky Sitorus, menambahkan, bahwa mereka hanya ditemui staf ketika berkunjung ke KLHK. Dia sangat menyayangkan sikap para pejabat pada Direktorat Penegakan Hukum KLHK yang tidak mau menemui.

Saat itu, lanjut Ricky, menurut staf di KLHK, Direktur M. Yunus tidak diketahui sedang di mana dan yang ada di tempat adalah Kepala Subdit Penyidikan Perambah Hutan, Edward Sembiring. Namun Sembiring pun tidak mau ditemui karena takut disalahkan oleh pimpinan.  

Kondisi ini, kata Ricky, seolah mempertontonkan betapa buruknya sikap abdi negara dan Pelayanan Birokrasi di Direktorat Penegakan Hukum di KLHK sehingga Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor P.40/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tidak sesuai implementasinya.

Ricky menambahkan, LBH RMP mengungkap fakta dan data tersebut bukanlah untuk membuat menteri LHK dan jajarannya tersinggung atau gerah, justru sebaliknya, informasi ini dapat dijadikan sebagai masukan positif untuk perbaikan ke depan.
 
"Sebagai penyelanggara pelayanan publik, abdi negara dan abdi masyarakat di direktorat penegakan hukum pidana KLHK belum berhasil dalam merespons dinamika keterbukaan informasi, sehingga pelayanan publik cenderung menjadi tidak efisien dan tidak responsif," kata Ricky.


Reporter: Wanto
Editor: Iwan Sutiawan

Share this article