KPK Takkan Turuti Permintaan Pimpinan DPR Soal Pemeriksaan Novanto

Ketua DPR Ri Setya Novanto (ANTARA/Sigid Kurniawan/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menuruti permintaan pimpinan DPR agar tidak memeriksa Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP selama sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).


Juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (14/9), menyampaikan, KPK tidak akan menuruti permintaan yang disampaikan melalui tersebut karena yang menjadi acuan dalam penyidikan kasus korupsi adalah hukum acara pidana.

"Sudah diterima dan sudah dibaca. Prinsipnya sederhana saja bagi KPK, kami berpatokan pada hukum acara yang berlaku," kata Febri.

Karena itu, penyidik KPK akan tetap memanggil dan memeriksa saksi dan tersangka dalam kasus korupsi e-KTP yang membelit tersangka Setya Novanto. Terlebih, penyidik sudah memanggil Novanto untuk menjalani pemeriksaan pada pekan depan.

"Jadi proses pemeriksaan saksi-saksi kita lakukan. Pemanggilan terhadap tersangka SN [Setya Novanto] juga sudah disampikan dan nanti kita harap datang dan pemeriksaan dijadwalkan ulang," katanya.

Selain hukum acara, lanjut Febri, pijakan KPK adalah Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK. "Itulah yang kita gunakan sebagai dasar hukum ditambah aturan-aturan lain sesuai hukum yang berlaku. Jadi, kami hanya itu saja," ujarnya.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article