Polisi menyita pil PCC siap edar, bahan baku, mesin, dan oven dalam penggerebekan pabrik pil PCC di Purwokerto. (Foto: GATRA/Ridlo Susanto/AK9) Purwokerto, GATRAnews – Kepala Kepolisian Republik
Juru bicara KPK, Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9) Jakarta, GATRAnews - Wali Kota (Wako) Cilegon, Tubagus Iman Aryadi, mempunyai harta kekayaan sejumlah Rp 21.642.738.273 (Rp 21,6 milyar)
Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN, Rieke Diah Pitaloka (GATRA/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN,
Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto Cepi Iskandar (tengah) memimpin sidang perdana praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik di
Mahkamah Konstitusi (GATRA/Rifki/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menggelar aksi damai di  Gedung
Wali Kota Batu Jawa Timur Eddy Rumpoko (ANTARA/Reno Esnir/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota (Wako) Batu, Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit
Terdakwa Bertanggung Jawab Saat Pelajaran Renang Berlangsung (Foto: AP/Dok. GATRAnews) Jakarta, GATRAnews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus kematian Gabriella

KPK Tetapkan Bupati Batubara Tersangka Suap Proyek Infrastruktur

Bupati Batubara, Arya Zulkarnaen (ANTARA/Septianda Perdana/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen; Kepala Dinas PUPR Batubara, Helman Herdady; dan pemilik dealer mobil di Kota Medan, Sujendi Tarsono alias Ayen sebagai tersangka karena diduga menerima suap.


"Diduga sebagai penerima, [tersangka] OKA [OK Arya Zulkarnaen], STR [Sujendi Tarsono alias Ayen], dan
HH [Helman Herdady]," kata Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Kamis (14/9).

Sedangkan untuk pihak penyuapnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, adalah dua orang kontraktor yakni Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Penertapan lima orang tersangka di atas setelah penyelidik mengumpulkan keterangan dan pemeriksaan 1x24 jam terhadap 8 orang yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Batubara dan Kota Medan Sumatera Utara (Sumut).

Kemudian, lanjut Alexander, dilanjutkan dengan gelar perkara dan ditemukan bukti permulaan yang berkesusuaian atau cukup dan disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Batubara terkait dengan pekerjaan pembagunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, serta menetapkan lima orang tersangka. Diduga penerima OK selaku Bupati Batubara, STR dari pihak swasta, AH Kepala Dinas PUPR. Kemudian diduga sebagai pemberi MAS dan SAZ sebagai kontraktor," ujar Alexander. 

Selain mengamankan 8 orang, dalam OTT tersebut Tim Satgas KPK juga mengamankan uang sejumlah  Rp 346 juta. Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek untuk tersangka OK Arya. 

Penerimaan uang suap itu atas perintah OK Arya kepada Sujendi Tarsono alias Ayen selaku perantara. Suap itu terkait sejumlah proyek di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017 di antaranya pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp 32 milyar yang dimenangkan oleh PT Gunung Mega Jaya (GMJ) dan proyek pembangunan Jembatan Seimagung senilai Rp 12 milyar yang dimenangkan PT Tombang serta betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 milyar. 

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Maringan dan Syaiful melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sedangkan terhadap OK Arya, Sujendi, dan Helma, KPK menyangkakan mereka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article