KPK Telusuri Aset-Aset Terkait Korupsi e-KTP di Luar Negeri

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Irene Putri (kiri) dan Juru Bicara Febri Diansyah (kanan) (Antara/Bernadeta Victoria/AK9)

Jakarta, gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri aset-aset di sejumlah negara yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi e-KTP pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun.


"Kami melakukan [pelacakan] aset sampai ke luar negeri. Kita bekerja sama dengan penegak hukum di luar negeri," kata Irene Putri, Koordinator Pelaksana Tugas Koordinator Unit Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK di Jakarta, kemarin. 

KPK telah menggandeng dan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum di beberapa negara, di antaranya Badan Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB) dan Badan Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) untuk mengejar aset-aset yang ada di luar negeri dari tindak pidana korupsi e-KTP tersebut.

Sayangnya, Irene tidak bersedia menyampaikan lebih detail tentang pemburuan aset di luar negeri yang dilakukan pihaknya. Dia hanya memastikan, sudah menggandeng sejumlah penegak hukum di berbagai negara untuk memburu aset-aset tersebut.

"Kami bekerja sama lah sama penegak hukum di negara lain. Jangan sekarang deh, nanti ada saatnya," ujar Irene.

Pelacakan dan pemburuan aset-aset itu dilakukan KPK terhadap pihak-pihak yang diuntungkan dari proyek e-KTP. "Si A, si B, dan si C mendapatkan keuntungan berapa? Kemudian keuntungan itu yang kita lakukan pelacakan atas yang bersangkutan, bukan pengadaannya ini," ujar Irene.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article