Rabu Besok Setnov Dipanggil Kembali, Jubir KPK: Kami Harapkan Datang

Ketua DPR Setya Novanto (Antara/Hafitz Mubarak/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemanggilan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), pada Rabu 15 November mendatang.

 

“Surat panggilan sudah kami sampaikan, kami harap yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan memberikan contoh yang baik sebagai pimpinan lembaga negara untuk bisa datang pada proses pemeriksaan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (13/11).

Febri mengatakan bahwa sesuai agenda berikutnya, SN akan dipanggil lagi sebagai tersangka dalam proses penyidikan setelah dikeluarkannya sprindik beberapa hari lalu. Dan, surat panggilan tersebut sudah disampaikan kepada Setya. 

“Saya dapat informasi bahwa pada hari Rabu minggu ini SN akan dipanggil sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan. Kami berharap SN dapat memenuhi panggilan ini karena dilakukan secara patut,” katanya.

Febri mengatakan bahwa  sejauh ini setiap panggilan yang disampaikan jika di total selama ini sudah ada 10 panggilan jika dihitung sejak Desember untuk kasus KTP elektronik secara keseluruhan. 

“Tersangka SN sendiri sudah dipanggil sebanyak 3 kali. Ada berbagai respon yang disampaikan dan kami akan pelajari lebih dulu,” katanya. 

Soal apakah nantinya akan dilakukan pemanggilan paksa jika berhalangan hadir lagi, Febri meminta menunggu apa yang akan terjadi pada Rabu nantinya. “Saya kira lebih baik kita tunggu dan kita harapkan datang memenuhi panggilan karena surat sudah disampaikan secara patut,” katanya.

Febri menjelaskan bahwa ketidakhadiran SN hari ini karena berbagai alasan. “Hari ini kami menerima surat dengan kop surat sebagai ketua DPR-RI dan di tanda tangani langsung sebagai ketua DPR. Kami lebih melihat substansinya terkait isi surat dan materi dalam proses pemeriksaan,” kata Febri. 

Febri mengatakan bahwa ada tujuh poin sehingga Setnov mengaku tidak bisa datang. “Pokoknya tidak bisa datang karena tiga alasan. Yakni, terkait belum ada ijin pemberian tertulis dari presiden, hak imunitas, dan ada HUT partai golkar di NTT. Dengan tiga alasan itu yang bersangkuta tidak bisa menghadiri pemanggilan penyidik hari ini,” katanya. 

Meski begitu lanjut Febri, KPK menganggap tidak mengharuskan ada ijin dari presiden. 

“Ketentuan UU MD3 tidak bisa diterapkan dalam konteks dugaan KTP-el ini. Soal hak imunitas atau kekebalan, maka jangan sampai itu dipahami bahwa ada orang yang kebal secara hukum. Hak imunitas juga terbatas. Tidak mencakup orang-orang yang dilindungi terkait tindak pidana korupsi. Kita akan dalami,” katanya. 

Menurut Febri, dalam penanganan kasus e-Ktp ini memang ditangani secara hati-hati karena ada kompleksitas dalam kasus ini. “Sekarang masih fokus saksi-saksi, memeriksa sejumlah saksi belum kita periksa,” katanya.


Editor: Anthony Djafar

 

Share this article