Jubir KPK: Tersangka Korupsi Tidak Punya Hak Imunitas

Juru bicara KPK, Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/FT02)

Jakarta, Gatra.com -- Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan, hak imunitas anggota DPR yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor Nomor 17/2014 tentang MD3, tak dapat digunakan anggota dewan yang menjadi terduga melakukan korupsi untuk berlindung. "Hak imunitas tidak mencakup bisa melindungi orang karena diduga melakukan korupsi atau mengetahui informasi terkait korupsi," ucapnya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/11) siang.

 

Lebih lanjut, Febri mengatakan bahwa pihaknya kuatir masyarakat akan memiliki anggapan Anggota DPR kebal hukum. Musababnya, Setya Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPR enggan menghadiri pemeriksaan KPK dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pada senin (12/11) karena DPR memiliki hak imunitas.

"Jangan sampai ada pemahaman bahwa ada orang-orang yang kebal secara hukum sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau ada batasan. Apalagi untuk dugaan tindak pidana korupsi dan hak imunitas terbatas saya kira karena diatur dalam UUD 1945 sampai UU MD3 lebih terkait pada pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPR," papar mantan pegiat Indonesian Corruption Watch (ICW) ini. 

Rabu (14/11), Setnov kembali dijadwalkan hadir dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun tersebut. KPK berharap Setnov dapat memenuhi panggilan tersebut. "KPK sampai saat ini menetapkan SN sebagai tersangka dan kami harap datang penuhi panggilan KPK," pungkasnya.


Reporter : Virdika Rizky Utama

Editor     : Cavin R. Manuputty

Share this article