KPK Mengunci Setya Novanto, Praperadilan Ketinggalan Kereta

Ilustrasi. (GATRA/Adi Wijaya/AK9)

Jakarta GATRA.com -- Malam ini, 5 Desember 2017,  KPK melakukan proses tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di KPK. Dengan berkas dinyatakan lengkap (P21), dan dilanjutkan tahap kedua maka tanggungjawab dan wewenang berpindah dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. "Dengan beralihnya tanggungjawab kepada Jaksa Penuntut Umum maka praperadilan yang diajukan Setnov kehilangan subyek dan obyeknya dimana statusnya bukan lagi penyidikan karena sudah berubah menjadi proses penuntutan," kata Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di Jakarta.


Setnov jika tetap ingin menguji praperadilan maka harus mengubah obyek dan subyek sehingga harus mencabut praperadilan yang lama dan kemudian mendaftarkan praperadilan baru dengan obyek penuntutan dan subyeknya Jaksa Penuntut Umum. "Setnov dan kuasa hukumnya tertutup kemungkinan melakukan renvoi gugatan karena bukan menyangkut kesalahan minor. Jika SN hendak merubah gugatan yang sudah ada maka tidak akan diterima hakim karena merubah substansi penyidikan menjadi penuntutan," katanya.

Praperadilan yang telah diajukan, posita dan petitumnya adalah tidak sahnya penyidikan dan penetapan tersangka. Sedangkan sekarang hal ini sudah lewat karena sudah penuntutan. "Istilah sederhananya, praperadilan SN sudah ketinggalan kereta," katanya. Kereta penyidikan telah lewat, berubah menjadi kereta Penuntutan.

Jika sudah P21 dan Tahap Kedua maka akan sulit untuk diuji melalui praperadilan karena hal ini belum diatur dlm KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan P21 dan Tahap Kedua maka juga akan memudahkan KPK untuk segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor tanpa harus terganggu upaya praperadilan yang diajukan Setnov.

"Upaya P21 dan Tahap Kedua ini sekali lagi adalah upaya cerdas yang dapat ditempuh KPK, juga sekaligus upaya lihai seperti yg disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kemarin," katanya. Upaya P21 dan dilanjutkan Tahap Kedua jelas diatur KUHAP dan pasal 25 UU 31 tahun 1999 bahwa perkara korupsi harus diutamakan untuk secepatnya disidangkan di Pengadilan Tipikor.


Editor: Rohmat Haryadi

Share this article