KPK Rencanakan Langkah Hukum untuk Fredrich

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. GATRA/Erry Sudiyanto/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan merencanakan tindakan hukum lebih lanjut terhadap mantan kuasa hukum tersangka Setya Novanto, Fredrich Yunadi, karena tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.


"Jadi kami akan membicarakan lebih lanjut apa tindakan hukum yang akan dilakukan, setelah tadi kami tunggu saudara FY sampai dengan sore hari," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (12/1).

Fredrich tidak memenuhi panggilan penyidik yang akan memeriksanya sebagai tersangka dalam kasus dugaan merintangi atau menghalangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang membelit tersangka Setya Novanto.

Padahal, lanjut Febri, pihaknya sudah melakukan pemanggilan secara patut. "FY, advokat yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut pada tanggal 9 Januari sebelumnya dan kita harapkan hadir," katanya.

Soal tim kuasa hukum tersangka Fredrich meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap kliennya, Febri menegaskan, pemeriksaan dugaan pelanggaran etik advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tidak boleh menjadi alasan untuk menunda proses penyidikan.

"Tapi jangan sampai kemudian proses ini kemudian saling tunggu menunggu dan akhirnya berisiko untuk menghambat proses hukum yang ada," ujarnya.

Menurut Febri, KPK sangat menghormati proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh Peradi seperti yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Namun proses ini tidak boleh menuda proses penyidikan.

KPK menetapkan Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi atau menghalangi penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP yang membelit tersangka Setya Novanto.

KPK menduga keduanya memanipulasi data medis Novanto agar bisa dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau guna menghindari pemeriksaan KPK. Selain itu, Fredrich diduga telah mengondisikan tempat di RS tersebut.

KPK menyangka Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo melanggar  Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan 

Share this article