Gugatan Praperadilan Gunawan Dinilai Langgar Aturan

Ilustrasi. (Shutterstock/AK9)

Jakarta, Gatra.com -  Ahli Hukum Pidana dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Djisman Samosir, berpendapat, gugatan praperadilan yang diajukan Gunawan Jusuf dan Fauzi Thoha terhadap Bareskrim Polri melanggar norma hukum.


"Ya kalau menurut saya, tidak berdasarkan hukum, tidak boleh bicara rasa keadilan karena rasa keadilan itukan sangat subjektif dan universal Adil buat anda, ya tidak adil buat saya .. tapi hukum itu berlaku universal, di mana pun itu berlaku," kata Djisman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (12/1).

Djisman dihadirkan sebagai ahli untuk memberikan pendapatnya tentang hukum pidana. Dia dihadirkan sebagai ahli pidana dari pihak termohon yaitu Bareskrim Mabes Polri dalam sidang praperadilan ini.

Djisman menjelaksan, pemohon mempersoalkan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan Bareskrim Polri menjadi isu utama praperadilan ini karena pemohon belum berstatus sebagai tersangka dalam kasus sengketa lahan di Lampung itu.

"Pelapor atau terlapor itu tidak boleh (Gugat praperadilan), karena tidak diatur dalam KUHAP. Jadi, kalau masih Sprindik diajukan praperadilan itu bertentangan dengan KUHAP," ujarnya.

Pasal 79 KUHAP, lanjut Djisman, yang dimaksud praperadilan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya. KUHAP tidak memanggil terlapor untuk naik gugatan praperadilan.

"Syarat praperadilan sudah jelas saya bilang di situ, salah tahan, salah tangkap, penghentian penidikan, penghentian penuntutan dan ganti rugi. Itu syaratnya untuk bisa menggunakan praperadilan," ujarnya.

Karena itu, Disman menyampaikan, tidak boleh menghubung-hubungkan dengan masalah peninjauan kembali (PK) karena tidak ada relevansinya. Kemudian, perkara yang bisa digugat praperadilan sesuai norma hukum juga adalah perbuatan pidana. Begitu, soal tata usaha negara (TUN) tidak bisa dipraperadilankan.

"Praperadilan salah satu sarana alat kontrol buat penyidik ​​dan penuntut umum dikhawatirkan ada resiko wewenang, maka praperadilan diatur dalam KUHAP. Maka benda luar hukum pidana ya tidak bisa dijadikan praperadilan, apakah TUN atau lainnya," katanya.


Editor: Iwan Sutiawan

Share this article