ICW : Penangkapan Frederich Yunadi Bukan Serangan Terhadap Profesi Advokat

Fredrich Yunadi. (Antara/Rivan Awal Lingga/AK9)

Jakarta,Gatra.com - Pasca mengundurkan diri sebagai pengacara tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, giliran Frederich Yunadi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Frederich diduga menghalang-halangi proses hukum perkara korupsi yang menjerat Novanto. 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester mengatakan advokat berada di tengah pusaran perkara korupsi bukanlah cerita baru. Berdasarkan catatan ICW, sejak 2005 ada 22 orang termasuk Frederich Yunadi yang pernah dijerat dengam Undang-Undang Tipikor.

"Ada 16 advokat yang dijerat karena melakukan suap menyuap. Dua dijerat karena memberikan keterangan secara tidak benar dan empat karena menghalang-halangi penyidikan perkara korupsi. Kasus dari 22 advokat itu mayoritas ditangani KPK yakni 16 orang selebihnya di Kejaksaan (5 orang) dan kepolisian (1 orang)," kata Lalola saat jumpa pers di kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (14/1).

Penetapan Frederich Yunadi sebagai tersangka tentu kembali mencoreng citra profesi advokat yang disebut dengan officium nobile atau pekerjaan yang terhormat. Publik tentu masih ingat ketika beberap advokat seperti Haposan Hutagalung, Kasman Sangaji dan Samsul yang menyuap hakim maupun panitera demi menegosiasikan hukuman terhadap kliennya. 

"Sepintas lalu, perbuatan ini seolah-olah dilakukan demi kepentingan klien, padagal suap-menyuap sendiri sudah merupakan tindak pidana, terlepas dari siapa yang memberikan suap," katanya.

Perbuatan  pidana yang dilakukan Frederich Yunadi menurut Lalola tidak dapat dipandang sebagai serangan secara personal terhadap profeai advokat maupun organisasi profesi yang menaungi kerja-kerja advokat seperti Peradi, Ikadin, IPHi maupun AAI. Hal ini lantaran prilaku advokat sudah diatur secara proporsional dalam Kode Etik Advokat Indonesia.

"Pembelaan dan pendampingan yang dilakukan terhadap klien tidak berarti advokat juga turut mengurusi hal-hal yang tidak berkaitan  dengan proses  dan upaya hukum yang sedang atau akan ditempuh. Artinya perbuatan seperti melakukan suap menyuap, mengurusi pemesanan kamar di rumah sakit ataupun melakukan komunikasi dengan panitera atau hakim dengan maksud tawar menawar hukuman tidak dapat dibenarkan meskipun dilakukan atas nama klien,"katanya.

Daftar advokat yang dijerat dengan UU Tipikor (Dalam Pantauan ICW)

1. Tengku Syaifuddin Popon :  Suap pegawai pengadilan tinggi tipikor sebesar Rp250 juta terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan Abdullah Puteh (2005). Instansi yang menangani KPK. Divonis Pengadilan Tinggi Tipikor 2 tahun 8 bulan

2. Harini Wijoso : Suap pegawai MA dan hakim agung terkait dengan kasus yang melibatkan Probosutejo (2005). Instansi yang menangani KPK. Dovonis MA tiga tahun penjara  dan denda Rp100 juta.

3. Manatap Ambarita : Menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai. Afner Ambarita Manatap meminta kliennya tak menghadiri panggilan penyidik ketika diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (2008). Instansi yang menangani Kejaksaan. Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan diperkuat pengadilan banding di Sumbar. Pada tahun 2010, MA menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Tahun 2012 masuk ke dalam DPO dan dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Mentawai. Perkembangan proses selanjutnya tidak jelas.

4. Lambertus Palang Ama : Terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangan tidak benar dan merekayasa asal usul uang Rp 28 miliyar milik Gayus (2010). Instansi yang menangani Kejaksaan. Dojerat dengan Pasal 22 dan pasal 28 Undang-Undang Tipikor. Divonis PN Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta. Lambertus terbukti membantu merekayasa asal usil uang Rp28 miliyar milik Gayus. Uang itu diblokir penyidik Bareskrim Polri lantaran diduga hasil tindak pidana saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.

5. Adner Sirait : Suap terhadap Ibrahim, Hakim Pengadilan TUN Jakarta terkait perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat melawan Pemprov DKI Jakarta (2010). Instansi yang menanhani KPK. Divonis Pengadilan Tipikor 4 tahun 6 bulan dan denda Rp150 juta. 

6. Haposan Hutagalung : Terlibat dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangam tidak benar asal usul harta Gayus, menyuap penyidik Polri Arafat Enanie dan Komisari Jenderal Susno Duadji sewaktu menjabat sebagai Kabareskrim (2011). Instansi yang menangani Kejaksaan. Haposan didakwa berlapis melanggar Pasal 5, Pasal 13, dan Pasal 22 UU Tipikor. Divonis Pengadilan Tipikor sekama 7 tahun penjara namun diperberat di MA 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta.

7. Mohammad Hasan bin Khusi (warga negara Malaysia) : Menghalang-halangi penyidik tindak pidana korupsi terhadap tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri M. Nazaruddin (2013). Instansi yang menangani KPK. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 7 tahun dan denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan.

8. Azmi bin Muhammad Yusuf (warga negara Malaysia): Menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri M Nazaruddin (2013). Instansi yang menangani KPK. Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 tahun dan denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan.

9. Mario C Bernardo : Suap berkaitan dengan perkara yang tengah berada di tingkat kasasi MA (2013). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK setelah sebelumnya menyerahkan uang kepada pegawai MA Djody Supratman. Divonis pengadilan Tipimor Jakarta dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta.

10. Susi Tur Andayani : Menjadi perantara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam sejumlah sengketa Pilkada (2014). Intansi yang menangani KPK. Divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan kasasa MA 23 Februari 2014, Susi divonis 7 tahun penjara.

11. M Yagari Bhastara Guntur alias Gerry : Suap kepada hakin dan paniera PTUN Medan (2015). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK divonis 2 tahyn penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

12. OC Kaligis : Suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan (2015). Instansi yang menangani KPK. OC Kaligis divonis 5,5 tahun penjara. Proses hukum masih berjalan.

13. Raoul Adithya Wiranatakusumah : Suap terhadap panitera PN Jakarta Pusat Muhammad Santoso untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim untuk diadili (2016). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK dan Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 5 tahun 9 September 2017 dan denda RP 150 juta. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi  Jakarta dan Mahkamah Agung.

14. Bertha Natalia : Suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk pengaturan majelis hakim dan mendapatka  keringanan putusan dalam perkara pidana yang libatkan artis Saiful Jamil (2016). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK pada Kamis 16 Juni 2016. Divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 21 November 2016.

15. Kasman Sangaji : Sua terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk pengaturab majelis hakim dan mendapatkan  keringanan putusan dalam perkara pidana yang libatkan artia Saiful Jamil (2016). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK pasa Kamis 16 Juni 2016. Kasman dijatuhi vonjs 3,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan kuringan oleh majelis hkim Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 14  November 2017.

16. Samsul : Suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk pengaturan majelis hakim dan mendapatkan keringanan putusan dalam perkara pidana yang libatkan artis Saiful Jamil (2016). Instansi yang menangani KPK.  Terjaring OTT KPK pada Kamis 16 Juni 2016. Divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta 21 November 2016.

17. Awang Lazuardi Embat : Suap kepada Kepala Subdirektorar Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana  Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna untuk penanganan perkara di MA (2016). Instansi yang menangani KPK. Awang terjaring OTT KPK pada Jumat 12 Febriati 2017. Di tempat erpisah, tim penyidik juga membekuk pengusaha Ichsan Suaidi dan Kepala Sub Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Nadri Tristianto Sutrisna. Dalam operasi itu, petugas KPK berhasil menyita uang sekitar Rp400 juta dari Andri di rumahnya kawasan Gading Serpong.

18. Harris Arthur Hedar : Suap kepada AKBP Radem Brotoseno sebesar Rp1,9 miliyar untuk menunda proses kasus perkara yang sedang ditanhani oleh Bareskrim Polri (2016). Instansi yang menangani kepolisian. Terjating OTT Satgas Saber Pungli. Harris Arthur Hedar divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipimor Jakarta pada 14 Juni 2017. Ia juga dowajibkan membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

19. Akhmad Zaini : Suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi agar majelis hakim menolak gugatan perdata wanprestasi yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service Pte, Ltd terhadap PT Aquamarone Divindo Inspection (2017). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK pada 22 Agustus 2017. Panitera Tarmizi diduga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp425 juta dari Akhmad Zaini selaku kuasa hukum PT ADI yang berperkara di PN Jaksel. Pemberian uang itu dilakukan secara bertahap sejak Juni 2017 hingga 21 Agustus 2017. Akhmad Zaini dituntut 3 tahun dan denda Rp59 juta subsidair tiga bulan kurungan. Zaini dinilai terbukti korupsi yakni memberi atau menjanjikan uang Rp425 juta kepada Tarmizi. Vonis belum dijatuhkan kepda Akhmad.

20. Fadly Tuanany : Suap terhadap penyidik Polda Malut terkait dugaan kasus yang melibaykan Ketua DPRD Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam (2017). Instansi yang menangani kejaksaan. Menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 12 Desembee 2017. Proses hukum masih berjalan.

21. Ace Kurnia : Suap terhadap penyidik Polda Malut terkait dugaan kasusu yang melibatkan Ketua DPRD Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam (2017). Instansi yang menangani kejaksaan. Menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 12 Desember 2017. Proses hukum masih berjalan.

22. Frederich Yunadi : Menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengam ersangka Setya Novanto (2017). Instansi yang menangani KPK. KPK menetapkan Frederich Yunadi sebagai tersangka 10 Januari 2018. Frederich ditangkap dan ditahan KPK pada Sabtu 13 Januari 2018. Proses hukum masih berjalan.


Reporter : DPU

Editor : Sandika Prihatnala

Share this article