Perkara Frederich Yunadi, Peradi Sayangkan KPK Tidak Koordinasi

Fredrich Yunadi. (Antara/Elang Senja/AK9)

Jakarta,Gatra.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyayangkan tidak adanya koordinasi antara KPK dengan Peradi terkait kasus hukum yang menimpa anggota Peradi Frederich Yunadi. Frederich ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menghalangi proses hukum tersangka perkara korupsi e-KTP, Setya Novamto.

"Hingga sekarang tidak ada sehelai surat pun dari KPK ataupun komunikasi telepon. Padahal Ibu Basaria (komisioner KPK) menjelaskan dalam konferensi pers seolah-olah telah dilakukan koordinasi dengan Peradi," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Rivai Kusumanegara di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (14/1).

Peradi dalam posisi mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Terbukti saat diundang pansus hak angket DPR, Peradi memutuskan tidak hadir. Begitu juga ketika Frederich Yunadi menjadi polemik di publik,  Peradi kata Rivai secara intensif melakukan pendekatan dan pembinaan. 

Alhasil, Frederich mulai mengurangi tampil di publik dan digantikan oleh pengacara Setnov lainnya yakni Otto Hasibuan. Bahkan mereka pun akhirnya mengundurkan diri sebagai penasihat hukim Novanto.

"Dalam kaitan itu, Peradi tentunya mengapresiasi sikap koorperatif advokat Frederich Yunadi. Ketkka organisasi tempatnya bernaung tengah menjalankan fungsi dan perannya," katanya. 

Tidak adanya koordinasi KPK terhadap Peradi menjadi catatan tersendiri bagi jajaran pengurus DPN Peradi. Seolah-olah apa yang sudah dilakukan Peradi tidak berarti di mata KPK dan keberadaan Peradi diabaikan begitu saja.

"Perlakuan menjadi berbeda ketika mantan pimpinan KPK Pak Bambang Widjoyanto menghadapi penyidikan di Polri.  Saat itu justru KPK berkoordinasi dengan Peradi dengan mendasarkan Pasal 16 UU Advokat terkait imunitas," katanya.

Pada tahun 2017 Peradi juga memohonkan kerjasama diklat anti korupsi bagi advokat Peradi di seluruh Indonesia. Namun tidak ditanggapi oleh KPK hingha saat ini.

"Kami berharap KPK memberikan kesempatan bagi Perasi untuk melakukan tugasnya sebagaimana KPK juga membetuk komisi etik saat pimpinannya disidik Polri. Bahkan saat itu penyidikannya menjadi terhenti. Bagi pemeriksaan etik advokat, justru tidak menghentikan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 6 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat," tandasnya.


Reporter : DPU

Editor : Sandika Prihatnala

Share this article