PPI Belanda Gelar Diskusi Cara Lawan Hoax

Peserta diskusi PPI Belanda, di Tilburg University (GATRAnews/Dok PPI Belanda)

Jakarta, GATRAnews - Saat ini marak terjadi kejahatan teknologi dan informasi di Indonesia, negeri yang sedang belajar berdemokrasi. Di tengah kemudahan teknologi, terutama dengan berkembangnya media sosial, orang begitu mudahnya menyebarkan virus, berupa berita yang tidak valid alias hoax. Karena itu, diperlukan pemahaman lebih terhadap penyebaran informasi.

Hal itu diungkapkan Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Belanda Bambang Hari Wibisono, dalam sambutan pembukaan diskusi “Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Melawan HOAX, Mematikan Kebebasan Berekspresi?”, yang diprakarsai Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda dan PPI Tilburg -yang dinamakan Lingkar Inspirasi- di Tilburg University, Belanda.

Hari, dalam keterangan tertulis yang diterima GATRAnews, di Jakarta, Rabu (29/3), mengharapkan, diskusi mengenai Revisi UU ITE dapat membawa dampak positif terhadap peserta yang hadir maupun audiens pada umumnya. Diskusi ini menghadirkan narasumber Kombes Pol Yuda Gustawan (Polri) dan Daniar Supriyadi (Tilburg University).

Harapan Hari Wibisono kemudian diamini perwakilan PPI Belanda Ananditya Nugraha dan Ketua PPI Tilburg Kevin Haikal, dalam sambutan mereka.

Sementara itu, Kombes Pol Yuda Gustawan, selaku perwakilan dari Polri, mengawali pemaparan mengenai fokus Polri terhadap penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi di Indonesia, yakni kejahatan siber (cyber crime) terkait: (1) ekonomi, (2) radikalisme agama/SARA, dan (3) berita bohong/hoax. Kombes Pol Yuda mengemukakan bahwa topik kejahatan siber pada awalnya berada di bawah naungan Direktorat Tindak Pidana Khusus. Namun, kini Direktorat Tindak Pidana Siber telah dibentuk guna memenuhi kebutuhan terhadap berkembangnya kejahatan siber, menyusul revisi UU ITE pada tahun 2016.

Menurutnya, tindak pidana ITE terkait ekonomi yang meliputi penipuan online dan pornografi sesungguhnya bukan bidang baru yang menjadi fokus Polri, berbeda dengan isu radikalisme agama/SARA yang kian marak di dunia maya terjadi pada beberapa tahun belakangan. Perihal radikalisme agama/SARA ini kemudian dianggap meresahkan karena dapat berujung pada isu terorisme dan penyebaran kebencian.

Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tahun 2012-2016, terdapat 7.697 kasus kejahatan siber yang dilaporkan kepada Polri. Sedangkan claim clearance baru mencapai sekitar 19%. Rendahnya persentase ini disebabkan terutama oleh kendala Sumber Daya Manusia di internal institusi Polri bidang kejahatan siber, serta dikarenakan pemberlakuan UU ITE sebelum revisi yang belum sepenuhnya menaungi kebutuhan penyidikan.

Terkait dengan penegakan hukum, Yuda menyampaikan bahwa pemberlakuan revisi UU ITE ini memberikan dampak positif yang signifikan bahwa alat bukti digital kini dapat menjadi alat bukti yang sah. Di samping itu, pemerintah RI kini mampu mengontrol akses terhadap konten yang disinyalir menyebarkan ujaran kebencian.

Menurutnya, penetapan konten tersebut tentunya diputuskan dengan melibatkan saksi ahli terkait bidang masing-masing. Pembuktian kejahatan dunia maya oleh Polri diawali dengan penentuan tempat kejadian perkara (TKP). TKP ini dapat ditentukan berdasarkan dial, IP address, pengunggah, lokasi server, dan tidak terkecuali orang yang mengakses, saksi, serta di mana posisi alat bukti yang paling banyak ditemukan.

Sedangkan Daniar Supriyadi, alumnus magister di bidang Law and Technology Tilburg University, membandingkan antara konten UU ITE dengan hasil Konvensi Kejahatan Siber yang dikeluarkan pada 2004.

Salah satu poin menarik sepanjang pemaparan Daniar selama acara bahwa secara teori, hoax bukan hanya terkait jenis berita yang kerap kita dapati di dunia maya, melainkan dapat dikategorikan menjadi empat, yakni penipuan (frauds), lelucon yang disusun untuk mengerjai orang (pranks), cerita akan kebudayaan yang berkembang di masyarakat (urban legend), dan cerita yang kemudian didukung oleh masyarakat (tall tales). Namun, dalam kaitannya dengan hukum, sebuah hoax akan menjadi penyebab tindak pidana apabila berita hoax disebar dengan sengaja dan menimbulkan dampak kerugian terhadap korban.

Daniar menyampaikan penelitiannya mengenai beberapa solusi dalam mengatasi penyebaran hoax melalui pendekatan hukum, edukasi kepada masyarakat, pendekatan melalui norma masyarakat, marketing, atau arsitektur yakni memaksa orang untuk tunduk pada aturan teknologi. Masing-masing solusi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yang perlu dikaji lebih lanjut untuk diimplementasikan. Selain itu, motivasi penyebaran hoax di antaranya literasi media masyarakat yang lemah, situasi politik, dan faktor ekonomi, patut menjadi pertimbangan.

Diskusi yang dipandu Jecky Tengens, kandidat magister Bidang Victimology and Criminal Justice, Tilburg University, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Salah satu peserta mengangkat diskusi mengenai pemberlakuan tindak pidana terhadap pihak yang mendistribusikan hoax apabila hoax tersebut disebarkan oleh media (pers) alih-alih individu, sedangkan Undang-Undang Pers tidak memuat perihal tersebut. Dalam responnya, Kombes Pol Yuda menjelaskan bahwa revisi UU ITE merupakan payung hukum yang berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali media. Maka, terdapat mekanisme berbeda dari individu yang akan diberlakukan untuk kepentingan penyidikan.

Usai dua jam diskusi aktif, Lingkar Inspirasi kemudian ditutup dengan acara penyerahan cinderamata kepada para pembicara dan foto bersama dengan seluruh panitia dan peserta.


Editor: Tian Arief

Share this article