PLTS - Energi Terbarukan yang Harus Diselamatkan!

Budi Wiyono, peneliti Berdikari Center (GATRAnews/dok)

GATRAnews - Bermula dari perjalanan Presiden Joko Widodo ke Desa Juangan, Morotai Selatan (6/4), terkuaklah ‘borok’ Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dalam kunjungan diluar agenda resmi itu, Presiden menemukan PLTS Daruba dalam kondisi rusak. Presiden juga mengungkap, sejumlah PLTS lain juga mengalami hal yang sama alias mangkrak. Antara lain, PLTS di Halmahera yang dibangun dengan dana APBN 2011. “Orang Indonesia ini paling tidak bisa merawat, bangunnya pintar, buatnya pintar, tapi merawatnya tidak bisa," tutur Presiden Jokowi.

Temuan Presiden sejatinya tidak mengejutkan. Maklum, seperti disinyalir Presiden, pembangunan PLTS selama ini cenderung mengabaikan kualitas. Alasannya macam-macam, antara lain karena peraturan yang mengaharuskan kandungan lokal PLTS, khususnya pada panel surya dan inverter, yang merupakan komponen utama dalam PLTS. Produk lokal saat ini masih sangat rendah kualitasnya dan mudah rusak. Ferdinand Hutahean, Direktur Eksekutif Energi Watch Indoneia (EWI) bahkan meyakinkan : “Coba di uji 100% panel surya produk lokalnya, kami yakin tidak 100% sel nya bagus,” katanya.

Potensi Energi Baru dan Terbarukan

Lepas dari kualitas, pembangunan PLTS yang merupakan bagian dari program pengembangan energi terbarukan, layak mendapat apresiasi. Progam tersebut sudah dimulai di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni lewat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Di sana disebutkan, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17%, dengan komposisi : Bahan Bakar Nabati sebesar 5%, Panas Bumi 5%, Biomasa, Nuklir, Air, Surya, dan Angin 5%, serta batubara yang dicairkan sebesar 2%.

Guna mencapai target tersebut, sejumlah langkah pun diambil. Antara lain, menambah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Mikro Hidro menjadi 2,846 MW pada tahun 2025, kapasitas terpasang Biomasa 180 MW pada tahun 2020, kapasitas terpasang angin (PLT Bayu) sebesar 0,97 GW pada tahun 2025, surya 0,87 GW pada tahun 2024, dan nuklir 4,2 GW pada tahun 2024.

Komitmen EBT yang sudah dimulai di era Presiden SBY itu, dilanjutkan Presiden Jokowi. Hal itu terungkap saat Presiden Jokowi berbicara di depan kepala pemerintahan sedunia dalam acara Koferensi Perubahan Iklim (COP 21) di Paris, Perancis, 30 November 2015. Presiden menyatakan bahwa pada 2025, Indonesia akan mencapai 23 persen energi baru dan terbarukan. Untuk mencapai target tersebut, diperkirakan membutuhkan dana investasi mencapai Rp 1.300 - 1.600 triliun. Sumber pembiayaan bisa dari asuransi, dana pensiun, pasar modal dan perbankan.

Potensi energi terbarukan di Indonesia, sejatinya memang sangat luar biasa besar. Dalam situs Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), disebutkan potensi energi baru terbarukan di Indonesia antara lain, mini hidro sekitar 450 megawatt (MW), biomassa sekitar 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m2/hari, energi angin 3-6 meter per detik dan energi nuklir sekitar 3 GW. Potensi yang lain berasal dari panas bumi. Total potensi yang dimiliki Indonesia mencapai 28.910 MW. Kapasitas terpasang panas bumi sekarang sekitar 1.343 MW. Dari kapasitas tersebut, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang produktif dilaporkan hanya sekitar 573 MW.

Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Potensi yang besar tidaklah akan bearti manakala hanya dalam hitungan di atas kertas. Butuh kerja keras untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi realitas yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Kunci utamanya, tentu lewat teknologi. Energi surya merupakan salah satu sumber energi alternatif pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tak hanya itu saja, energi surya juga merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan habis meski digunakan secara terus menerus oleh manusia. Berbeda dengan Bahan Bakar Minyak yang dapat semakin menipis ketika digunakan secara terus menerus, dan saat ini kondisi menipisnya energi fosil telah ada di depan mata.

Kelebihan dan Kekurangan PLTS

Kelebihan yang pertama adalah, bahwa pembangkit listrik tenaga surya tidak akan pernah habis sekaligus ramah lingkungan. Energi matahari merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan pernah habis.

Semakin besar penggunaan energi surya dapat mencegah penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Kelebihan yang kedua adalah ramah lingkungan. Dikatakan ramah lingkungan karena penggunaan energi surya tidak akan menghasilkan emisi karbon, sehingga dapat mencegah pemanasan global yang dapat menyebabkan perubahan iklim tak menentu. Yang ketiga adalah biaya perawatan yang relatif kecil. Dengan kualitas PLTS yang baik, setelah instalasi, panel surya dapat menciptakan listrik dengan luasan hanya beberapa milimeter dan biaya perawatannya relatif kecil.

Tak hanya itu saja, panel surya juga memproduksi energi dalam diam, sehingga tak mengeluarkan bunyi bising dan lainnya. Meskipun memiliki kelebihan, PLTS juga memiliki beberapa kekurangan antara lain:

Pertama, daya yang dihasilkan berkurang ketika mendung. PLTS membutuhkan sinar matahari untuk bekerja. Ketika mendung ataupun pada malam hari, tentu saja keluaran energi panel surya kurang maksimal. Namun untuk menyiasati hal ini banyak PLTS skala besar telah mampu melacak matahari untuk menjaga panel surya di sudut optimal sepanjang hari.

Kedua, besarnya biaya investasi awal yang relatif masih tinggi. Oleh karena itu banyak negara-negara yang memikirkan besarnya biaya investasi ini ketika akan membangun PLTS.

Solusi untuk PLTS Bermasalah

Terkait PLTS rusak, sebagaimana diungkap Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam peresmian PLTS di Indonesia Timur beberapa waktu lalu, Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) punya jawaban. Menurut Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Maritje Hutapea, ada sejumlah kendala dalam penanganan PLTS tersebut. Kendala utama adalah masalah kewenangan. Disebutkan bahwa, pengelolaan dan pemeliharaan PLTS yang dibiayai APBN 2011 tersebut ada dibawah kewenangan pemerintah daerah (Pemda).

Kenapa Pemda tidak merawat atau memperbaiki kondisi PLTS yang rusak? Banyak jawaban yang bisa muncul atas pertanyaan ini. Salah satunya bisa karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab. Hal ini bisa dirunut dari ide pembangunan PLTS yang diusulkan dan dibangun pemerintah pusat. Akibatnya, "sense of belonging"-nya tidak ada. Sebab lain, karena Pemda tidak mempunyai anggaran untuk merawat dan memperbaiki PLTS tersebut.

Masalah lain adalah ketidakpahaman Pemerintah Daerah terkait kondisi PLTS itu sendiri. Pemda secara teknis memang tidak mempunyai kemampuan untuk merawat dan memperbaiki PLTS yang rusak. Karena itu, perlu dicari terobosan baru. Sebab lain adalah masalah biaya, Pemda menganggap sebagai beban. Mengatasi hal itu, khususnya PLTS yang dibiayai dan dibangun pemerintah pusat, selayaknya diambil alih pengelolaannya. Dalam hal ini bisa diserahkan kepada BUMN yang memang mempunyai kapasitas dan kemampuan di bidang pengelolaan energi baru dan terbarukan.

Salah satunya yang layak diberi tanggungjawab adalah PT. Energi Management Indonesia/EMI (persero), yang secara teknis juga berada di bawah Kementerian ESDM. Selanjutnya PT. EMI yang berhak merawat, mengoperasikan dan menjual listriknya ke PLN atau langsung ke pihak konsumen.

Dengan demikian, temuan Presiden Jokowi atas sejumlah PLTS yang disinyalir mangkrak, tidak menjadi isu yang justru terkesan menghambat pembangunan PLTS kedepan. Dengan demikian pengembangan energi baru akan terlihat semakin bertumbuh, sekaligus membuat PT. EMI (persero) sebagai BUMN akan mempunyai aset besar dan sehat.

Dengan permodalan yang kuat, BUMN bidang energi akan mampu mengembangkan EBT, baik itu PLTS maupun energi terbarukan yang lain. Sebagaimana halnya Pertamina yang menguasai energi fosil, maka EMI sepatutnya menjadi pioner dalam pengelolaan EBT yang kita tahu sebagai energi masa depan. 


Budi Wiyono, Peneliti Berdikari Center


Klik www.gatra.com/telkomsel untuk daftar online kartuHalo Telkomsel tanpa harus datang ke kantor GraPARI

Last modified on 22/04/2016

Share this article