Dirjen Pajak: Wajib Pajak Nyesel bila Tak Ikut Tax Amnesty

Jakarta, GATRAnews - Program tax Amnesty tahan akhir tingga dua bulan lagi. Bulan Maret (2017), tax amnesty ini dibuat di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 itu berakhir dan  tidak akan pernah kembali.  "Kalian (Wajib Pajak-red) nyesel kalau tidak ikut tax amnesty,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi.

 

 

Dalam seminar Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/2), lalu Ken mengimbau supaya wajib pajak segera mengikuti program tax amnesty.

 

Menurut Ken, uang tebusan tax amnesty hingga minggu kedua Februari (2017) mencapai Rp 111 triliun. Meski begitu, menurutnya, cukup banyak wajib pajak yang mengikuti tax amnesty. Sejurus pula dengan masih rendahnya wajib pajak yang belum patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

 

Bagaimana perkembangan perjalanan program tax amnesty atau  pengampunan pajak akan berakhir pada 31 Maret 2017? Berikut petikan wawancara dengan Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi secara tertulis:

 

Bagaimana perkembangan tax amnesty yang akan berakhir Maret mendatang?

Masyarakat masih cukup antusias untuk mengikuti program amnesti pajak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang ke kantor-kantor pajak untuk bertanya dan berkonsultasi tentang amnesti pajak.

 

Selain itu kami juga bekerja sama dengan asosiasi – asosiasi seperti Apindo, Aprindo, Kadin, Himbara, Perbanas dan Asbanda untuk mengimbau anggotanya dan para nasabah bank tersebut untuk memanfaatkan program amnesty pajak periode ke III.


Apakah akan memenuhi target tax amenesty?

Kita tetap optimis untuk pencapaian target Tax Amnesty (TA) diperiode III yaitu dengan melakukan langkah-langkah imbauan kepada lebih dari satu juta Wajib Pajak (WP) untuk segera memanfaatkan program amnesti pajak. Kami bekerja sama dengan Apindo, Aprindo, Kadin, Himbara, Perbanas dan Asbanda untuk mengajak dan mengimbau anggota asosiasi dan para nasabah khususnya yang mempunyai dana tunai minimal sebesar Rp 500 juta untuk dapat memanfaatkan amnesti pajak.

 

Kami juga mengimbau kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belum memanfaatkan amnesty pajak di periode 1 dan 2 untuk dapat mengikuti TA di periode III ini.

 

Bagaimana setelah tax amnesty selesai dan apa sanksinya bagi yang belum menyelesaikan?

Wajib Pajak yang tidak ikut tax amnesty, setelah masa pengampunan pajak (tax amnesty) berakhir, sesuai pasal 18 UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan tax amnesty apabila ditemukan harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh WP saat ditemukan informasi tentang harta tersebut.

 

Atas tambahan penghasilan dimaksud dikenai pajak penghasilan sesuai pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Sanksi Administrasi sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

 

Kewajiban Pasca TA Bagi Wajib Pajak Yang Ikut TA : wajib pajak yang ikut tax amnesty dan telah mendapatkan surat keterangan wajib melaporkan harta yang telah diikutkan dalam TA pada Laporan SPT Tahunannya. Selanjutnya bila dikemudian hari ditemukan data dan /atau informasi mengenai harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum atau kurang diungkap dalam surat pernyataan harta, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh WP saat ditemukan informasi tentang harta tersebut.

 

Atas tambahan penghasilan dimaksud dikenai pajak penghasilan sesuai pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 dan ditambah sanksi administrasi perpajakan sesuai pasal 18 UU No. 11 Tahun 2016.


Bagaimana penerimaan pajak tahun lalu?

Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sebagai berikut :

No -- Jenis Pajak        --- Realisasi 
A  --  PPh Non Migas   ---  630.111,74 trilyun
B  --  PPN & PPnBM    ---  412.210,90 trilyun
C  --  PBB                  ---    19.443,71 trilyun
D  -- Pajak Lainnya     ---      8.104,89 trilyun
E  -- PPh Migas          ---     36.101.09 trilyun

Total Non PPh Migas     ---  1.069.871,25 trilyun
Total include PPh Migas ---  1.105.972,33 trilyun 


 

Reporter : Averos Lubis
Editor: Dani Hamdani 

 

Last modified on 25/03/2017

Share this article