Kalau Mau Maju, Bangun Smelter dan Kilang Minyak

Raup Purnama Dirut BNKI (Dok Pribadi)Jakarta, GATRAnews - Agar Indonesia maju dan rakyatnya lebih makmur  satu-satunya jalan hanya dengan membangun industri pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Mulai dari  Agro, Migas & Batubara, juga  Mineral logam. Tanpa itu, jangan harap Indonesia bisa maju dan rakyatnya lebih makmur.

 

Kenapa Jepang dan Korea Selatan lebih maju lebih makmur dan rakyatnya lebih sejahtera dari Indonesia? GDP perkapita Korea Selatan tahun 1961 dengan Indonesia hanya beda $35, Indonesia $47 dan Korea Selatan $82. Tapi pada 2014 berkat kemajuan industri, GDP perkapita Korea Selatan mencapai $ 26.848 ( menurut Asia Monitor ) sedangkan Indonesia GDP perkapitanya hanya $ 3.551.

 

Demikian juga dengan China, pada 1995 Indonesia lebih makmur dari China. GDP perkapita China tahun 1995 hanya $ 620, jauh dibawah Indonesia sebesar $ 980. Tapi dengan membangun industri berbasis SDA, yang sebagian bahannya impor, GDP perkapita China melejit menjadi $ 7.644 (2014)  jauh meninggalkan Indonesia yang hanya $ 3.551.

 

Dua negara itu mengimpor sumber daya alam, lalu diolah dengan aplikasi high technology, untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya dan sebagian di ekspor. Kenapa negara yang mengolah SDA melalui industri lebih maju dan rakyatnya lebih makmur? 

 

Ambil contoh Jepang, negara yang lebih maju dan lebih makmur dari Korea Selatan. Jepang impor minyak mentah (crude oil) lalu diolah jadi BBM dan industri petrokimia. Kapasitas kilang Jepang tahun 1999 besarnya 4 juta barrel perhari.

 

Kapasitas kilang yang 4 juta barrel perhari itu, crude oil yang jadi bbm kurang lebih 85% dan yang jadi petrokimia 15%. Pada harga crude oil $62 /barrel revenue dari bbm —yang 85 %—  nilainya hanya $ 93 miliar, kalah jauh dari 15% yang dijadikan petrokimia memberikan revenue $ 103 miliar. Itulah nilai tambah industri.

 

Agar lebih jelas, di Jepang, perusahaan industri hulunya —kilang minyak—hanya 12, tapi industri antara dan industri hilirnya lebih dari 60.000 perusahaan dengan jutaan lapangan kerja. Itu kita baru bicara dari SDA minyak. 

 

Kapasitas kilang Indonesia hanya 1 juta barrel perhari maka masih impor bbm 800.000 barrel perhari, padahal Indonesia punya migas dan batu bara, kok masih impor bbm. Padahal  bbm (pertamax) dengan teknologi baru bisa dibikin dari gas alam atau batu bara.

 

Maka prioritas negeri ini, saat ini, adalah membangun industri untuk meningkatkan penerinaan negara dan lapangan kerja.

 

Sekarang mari bicara soal Freeport dan smelter, yang sedang hangat dibicarakan. Kalau concentrate itu diolah oleh NKRI menjadi produk tembaga murni, emas murni, dan perak murni, maka nilainya akan melonjak lebih dua kali lipat.

 

Keuntungan dari adanya smelter oleh NKRI selai ada tambahan lapangan kerja, juga bisa menaikan cadangan emas, bisa tumbuh industri kerajinan dari emas dan perak, bisa tumbuh industri turunan dari tembaga seperti kabel dan lain lain.

 

Jadi apapun pertimbangan yang dipakai pemerintah, kalau mau meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, NKRI harus memiliki industri smelter. 

 

Pengalaman saya membangun beberapa industri, yang paling complicatted adalah bangun copper smelter. Karena selain yang punya teknologi lebih sedikit juga produknya itu macam-macam. Sehingga harus banyak yang terlibat selain offtaker tembaga, ada produk slime yang mengandung emas, perak dan logam-logam  langka. Juga ada by produk asam sulfat yang jumlahnya sangat besar serta slag untuk industri semen. 

 

Mari demi NKRI kita dorong  bangun kilang, smelter dan industri-industri lainnya berbasis Sumber Daya Alam dan kita sebagai insinyur siap membangunnya.

 

Ada yang bertanya uangnya dari mana? Jawabannya sederhana. Korea dan China pinjam ratusan miliar dollar untuk  bangun industri dan ternyata kedua negara itu bisa bayar karena pinjaman digunakan untuk yang produktif.  

 

Hidup NKRI, salam. 


Rauf Purnama

Mantan Dirut Petrokimia Gresik, sekarang Direktur Utama Berau Nusantara Kawasan Industri

Last modified on 25/02/2017

Share this article