Ketua KPU: Pilkada Serempak 2017 Tidak Sedramatik di Medsos

Jakarta, GATRAnews - Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di 101 wilayah Indonesia yang digelar 15 Februari lalu (Pemilu serempak kedua setelah Desember 2015 lalu), menunjukkan  kematangan masyarakat berdemokrasi. Indikator keberhasilan setidaknya bisa dilihat dari tingginya partisipasi publik dan pemilihan yang berlangsung relatif damai.

 

Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro, mengakui pelaksaan kali ini belum lah sempurna. Hasil evaluasi menunjukkan masih ada keluhan pemilih tidak bisa melaksanakan hak-nya, kesiapan dan kurang profesional  pihak penyelenggara, hingga bentuk ketidakpuasan pasangan calon terhadap hasil Pilkada. 

 

Juri menjelaskan akan terus berbenah dan memperbaiki kualitas layanan di institusi resmi pemerintah itu. Namun, Juri mengaku bahagia karena  ada kemajuan dan peningkatan tingkat partisipasi Pemilih di Pilkada Serentak 2017 dari pemilu seremtak tahun 2015. “Angkanya sudah mencapai 77% , jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya,” ujar Juri. 

 

Berikut kutipan wawancara Juri Ardiantoro dengan wartawan GATRA Andhika Dinata di kantor KPU, Selasa lalu (21/2/17).

Bagaimana evaluasi KPU terhadap penyelenggaraan Pilkada keseluruhan?

Kalau secara umum puncak dari Pilkada Serentak 2017 yakni pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan dengan baik. Secara teknis berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti, keamanan juga terjamin karena sejak awal memang Kepolisian dan Aparat lain yang membantu kepolisian juga mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan. 

 

Daerah misalnya Papua dan Aceh yang dianggap punya potensi gangguan keamanan yang lebih dari daerah lain relatif sejauh ini, juga enggak ada gangguan berarti. Ini secara teknis Pilkada berlangsung lancar, aman dan damai. 

 

Tetapi betapapun begitu, tetap namanya Pemilu atau Pilkada di situ ada persaingan memperebutkan kursi kekuasaan Bupati, Gubernur atau Walikota, ada masalah-masalah juga muncul baik dari sisi penyelenggaraannya, pemilihnya maupun pasangan calonnya.

 

Apa saja permasalahan di lapangan?

Ya harus diakui bahwa terhadap beberapa permasalahan yang timbul di lapangan, misalnya terkait dengan hak suara, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi di tempat pemungutan suara itu, mau tidak mau, diakui atau tidak, ada andil dari penyelenggara. 

 

Misalnya terjadinya pemungutan suara ulang (PSU), selain karena ada penundaan juga aspek penyelenggara ini masih terus diperbaiki. Baik menyangkut profesionalisme maupun integritas. Walaupun sebagian besar masalah yang muncul dari aspek penyelenggara itu memang dari sisi profesionalismenya, dan pengetahuan dan ketrampilan petugas kami yang belum mempunyai pemahaman memadai.

 

Bisa diberikan contoh? 

Misalnya kasus Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tangerang, ada 15 TPS di desa Babakan Asem di Teluk Naga. Itu sebetulnya pemilihan ulang bukan karena pelanggaran yang menyebabkan suara pasangan calon satu dengan yang lain berubah, tapi karena soal ketidaktahuan dan kelalaian petugas. 

 

Walaupun niatnya baik, misalnya dia itu petugas PPS di tingkat desa yang ingin memindahkan Berita Acara atau formulir C1 plano dari kertas suara ke plastik, karena berpikiran kalau hujan itu bisa terselamatkan. Karena kalau di kotak kena hujan bisa bermasalah. Niatnya itu tapi dari sisi prosedur ini tidak boleh, dan melanggar. 

 

Untuk itu untuk memastikan enggak ada kecurigaan dan untuk menjamin keadilan bagi pemilih dan calon, akhirnya dilakukan pemungutan suara ulang. Ini contoh di mana masalah timbul karena kurang paham, kurangnya ketrampilan dari penyelenggara. 

 

Walaupun ada kasus lain yang menunjukkan bahwa itu pelanggaran yang serius, misalnya di satu TPS ada orang yang diperkenankan memilih lebih dari sekali, dengan mewakili orang lain. Itu yang merupakan pelanggaran serius. Akhirnya kemudian dilakukan pemungutan suara ulang.

 

Berapa capaian angka partisipasi pemilih saat ini?

Angka pastinya belum keliatan, karena proses rekap nasional belum selesai. Namun dari dokumen elektronik yang kami miliki, angkanya sudah mencapai 77%, dari sebelumnya 50% lebih. Itu sudah di atas Pemilu legislatif yang 70%. 

 

Catatan lain Pilkada 2017, hanya diikuti oleh peserta yang tidak terlalu banyak di setiap daerah, rata-rata hanya 2-3 pasangan calon. Kalau dulu-dulu itu Pilkada selalu diikuti oleh banyak pasangan calon.

 

Di 2017 itu sedikit dibanding dengan 2015. Di 2015 itu dari 269 daerah rata-rata 3-4 pasangan calon. Dan keikutsertaan paslon dalam Pilkada kelihatan menurun atau tambah sedikit dilihat dari jumlah Pilkada di daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dengan berbagai sebab. Ada 9 daerah yang Pilkada-nya hanya 1 pasangan calon. Di 2015 calon tunggalnya ada 3, sekarang ada 9.

 

Bagaimana evaluasi Anda terhadap penyelenggaraan Pilkada DKI?

Tidak semua masalah yang muncul di media, yang kelihatannya agak dramatik, misalnya di DKI. DKI itu ramai kan disinyalir banyak orang nggak bisa menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Setelah saya cek ternyata masalahnya tidak semata-mata itu. 

 

Misalnya di TPS itu terlalu banyak orang yang mau memilih menggunakan KTP elektronik karena dia tidak terdaftar, orangnya banyak dan dia hanya diperkenankan mencoblos 1 jam terakhir, sehingga menumpuk orang dan akhirnya ribut. 

 

Sementara mereka harus mengisi formulir pernyataan bahwa KTP atau surat keterangan kependudukan yang ia pegang dan gunakan untuk memilih itu benar, absah, dan itu miliknya sehingga kalau ada orang yang mempertanyakan itu ada bukti otentik bahwa pernyataan keabsahan dokumen tentang kependudukannya. 

 

Karena jumlahnya terbatas di satu tempat, maka perlu waktu untuk memperbanyak. Mereka menunggu formulir itu sehingga seolah-olah hak pilihnya dihalang-halangi, kemudian ribut. 

 

Tapi saya mau mengatakan bahwa apa yang dramatik di media sosial itu sebenarnya relatif semua bisa diatasi, karena  Pilkada ini sebetulnya sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan. Berbagai potensi yang bisa menjadi masalah, seluruhnya ada jalan keluarnya, ada peraturan yang mengatur bagaimana mengatasinya. 

 

Tapi kadang-kadang belum diatasi, belum diselesaikan, sudah di upload di media sosial. Ya tentu kami tidak mengabaikan bahwa ada sumbernya yang berasal dari penyelenggara, ini menjadi bahan perbaikan ke depan. Satu hal yang juga menarik dari Pilkada 2017 adalah partisipasinya yang relatif naik dibanding dengan Pilkada 2015 yang sempat drop, sempat turun.

  

Bagaimana KPU mengantisipasi kerawanan paslon yang menggugat atau tidak puas terhadap hasil Pilkada ini ?

Karena Pilkada itu arena persaingan  kontestasi pasti ada yang puas dan tidak puas. Pilkada juga memperebutkan satu pasang kursi Kepala Daerah. Sehingga yang harus ditentukan sebagai pemenang itu kan cuma satu, maka yang lain tidak menang sangat mungkin dia untuk komplain, menggugat dan lain-lain. 

 

UU sudah mengatur bahwa sangat disediakan ruang bagi siapapun yang tidak puas terhadap Pemilu, terhadap Pilkada. Kalau tidak puas terhadap prosesnya maka ada salurannya dia ke Bawaslu, bisa ke Panwas, bisa ke Pengadilan. Baik itu menyangkut masalah administrasi, baik itu menyangkut masalah Pidana. 

 

Kalau soal etika bisa mengadu ke DKPP, kalau ada pelanggaran penyelenggara. Menyangkut hasil, calon yang tidak puas bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. 

 

Bagaimana KPU mengatasi kisruh klasik DPT (Daftar Pemilih Tetap)?

 

Catatan utamanya, concern KPU dan saya kira semua pihak, terutama kepada KPU dan Pemerintah, sebagian sumber masalah yang terkait dengan hak pilih seseorang yakni mengenai daftar pemilih. Daftar pemilih itu menyangkut daftar kependudukan atau administrasi kependudukan. 

 

Maka kalau mau daftar pemilih itu baik dan akurat, maka dua hal; sumber datanya itu harus akurat yaitu data kependudukan dari pemerintah. Kedua, adalah pemutakhiran dari KPU juga akurat. Karena kalau daftar pemilihnya nggak diperbaiki maka masalahnya akan selalu muncul, karena menyangkut hak orang. Hak orang untuk menggunakan hak pilihnya itu sangat bergantung pada dua hal itu.

 

Kongritnya?

Kita dorong pemerintah untuk KTP elektronik dengan single identity number, mudah-mudahan ini membantu untuk penyiapan DPT yang lebih baik.

 

Bagaimana upaya updating data pemilih?

Kelemahan kita selama ini soal updating, sebenarnya ada kebijakan yang sempat berlaku di 2004, ada istilah P4B (Pendataan Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilh Berkelanjutan), jadi mestinya pemutakhiran pemilih itu berlanjut dan tidak putus sepanjang tahun. 

 

Karena penduduk dan pemilih itu dinamis, ada lahir, mati, pindah, ganti status. Makanya setiap saat itu harusnya di-update, tapi dari Pemilu 2009 sampai sekarang itu pemutakhiran itu selalu dilakukan menjelang hari Pilkada. Itu kurang efektif, sebetulnya sih program KPU setiap tahun ada pemutakhiran, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang terbatas, karena memang tidak didukung dengan anggaran yang cukup. 

 

Misalnya on the desk aja , lewat komputer aja. Ini kan nggak faktual karena dinamika perubahan kependudukan itu ada di lapangan. Jadi rekomendasinya adalah updating pemilih mestinya bersamaan dengan updating kependudukan, sehingga datanya selalu update. Di beberapa Negara sudah dilakukan, bahkan mandiri masyarakat melakukan updating pemilih, karena memilih di beberapa negara wajib.


Pewawancara: Adhika Dinata

Editor: Dani Hamdani 

 

Last modified on 27/02/2017

Share this article