Trump: Akhir 'Mimpi Amerika'?

Jakarta, GATRAnews - Donald Trump adalah puncak dari kebangkitan konservatisme yang kemudian mengambil bentuk populisme intoleran. Populisme intoleran Trump sudah diketahui luas, baik di AS maupun di dunia internasional, sehingga tidak perlu diulang di sini. Yang penting, inti populisme intoleran ini muncul dalam sikap dan kebijakan anti-asing (xenophobia), Latino/Spanish-fobia, migran-fobia dan juga muslim/Islamo-fobia.


Naiknya Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat bisa dipastikan menandai konflik baru politik, ekonomi, budaya, dan agama. Konflik yang muncul sejak Trump diinagurasi, kini terus meningkat, tidak hanya di AS, tetapi sekaligus di tingkat internasional. Karena itu, warga dunia dari berbagai negara harus mengencangkan sabuk pengaman (safety-belt) untuk mengantisipasi berbagai guncangan (turbulence) ekonomi dan politik, yang bukan mustahil sangat merugikan kemanusiaan dan peradaban.

Prinsip dasar kebijakan Presiden Trump tentang 'American First' pada dasarnya bisa dipahami. Tidak ada pemerintahan negara mana pun yang tidak mengutamakan negaranya, tidak terkecuali AS. Kebijakan ini diasumsikan Trump dapat membangkitkan kembali kejayaan, dominasi, dan hegemoni Amerika di berbagai bidang dalam menghadapi persaingan yang kian ketat di tingkat internasional.

Memang, sejak akhir 1980-an, AS kian terdesak di berbagai lini. Kemajuan teknologi inovatif Jepang, kemudian disusul Korea Selatan dan belakangan Tiongkok, membuat produk teknologi Amerika tidak sanggup bersaing, baik dari sudut kualitas maupun harga. Sejak dari mobil, televisi, pakaian, sampai alat rumah tangga, hampir sepenuhnya didominasi produk asing.

Dalam keterdesakan yang dibayang-bayangi kemunduran dan kehilangan dominasi dan hegemoni di tingkat internasional, presiden-presiden Amerika sejak akhir dasawarsa 1980-an cenderung kian defensif dan reaksioner. Jika ada kemajuan ekonomi yang sedikit-banyak dicapai presiden-presiden pasca-Ronald Reagan (1981-1989), khususnya Presiden Bill Clinton (1993-2001) dan Presiden Barack Obama (2009-20 Januari 2017), Amerika tetap saja keteteran.

Populisme Intoleran

Berhadapan dengan tren keterdesakan dan kemunduran, Presiden AS dari kubu konservatif, sejak masa Ronald Reagan (1981-1989), George H.W. Bush (1989-1993) dan George W. Bush (2001-9), tidak mengambil kebijakan dan langkah terobosan yang dapat mengatasi kesulitan ekonomi negara ini secara fundamental. Sebaliknya, krisis ekonomi semacam yang terjadi pada 2008-2009 (berawal dari subprime mortgage crisis) mengakibatkan setback perbaikan yang dilakukan, yang bahkan di AS disebut sebagai great recession.

Sebaliknya, walau disebut-sebut sedikit-banyak bisa memperbaiki ekonomi Amerika, Reagan, bersama presiden-presiden dari kubu Partai Republik lain, pada saat yang sama memperkuat kebijakan dan agenda konservatif. Konservatisme ini terus menguat di kalangan warga kelas menengah dan bawah yang merasakan hidup kian sulit.

Donald Trump adalah puncak dari kebangkitan konservatisme yang kemudian mengambil bentuk populisme intoleran. Populisme intoleran Trump sudah diketahui luas, baik di AS maupun di dunia internasional, sehingga tidak perlu diulang di sini. Yang penting, inti populisme intoleran ini muncul dalam sikap dan kebijakan anti-asing (xenophobia), Latino/Spanish-fobia, migran-fobia dan juga muslim/Islamo-fobia.

Populisme intoleran dengan karakter seperti itu jelas membuka konfrontasi baru yang terus meningkat intensitasnya, baik di ranah domestik AS maupun luar negeri. Dalam lapangan ekonomi, kebijakan dan langkah Presiden Trump membawa ke dalam 'perang dagang' (trade wars) AS melawan Tiongkok, Meksiko, Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan banyak negara lain.

Dalam bidang migrasi dan sosial-budaya, konfrontasi juga tercipta dan meningkat, antara pemerintahan Trump dan Meksiko serta warga Latino lain. Perintah eksekutif (executive orders) Presiden Trump membangun pagar tinggi di perbatasan AS-Meksiko sepanjang 1.933 mil, langsung menimbulkan kemarahan Presiden Enrique Pena Nieto beserta seluruh warga Meksiko. Kemarahan itu kian memuncak karena Trump menuntut Meksiko untuk ikut membiayai pembangunan tembok tersebut.

Konfrontasi lain juga telah bangkit di AS dan masyarakat dunia ketika Trump mengeluar perintah eksekutif lain (27/1/17) yang melarang muslim dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim (Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman) memasuki Amerika. Meski hakim federal Amerika memutuskan penangguhan pelaksanaan perintah eksekutif yang diskriminatif, intoleran dan inhuman itu, korban-korban terus berjatuhan.

Hasilnya, pendatang, pengunjung, dan juga migran, terlunta-lunta di setiap bandara internasional AS mulai dari JFK (New York) sampai LAX (Los Angeles). Mereka ditempatkan di ruang khusus dan diinterogasi pegawai imigrasi sebelum dikembalikan ke negeri asal masing-masing. Para calon penumpang dari ketujuh negara yang sudah boarding di bandara asal pun ditolak, sehingga terpaksa membatalkan perjalanan menuju Amerika.

Trump juga menghentikan penerimaan pengungsi asal Suriah masuk AS, kecuali yang berasal dari komunitas minoritas, yaitu kaum nasrani. Dengan kebijakan ini, Trump menegaskan kebijakan anti-muslim dan anti-Islam-nya.

Kebijakan kontroversial dan konfrontatif Presiden Trump ini dia maksudkan untuk 'mencabut terorisme dari muka bumi bekerja sama dengan negara-negara lain'. Dengan perintah eksekutifnya yang mencegah warga dari ketujuh negara berpenduduk mayoritas muslim memasuki Amerika, Trump mengambil langkah kontra-produktif. Dengan kebijakan ini, agaknya, tidak bakal ada negara mana pun yang mau bekerja sama dengan pemerintahan Trump.

Lebih jauh, perintah eksekutif itu jelas melakukan generalisasi—yang pada prakteknya menganggap semua warga dari ketujuh negara itu sebagai 'teroris'. Padahal, jika ada teroris yang berasal dari negara-negara tersebut, jumlahnya boleh dibilang sedikit. Cukup banyak teroris yang berasal dari kawasan lain, termasuk negara-negara Eropa. Karena itu, langkah Trump justru dapat meningkatkan radikalisasi yang bisa berujung pada aksi terorisme terhadap kepentingan dan fasilitas Amerika di berbagai tempat di dunia.

Tetapi, jelas, Trump bukan representasi sepenuhnya Amerika. Dia bukan dipilih mayoritas pemilih Amerika. Hillary Clinton justru lebih mewakili Amerika sebagai pemenang popular vote dalam pemilihan presiden lalu dengan selisih suara lebih 2.8 juta pemilih, mengalahkan Trump yang memenangkan electoral college.

Karena itulah, di tengah penetapan perintah eksekutif Presiden Trump itu, masih sangat banyak warga Amerika—melebihi jumlah para pendukung Trump—yang mengekspresikan sikap oposisi mereka. Mereka bukan hanya rakyat biasa, melainkan juga para pejabat di tingkat federal dan negara bagian, tokoh politik, intelektual publik dan selebritas terkenal.

Akhir Mimpi Amerika? AS terkenal di banyak penjuru bumi dengan 'American dream', mimpi Amerika. Dalam paradigma, konsep dan praksis 'American dream', setiap orang—tanpa melihat asal usul etnis dan agamanya atau telah berapa lama atau berapa generasi hidup di Amerika—dapat mencapai dan mewujudkan 'mimpi-mimpi' mereka.

Secara definisi, 'American dream' adalah etos Amerika dan cita ideal (demokrasi, hak, kebebasan, peluang, dan kesetaraan). Dengan begitu, setiap dan seluruh warga AS harus memiliki peluang yang sama untuk mencapai keberhasilan, kesejahteraan, dan kemakmuran, melalui kerja keras. Dengan etos Amerika, para warga dapat melakukan mobilitas ke atas (upward mobility) baik pendidikan, ekonomi dan sosial, untuk keluarga dan anak-anak mereka.

'Mimpi Amerika' adalah salah satu kekuatan pendorong kejayaan Amerika sebagai negara kaum imigran. Selama 400 tahun terakhir Amerika menjadi tumpuan imigran untuk memperbaiki kehidupan mereka, apakah secara politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan agama.

Gelombang imigran demi imigran tak jarang menghadirkan banyak orang terbaik di negeri asal masing-masing. Mereka yang tidak bisa hidup aman dan nyaman di negeri sendiri, menjadikan Amerika sebagai 'tanah impian'. Mereka kemudian menjadi motor pengerak inovasi dan kemajuan Amerika. Karena itu, di tengah kemajuan negara-negara lain semacam Jepang, misalnya, Amerika seolah kehilangan etosnya akibat penguatan konservatisme yang berpuncak pada populisme intoleran. Bahaya yang dimunculkan perkembangan ini, selama hampir empat dasawarsa terakhir, menimbulkan concern mendalam di kalangan akademisi dan intelektual publik di AS.

Alan Bloom, dalam karyanya yang menghentak, The Closing of the American Mind (1987) memperingatkan, semakin kuatnya gejala penyempitan cara pandang dan intelektualisme banyak warga Amerika. Akibatnya, timbullah krisis intelektual yang membuat kian susah bagi Amerika untuk mempertahankan —apalagi meningkatkan— keunggulannya di tengah kompetisi yang kian keras di tingkat internasional.

Langkah Trump yang menutup pintu Amerika bagi imigran, jelas tidak membantu revitalisasi aktualisasi 'American Dream'. Boleh jadi, inilah akhir dari mimpi Amerika. Lebih parah lagi, kebijakan Trump bertentangan dengan sejarah pembentukan dan realitas kehidupan negara-bangsa Amerika. Karena itulah, kebijakan Trump tidak menolong Amerika untuk keluar dari apa yang sering disebut sebagai 'the American decline' —kemunduran Amerika.


Oleh: Azyumardi Azra CBE
Guru besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta. Pernah tinggal di New York City selama tujuh tahun.

Share this article