Membasuh Wajah Mahkamah

Jakarta, GATRAnews - Kasus Patrialis, haruslah menjadi pembelajaran yang bukan sekadar diserap, melainkan juga diejawantahkan. MK harus mau dan mampu membangun sistem antikorupsi yang solid. Kalau mau menengok ke belakang sebelum Akil, pada tahun 2010 ketika saya mengindikasikan perilaku menyimpang Akil, terungkap salah seorang hakim juga melakukan penyimpangan.

Pagi sekitar pukul 08.00 WIB, 26 Januari lalu, Emerson Yuntho, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan pesan ke grup WhatsApp Save_MK. ''Ada info Patrialis Akbar ditangkap KPK, benarkah?'' begitu tulis Eson, panggilan akrab Emerson Yuntho. Saya bergetar dan berdebar membaca itu. Selama ini, kalau ada berita seperti itu, biasanya benar. Bukan hoax.

Ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar ditangkap pada Rabu malam (pada Rabu malam pula Patrialis ditangkap), 2 Oktober 2013, saya ditelepon rekan Saldi Isra yang ingin mengonfirmasikan kebenaran soal tertangkapnya Akil. Seperti halnya Eson, Saldi juga ingin mencari kebenaran berita.

Pagi itu, 26 Januari, sesungguhnya adalah hari ulang tahun saya. Sejak pagi saya menerima beberapa ucapan selamat ulang tahun. Namun, cerita tentang ulang tahun dan ucapan selamat ulang tahun itu tidak lagi menarik. Saya berdebar menunggu kebenaran berita tertangkapnya Patrialis Akbar. Sayangnya, pagi itu saya menjelang boarding pesawat ke Semarang. Pukul 11.00 saya dijadwalkan menjadi pembicara seminar tentang Pancasila yang diselenggarakan Program Doktor Universitas 17 Agustus, Semarang.

Ketua MK Prof. Arief Hidayat dijadwalkan menjadi keynote speaker (pembicara kunci) dalam seminar tersebut. Beliau sudah mendarat dengan pesawat yang lebih pagi. Menurut panitia kegiatan, Ketua MK sudah pula mencicipi soto di Semarang, sebelum akhirnya balik badan ke Jakarta. Ada yang mengatakan, Prof. Arief dipanggil Presiden Jokowi. Namun, bagi saya, hal tersebut menjadi konfirmasi kebenaran Patrialis ditangkap. Betul saja, beberapa saat kemudian, dari berita media online yang saya baca, Ketua Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan adanya penangkapan tersebut.

Getar dan debar sudah tentu ada. Bagaimanapun MK adalah almamater saya. Pada periode 2003-2007 saya menjadi staf ahli di MK pada masa kepemimpinan Prof. Jimly Asshiddiqie. Namun, tidak segemetar dan seemosional seperti saat Akil ditangkap. Tertangkapnya Akil bagi adalah pembebasan dari wasangka orang banyak terhadap saya, yang menyatakan bahwa MK tidak lagi bersih melalui tulisan di Kompas, 25 Oktober 2010, berjudul ''MK Masih Bersih?''.

Gara-gara tulisan tersebut, saya 'dihukum' menjadi Ketua Tim Investigasi untuk mengungkapkan kebenaran atas apa yang saya tulis, bahwa ada hakim MK yang memeras. Sayangnya, kerja tim bukan diapresiasi, saya malah dilaporkan ke KPK dengan tuduhan percobaan penyuapan. Saya merasakan banyak yang mencibir saya waktu, selain tentu saja ada yang percaya dan mendukung saya. Untunglah tertangkapnya Akil menguak kebenaran bahwa saya memang benar.

Penyelamatan MK

Tone di masyarakat terhadap penangkapan Patrialis pun sepertinya juga datar-datar saja. Bisa jadi karena masyarakat mulai ''terbiasa'' dengan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat publik tingkat atas oleh KPK. Sebelum Patrialis, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, yang berwajah sangat santun, juga terkena jaring KPK. Irman tertangkap tangan menerima ''oleh-oleh'' seratus juta rupiah.

Beberapa pihak pun lagi-lagi menyatakan bahwa pesoalan Patrialis adalah persoalan individual, personal. Klaim yang sama juga terdengar ketika Akil ditangkap. Tidak sedikit kalangan yang menyatakan bahwa perilaku Akil tidak terkait dengan sistem di MK. Tidak mengherankan bila ikhtiar perbaikan MK dimentahkan begitu saja oleh hakim-hakim konstitusi kolega Akil yang tersisa dan tetap bertahan.

Sebagaimana kita tahu, setelah tertangkapnya Akil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), yang kemudian dikenal dengan Perppu Penyelematan MK. Perppu, yang dalam proses pembuatannya saya terlibat, tersebut berisi tiga hal pokok.

Pertama, syarat menjadi hakim konstitusi adalah tidak berasal dari partai politik (parpol). Andai dari parpol, setidaknya sudah pensiun sebagai anggota selama tujuh tahun sebelum terpilih sebagai hakim konstitusi. Kedua, rekrutmen hakim konstitusi melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli independen yang dibentuk Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden tidak boleh semau-muanya lagi dalam merekrut hakim kosntitusi. Ketiga, untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, dibentuk majelis kehormatan hakim konstitusi yang independen, yang sekretariatnya berada dan difasilitasi KY.

Meski tertatih-tatih, perppu itu dapat disetujui DPR dan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014. Namun, yang terjadi kemudian, undang-undang tersebut dibatalkan MK. Sejumlah pihak, entah memperjuangkan kepentingan apa, mengajukan pengujian undang-undang tersebut. Prinsip bahwa hakim harusnya tidak boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri ditabrak oleh hakim-hakim MK.

Tidak ada protes berarti di masyarakat atas perilaku hakim-hakim MK tersebut. Sebagian malah mendukung tindakan tersebut atas nama independency of judiciary. Alhasil, hilanglah momentum untuk menjadi dan memperbaiki MK. Respons kecil MK terhadap kebutuhan pengawasan hakim-hakim MK adalah dengan membentuk dewan etik, yang diangkat dan difasilitasi oleh MK sendiri.

Dewan etik ternyata tidak efektif, bahkan cenderung menjadi pelindung perilaku menyimpang hakim-hakim MK. Ketika terungkap ke publik bahwa Ketua MK membuat katebelece ke Kekejaksaan Agung agar keluarganya diperhatikan kariernya, Dewan Etik hanya memberi sanksi ringan. Padahal, perbuatan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Ketua MK. Di negara-negara lain dengan keadaban tinggi, mereka yang melakukan itu pasti sudah mengundurkan diri.

Tertangkapnya Patrialis, bisa jadi, merupakan fenomena gunung es. Yang terlihat hanya puncaknya, padahal kabut melingkupi segenap lereng dan kaki gunung. Saya tidak ingin mengatakan bahwa MK secara keseluruhan sudah korup, tetapi tidak juga bisa membenarkan bahwa Patrialis adalah fenomena individual seperti halnya klaim terhadap Akil Mochtar.

Masih beruntung, hingga saat ini belum ada hakim konstitusi yang diendus dalam kejahatan yang dilakukan Akil. Padahal, secara teoretis, sulit untuk mengatakan bahwa hakim-hakim lain tidak tahu perilaku jahat Akil yang membentang dari 2010 (saat saya mencium bau tidak sedap di MK) hingga 2013, terutama mereka yang satu panel dengan Akil Mochtar selama bertahun-tahun dalam menyidangkan sengketa pilkada.

Ekor dari kasus Akil hingga saat ini terus bergulir. Terakhir, Bupati Buton ditangkap dalam kaitan dengan kasus Akil. Jadi, masih sangat mungkin hakim-hakim lain terdeteksi nantinya. Saya berharap mudah-mudahan tidak ada, tetapi tidak boleh ditutup-tutupii kalau keterlibatan itu memang nyata.

Kasus Patrialis, haruslah menjadi pembelajaran yang bukan sekadar diserap, melainkan juga diejawantahkan. MK harus mau dan mampu membangun sistem antikorupsi yang solid. Kalau mau menengok ke belakang sebelum Akil, pada tahun 2010 ketika saya mengindikasikan perilaku menyimpang Akil, terungkap salah seorang hakim juga melakukan penyimpangan.

Hakim tersebut, yang berasal dari Mahkamah Agung, membiarkan anaknya menjadi 'broker' kasus di MK. Majelis Kehormatan Hakim berhasil mengungkap pelanggaran kode etik oleh hakim itu, tetapi kasus itu seperti dikecilkan. Andai sistem antikorupsi di MK dibentuk sejak 2010, mungkin kita tidak menyaksikan lagi ada hakim yang tertangkap tangan.

Mudah-mudahan, kali ini MK menyadari kekeliruannya dan mau bergandengan dengan pihak luar dalam menjaga harkat dan martabat hakim konstitusi. Pada titik ini, saya mengusulkan dihidupkan lagi perppu yang pernah dimatikan MK, tentu dengan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. MK adalah buah reformasi, tidak boleh terjangkiti pula mafia korupsi.


Oleh: Refly Harun

Praktisi, pengamat, dan pengajar Hukum Tata Negara

Last modified on 07/03/2017

Share this article