Arab Saudi Merapat ke Indonesia

Jakarta, GATRAnews - Kedatangan Raja Salman dan rencananya bertemu dengan para pemimpin ormas-ormas Islam di Indonesia, selain untuk silaturahmi dan memperkuat kerja sama dengan mereka, juga bertujuan mengimbangi pengaruh Syiah yang dijadikan sarana Iran untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia dalam jangka panjang. Saudi akan segera mewujudkan janjinya untuk membangun sekolah-sekolah di Tanah Air. Bagaimanapun, upaya Saudi ini yang bertujuan memperkuat pengaruh Saudi di Indonesia, akan mendapat tantangan dari kaum muslim liberal dan moderat di Tanah Air.

Arab Saudi dan Indonesia sudah lama bersahabat, bahkan sejak Indonesia merdeka. Pada 1971, Raja Arab Saudi Faisal bin Abdul Aziz al-Saud melawat ke Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dan memperkokoh persahabatan. Namun, kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz, adik tiri Raja Faisal, dan rombongan ke Jakarta awal Maret ini tetap saja spesial. Raja Salman didampingi 1.500 orang, 10 menteri dan 25 pangeran. Kunjungan resmi berlangsung di Jakarta selama tiga hari (1-3 Maret), dan enam hari (4-9 Maret) dihabiskan di Bali.

Memang, kunjungan Raja Salman ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada September 2015. Bagaimanapun, melihat besarnya rombongan, lamanya waktu kunjungan, serta dilakukan sejak 47 tahun lalu, kunjungan Raja Salman ini bisa dikata sebagai kunjungan historis dan penting. Lebih dari itu, ini merupakan upaya Arab Saudi di bawah Raja Salman untuk lebih merapatkan diri dengan Indonesia, negara dengan penduduk (Sunni) terbesar di dunia, dan negara dengan ekonomi menengah, di saat Saudi menghadapi tantangan keamanan dan politik regional yang tidak ringan. Kunjungan ini juga dilakukan di tengah proses transisi ekonomi Saudi dari ekonomi berbasis minyak menjadi ekonomi yang lebih terdiversifikasi.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun lalu, Saudi memperkenalkan rencana transformasi ekonominya, yang dikenal sebagai Visi Arab Saudi 2030. Hal ini dilakukan setelah merosotnya harga minyak dunia secara drastis. Sebagai negara produsen minyak terbesar di dunia, yang mendapatkan pemasukan luar negeri dari ekspor minyak sebesar 80%, serta menyumbangkan tak kurang dari 70% dari APBN, anjloknya harga minyak dunia itu tentu sangat memukul ekonomi Saudi. Tahun lalu, Saudi mengalami defisit US$ 89 milyar.

Memang Saudi sudah berubah. Sejak merosotnya harga minyak pada 2014, Saudi mengalami krisis keuangan. Konflik regional dan keterlibatan Saudi dalam operasi militer di Suriah dan Yaman turut menggerogoti anggaran negara. Pada 2014, Saudi mengalami defisit 3,4% dari GDP. Defisit itu membengkak tahun berikutnya menjadi 15,9%. IMF memperkirakan defisit tahun 2016 sekitar 13% dari GDP.

Sedangkan angka pengangguran sekitar 11%. Visi 2030 dan Rencana Transformasi Nasional 2020 menetapkan 178 sasaran strategis dengan 340 target dan benchmark bagi 24 kementerian dan lembaga negara untuk dicapai pada 2020. Visi 2030 dan Rencana Transformasi Nasional memerlukan investasi asing luar biasa besar. Dalam konteks inilah kita memahami rencana Arab Saudi bekerja sama di bidang ekonomi dengan Indonesia, negara berpendapatan menengah dengan penduduk tak kurang dari 250 juta jiwa.

Di lain pihak, proses diplomasi Indonesia terhadap Saudi juga mulai bergeser. Bila selama ini topik diplomasi Indonesia lebih kepada perlindungan WNI, karena banyaknya TKW dan TKI di Saudi serta solidaritas Dunia Islam, maka pasca-moratorium pengiriman TKI, diplomasi Indonesia mulai mencoba mengintensifkan ranah kerja sama ekonomi dengan Saudi. Nilai volume ekspor Indonesia ke Saudi pada 2015 ''hanya'' US$ 2 milyar dari total impor Saudi senilai US$ 164 milyar. Kedatangan Raja Salman dan rombongan ini harus bisa dimanfaatkan Pemerintah Indonesia secara lebih serius berhubung terciptanya momentum transformasi ekonomi Saudi.

Tapi bukan hanya potensi ekonomi Indonesia yang dilirik Saudi, melainkan juga potensi politiknya. Dalam menghadapi ''ancaman'' Iran, Saudi mencoba membangun aliansi Islam Sunni untuk menghadapi Iran dengan satelitnya yang Syiah. Pada 2015, Saudi menawarkan Aliansi Militer Islam untuk Memerangi Terorisme. Kini sudah 39 negara berpenduduk mayoritas Muslim ikut dalam aliansi ini. Indonesia mendukung, tapi menolak untuk bergabung.

Kendati dikatakan aliansi ini bertujuan memerangi Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di negara-negara muslim seperti Afghanistan, Suriah, Mesir, dan Libya, aliansi tidak menyertakan Iran yang mayoritas penduduknya bermazhab Syiah. Irak dan Suriah yang merupakan sekutu Iran pun tidak dikutsertakan sehingga ada yang memandang Aliansi Militer Islam yang nota bene beranggotakan negara-negara berpenduduk mayoritas Sunni sebagai aliansi sektarian.

Memang tak bisa diingkari bahwa Saudi sedang menghadapi politik regional Iran yang juga berbau sektarian. Iran mencengkeram Irak yang didominasi Syiah, mendukung dengan kuat rezim Bashar al-Assad yang didominasi kaum Syiah Alawiyah, menyokong Hizbullah di Lebanon yang Syiah, juga menyokong kaum Syiah Houthi di Yaman, komunitas Syiah di Bahrain, dan bahkan komunitas minoritas Syiah di Arab Saudi sendiri. Untuk melawan Iran, Saudi membangun pakta militer dengan Mesir dan Yordania, juga menandatangani kerja sama angkatan laut dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Upaya membangun aliansi dengan Israel terkendala oleh konflik Israel-Palestina. Meskipun begitu, kerja sama rahasia Israel-Arab Saudi kain intensif pasca-perjanjian nuklir antara Iran dengan P5+1 (AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis, plus Jerman) pada Juli 2015. Perjanjian ini membatasi tingkat pengayaan uranium Iran, sehingga negara ini dipastikan tidak akan mungkin membuat bom atom. Namun, Saudi tidak percaya pada Iran dan kecewa bahwa perjanjian itu membuat Iran bebas dari sanksi ekonomi PBB, sehingga Teheran diduga akan memanfaatkan sebagian penghasilannya dari ekspor minyak untuk menjalankan politik sektariannya.

Memang, Saudi adalah sekutu AS. Dan AS sendiri berkomitmen terhadap keamanan Saudi. Di bawah Presiden AS Donald Trump yang tidak menyembunyikan permusuhannya terhadap Iran dan memperkuat hubungannya dengan Saudi, seharusnya membuat Saudi lebih rileks. Namun, posisi geostrategi dan geopolitik Iran tidak memungkinkan AS melancarkan perang terhadap Iran. Ancaman Trump yang ingin membatalkan perjanjian nuklir dengan Iran, yang dikatakan selama masa kampanye, tak dapat dilaksanakan mengingat itu adalah perjanjian internasional.

Sementara itu, diduga, terkait dengan tekad Trump menghabisi ISIS di Irak dan Suriah, mau tidak mau AS harus bekerja sama dengan Iran, yang punya pengaruh kuat di dua negara itu. Dalam konteks inilah, Saudi membutuhkan banyak teman, khususnya Indonesia, negara Islam terbesar yang belakangan semakin dekat dengan Iran. Indonesia penting bagi Saudi dalam menjalankan politik pro-Sunni yang dijalankan Saudi.

Selain itu, kedatangan Raja Salman dan rencananya bertemu dengan para pemimpin ormas-ormas Islam di Indonesia, selain untuk silaturahmi dan memperkuat kerja sama dengan mereka, juga bertujuan mengimbangi pengaruh Syiah yang dijadikan sarana Iran untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia dalam jangka panjang. Saudi akan segera mewujudkan janjinya untuk membangun sekolah-sekolah di Tanah Air. Bagaimanapun, upaya Saudi ini yang bertujuan memperkuat pengaruh Saudi di Indonesia, akan mendapat tantangan dari kaum muslim liberal dan moderat di Tanah Air.

Mereka melihat Wahabisme yang dipeluk mayoritas penduduk Saudi sebagai ajaran intoleransi, radikal, dan membatasi kemampuan Islam beradaptasi dengan lingkungan baru. Memang pandangan keagamaan Taliban di Afghanistan, Al-Qaedah, Boko Haram di Nigeria, dan Al-Shabab di Somalia tak jauh beda dengan Wahabisme. Namun, sejak pemerintahan almarhum Raja Abdullah, Riyadh terus berusaha mempromosikan Wahabisme yang moderat. Banyak anggota polisi moral (mutawin) di Saudi, misalnya, telah digantikan dengan anggota yang lebih toleran terhadap budaya luar. Perempuan pun sudah diangkat jadi anggota Dewan Syura (semacam parlemen yang anggotanya diangkat oleh raja), dan sudah ada perempuan yang menjadi wakil menteri.

Musuh utama Wahabisme adalah Syiah. Tak mengherankan, kedatangan Raja Salman dengan tujuan, di antaranya, memperkokoh kerja sama di bidang kebudayaan (keagamaan), menimbulkan alarm di kalangan minoritas Syiah Indonesia. Memang pertikaian Wahabisme dan Syiah di Indonesia tak pernah reda sejak Syiah masuk ke Indonesia seiring dengan Revolusi Islam di Iran tahun 1979. Sejak itu, Iran dan Saudi berkompetesi menyebarkan pahamnya ke Indonesia.

Syiah-Iran dan Wahabi-Saudi ibarat dua pulau di tengah lautan kaum ahlu sunnah wal jama'ah (Sunni). Wahabisme lebih menekankan pemahaman terhadap teks secara harfiah dan mengenyampingkan peran figur. Bahkan Nabi Muhammad hanya dianggap sebagai pembawa wahyu, tak lebih dari itu. Sedangkan Syiah yang memuja rasionalitas lebih menekankan pada figur, yaitu para imamnya dan orang-orang suci lain.

Ajaran Wahabisme dibatasi pada Al-Quran dan hadis, sementara ajaran Syiah sangat filosofis dan abstrak. Di tengahnya adalah lautan kaum Sunni yang menganggap teks dan figur sama-sama penting. Kendati menganggap rasio penting untuk memahami ajaran Islam, wahyu tetap lebih tinggi daripada rasio. Semoga kedatangan Raja Salman membawa banyak manfaat bagi kedua negara.


Oleh: Smith Alhadar
Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES). Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education 

Share this article