Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Embrio Peradilan Etika di Indonesia

Jakarta, GATRAnews -  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi lembaga etika pertama di Indonesia dan dunia. Juga menjadi embrio yang melahirkan peradilan etika. Meski demikian, sayangnya masih ada pandangan kalau etika dilihat sebagai masalah privat, padahal ia melekat dalam jabatan publik seseorang.

Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), nama Jimly Ashiddique juga tak lepas dari perannya membidani kelahiran lembaga itu pada 12 Juni 2012 lalu. Bahkan kehadiran DKPP sebagai lembaga etika bukan saja yang pertama di Indonesia, namun juga perdana di dunia. Peran DKPP adalah mengimbangi dan mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu.

DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pasal 109, tentang Penyelenggaraan Pemilu. Namun embrionya berawal dari Dewan Kehormatan KPU yang juga diketuai oleh Jimly pada 2009-2011 lalu. Kini di masa akhir jabatannya, GATRA berkesempatan untuk mewawancara Jimly untuk berbincang-bincangnya seputaran hal yang berkaitan Pemilihan Kepala Daerah, kode etik dalam pemilu, hingga hal yang berkaitan dengan peradilan di Indonesia.

Berikut petikan wawancara wartawan GATRA, Bambang Sulistyo, Birny Birdieni, dan Andhika Dinata serta pewarta foto GATRA Rifki M. Irsyad dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu beberapa waktu lalu di kantornya di bilangan Sarinah, Jakarta Pusat.

Tantangan DKPP di awal masa kerja seperti apa?
Alam pikiran masa lalu, sidang kode etik itu tidak boleh dibuka, karena menyangkut kepentingan orang. Itu menjadi bahan, saya cerita untuk menggambarkan sejarah. Sekarang semua orang sudah ikutin, semua orang sudah terima. Misal saat perkara pertama pada 2009 lalu, kami pecat anggota KPU Sumatera Selatan namanya Bakri.

Kita sidangkan terbuka lalu muncul di koran. Judulnya “Mentang-mentang Ketua MK sidangnya dikira kayak MK saja.” Maksudnya mungkin becanda, tapi saya anggapnya itu serius. Jadi sumber masalahnya, Bakri itu merasa dipermalukan. Pertama, dia tidak diterima diberhentikan. Kedua, dia tidak diterima dipermalukan karena sidangnya terbuka. Akhirnya lapor ke Polda.

Sebagai Lembaga Peradilan Etika, kenapa DKPP tidak memakai nama Mahkamah?
DKPP ini enggak pakai mahkamah. Enggak ada istilah pengadilan, ya saya karang–karang sendiri aja. Tahun 2009 saya kan diminta jadi ketua Dewan Kehormatan KPU. DKPP bukan hanya untuk KPU tapi juga untuk Bawaslu. Ini jadi embrio untuk peradilan etika. Istilah Mahkamah itu baru keluar dari UU MD3, artinya Undang-Undang di Republik Indonesia resmi menggunakan istilah mahkamah. Makanya sudah benar ini Peradilan Etika.

Bagaimana Anda melihat jumlah pengaduan pelanggaran Pemilu yang diterima DKPP saat ini?
Tahun lalu ada 200, sekarang 101. Tahun depan pasti lebih banyak masalahnya. Tahun lalu (pengaduannya) lebih banyak, sekarang lebih sedikit apa ini lebih baik? Ya belum tentu. Kuantitatif iya. Tapi bahwa mereka udah terima kehadiran DKPP, mereka menerima ada masalah harus diperbaiki.

Ya kan ada efek jera, ada ketakutan diadukan ke DKPP. Nah itu kan indikasi mereka pasti berusaha untuk lebih baik DKPP merasa apa yang diputus sudah memberi efek jera ? Iya, karena 400 lebih yang kita pecat nih. Selama 5 tahun itu ada 402. Banyak itu produktif sekali, berarti kan setiap tahun rata-rata 100.

Lalu berapa banyak peringatan yang DKPP berikan pada penyelenggara pemilu?
Yang dapat peringatan di DKPP ini 828 orang, sebanyak 321 pemberhentian sementara dan 402 berhenti tetap. Tapi yang lebih banyak lagi yang direhab 1.700 orang.

Rehabilitasi maksudnya?
Rehab itu yang tidak terbukti bersalah maka kita rehabilitasi kita lindungi nama baiknya.

Seperti apa bentuk perlindungannya?
Ya diumumkan bahwa dia tidak salah dan ini orang baik gitu aja kita muat di sosmed. Jumlah yang direhab lebih banyak bukan diartikan DKPP berpihak pada penyelenggara Pemilu? Kita harus memihak kepada yang benar.

Jadi kalau mereka ini benar 1.700 kita harus berpihak karena mereka cermin kehormatan institusi. Nama kita bukan lembaga pemecat tapi lembaga dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Kita jaga kehormatannya.

Apa ada pengaduan yang lambat ditangani?
Ada aja itu. Misalnya ada yang melaporkan anggota partai ternyata dia baru ketahuan tuh. Padahal sudah tiga tahun yang lalu, belakangan tahu.

Kasus seperti itu terus bergulir?
Iya terus saja cuma nanti yang paling banyak itu pas penetapan calon. Kedua perhitungan dan rekapitulasi suara. Yang ketiga kampanye. Tiga tahap itu yang paling banyak tapi sepanjang tahun ada saja, ya malah kalau awal-awal sebenarnya ada juga cuma kita dismiss (tidak disidang).

Karena tidak memenuhi syarat?
Bukan, jadi misalnya dilaporkan nempeleng istri, kan enggak ada kaitannya dengan Pemilu. Penyelenggara Pemilu nempeleng istrinya, ya itu memang soal etik sebagai pejabat publik tapi urusannya dengan Pemilu apa..ya kan enggak ada kaitan. Bukan urusan kita lah kira kira gitu.

Ini kita mau mencari orang yang sempurna, sempurna dalam segala segi. Misal termasuk enggak boleh batuk di masjid. Lagi solat dia batuk batuk terus, orang lagi khotbah dia batuk. Cuma apa iya mesti kita tangani.

Rata-rata yang dismiss berhubungan dengan personal?
Iya, yang tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan. Jadi kita definisikan pelanggaran etika penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu. Tapi kalau diperluas etika penyelenggara Pemilu ya kan semua.

Misalnya hakim, kita bagi etika hakim dalam memeriksa perkara dalam bersidang atau etika hakim dalam hidupnya. Nah KY atau tuntutan masyarakat itu semuanya. Dilaporkan semuanya? Iya tapi kan kita ini harus memilih-milih, memilah milah. Kita kan bernegara “ngono ya ngono, neng ojo ngono.” Ya kan?

Ya jangan kelebihan juga. Kalau memang kita mau sempurna, ya bisa didefinisikan semua. Mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Pas dia tidur pun, tanpa sadar, ada etika tidur. Tidur kakinya ke mana-mana, nah itu kan. Catet ketauan dia tidurnya begini, enggak beretika.

Bagaimana batasan sanksi etika untuk penyelenggara Pemilu?
Orang yang melanggar hukum pidana itu melanggar etika juga. Cuma orang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Maka banyak putusan kita itu tidak melanggar hukum, tapi kita pecat. Lalu dibawa ke pengadilan, menang dia di pengadilan, pilih lagi. Saya mengatakan terserah ke pengadilan, “You ikutin putusan pengadilah PTUN atau putusan saya? Kalo you ikutin putusan pengadilan PTUN, anda cut kami pecat, karena anda tidak menghormati keputusan DKPP yang menurut UU dikatakan final mengikat.

Evaluasi Pilkada yang berkonflik?
Perlu evaluasi untuk daerah-daerah tertentu. Seperti Papua, di Tolikara, Dogiyai, Kabupaten Jayapura, Intan Jaya. Intan Jaya itu ada enam yang meninggal. Menurut saya kita harus bersedia mempertimbangkan statusnya sebagai daerah otonomi khusus. Sehingga pola-pola pengaturan sistem politik pemerintahannya berbeda dari daerah yang lain.

Misalnya boleh saja Papua ini kita Pilkada langsung. Seperti juga di Aceh, Papua Barat, Yogyakarta dan DKI. DKI kan cuma Gubernur saja, Walikotanya enggak dipilih. Apa cukup oleh DPRD saja? Atau Pemilihannya itu tidak one man one vote, tapi electoral college per distrik atau kecamatan kayak di Amerika.

Di tingkat pusat bagaimana persoalannya?
Kalau di pusat tidak ada masalah, karena terpantau. Paling nanti ada perbedaan persepsi antar kelompok. Kelompok itu selalu punya persepsi sudut pandangnya sendiri.

Keputusan KPUD DKI mencanangkan kampanye tahap 2 dianggap lemah secara peraturan, sehingga digugat oleh kubunya Ahok ke DKPP, tanggapannya?
Kalau sudah dilaporkan tidak bisa dikomentari. You enggak boleh tanya. Saya enggak tahu, saya kira jangan. Kalau itu perkara saya belum bisa ditanya.   Money politics ke penyelenggara masuk sanksi berat? Belum tentu. Kalau enggak terbukti kita mesti lindungi. Semua pengaduan itu parah-parah semua itu. Ekstrim semua. Semua itu saking emosinya. Misalnya sampai sekarang ini masih ada yang enggak percaya IT KPU.

Apa perbedaan pandangan putusan DKPP dengan PTUN? Apa dasarnya pengadilan PTUN menilai pengadilan etika?
Ini masih ada ini...terus saja. Tapi saya saking bosan-nya saya enggak kasih komentar lagi. Udah disuratin Mahkamah Agung, ya sudah. Apa itu? Goblok hakimnya itu loh. Kalo saya ketemu sama dia saya bilang “goblok segoblok-gobloknya.”

Menilai kode etik padahal dia hukum. Hukum administrasi apa hubungannya? Beda. Kalau dia mengatakan tidak ada pelanggaran hukum, enggak ada masalah. Ya orang ini bukan pelanggaran hukum kok. Ya ngapain dia kok nilai nilai, sok rajin. Masalahnya di UU PTUN itu tidak dibatasi perkaranya. Tapi dia  harus tunduk pada UU penyelenggara pemilu.

Kan dibilang final mengikat, ya final dong. Apakah nanti putusan PTUN itu berpengaruh kepada obyek yang diputus DKPP ? Ini kan final dan mengikat. Apa dasarnya MA mengatakan dia lebih tinggi dari etika. Itu cara pandang kuno tentang hukum dan etika.

Dulu etika dianggap tidak perlu diatur-atur negara. Etika itu urusan private, maka hukum itu paling tinggi dimana –mana orang bicara hukum sebagai panglima.

Belum ada regulasi yang mengatur itu?
Belum ada. Nah bagi seorang pencari keadilan etik boleh saja ya kan, tapi buatkan dulu pengadilan etiknya, pengadilan banding itu. Sekarang belum ada, mengapa MA merasa dia bisa menjadi pengadilan etik. Itu kan goblok segoblok-gobloknya.

Berarti harus ada peradilan khusus soal etika?
Iya perlu tapi bukan di pengadilan PTUN. Jadi kalau dia tidak bisa mengormati etika maka tidak berhak dia dihormati termasuk ketua MA.

Respon dari MA seperti apa?
Setuju tapi dia tidak kerjakan, itu artinya orang ini tidak bekerja, dia hanya bekerja untuk dirinya bukan untuk bangsa dan negara. Kami rapat pertemuan sudah tiga kali, saya menyurat sudah berkali kali, tapi tetap dia biarkan sudah 20 perkara dan itu untuk sia-sia.

Jadi solusi sementara “win-win solution” bagaimana?
Tidak ada, solusi sementara diabaikan saja putusan MA, sambil memberi pelajaran kepada para hakim betapa bodohnya mereka. Ini serius semua orang harus diberi tahu bahwa dia bodoh. Enggak ngerti-ngerti persoalan.

Kalau dari sikap penyelenggara Pemilu apa mereka konsisten menjalankan putusan DKPP?
Putusan DKPP wajib dijalankan. KPU sama Bawaslu. Iya, kalau diperintahkan berhenti, berhenti. Nanti kalau misalnya MA disuruh cabut, dia tidak bisa cabut. DKPP menurut Anda harus tegas? Begitu, ini bukan untuk saya dan ini bukan persoalan baru di Indonesia, tapi di seluruh dunia.

Etika itu dulu dianggap orang masalah internal, jadi cukup dikhotbahkan saja. Saudara sekarang sudah abad 21 tidak boleh begitu lagi yah, jadi etika itu sekarang sudah berkembang diseluruh dunia menjadi infrastruktur baru.

Tahun berapa pengenalan etika dimulai?
Saya rasa sejak jaman Belanda, karena fakultas kedokteran itu Stovia salah satu yang duluan. Maka IDI lah organisasi pertama punya kode etik, tapi coba di cek berapa sih jumlah dokter yang pernah dipecat, itu harus dilihat sebagai cermin ya.

Akhir abad ke XX muncul kebutuhan baru menegakkan secara efektif. Maka dimana-mana muncul fenomena baru munculnya ide pembentukan etic commision, pembentukan komisi atau majelis yang lebih independen.

Tahun 1997 Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sudah bikin undang-undang tentang etika, public office dan ethic for public. Padahal tahun 1997 saya menyampaikan ceramah di Menteri Pendaya Aparatur Negara mengusulkan ada undang-undang etika pemerintahan.

Konsep membangun infrastruktur etik yang Anda gagas seperti apa?
Saya menyebutnya “Positipisasi Etik”, moral yang dikonkritkan. Jadi kalau ada hukum positif ada juga etik positif, jadi sistem etika yang tadinya abstrak dipositifkan jadi kongkrit dibangun didukung oleh suatu sistem infrastruktur resmi.

Seperti apa infrastrukturnya?
Infrastruktur etik itu dua, satu code of etic dan dua lembaga penegak etik.

Perkembangan etika saat ini bagaimana?
Era akhir abad XX hingga sekarang awal abad XXI ada kebutuhan. Di Amerika Serikat sekarang semua lembaga negara itu punya kode etik dan punya komisi etik, commisison atau committe. Sebanyak 50 negara bagian sudah punya kode etik dan 42 negara bagian sudah mendirikan komisi etik permanen.

Jadi sesudah abad ke XXI ini dimana-mana bikin kode etik, termasuk kita waktu mengubah UUD di bidang kehakiman kita taruh KY. Ditempat lain belum ada. Berdirinya DKPP menjadi awal berkembangnya sistem peradilan etika seluruh dunia. Kita boleh jadi inisiator, contohnya kita memulai dengan memasukan istilah mahkamah dalam UU MD3. Jadi badan kehormatan DPR menjadi mahkamah.

Tantangan para pelaku Komite Etika itu seperti apa sih?
Di seluruh dunia ini (komite etik) semua belum dikonstruksi sebagai pengadilan. Dia masih dipersepsi sebagai lembaga penegak kode etik yang biasa. Maka cara kerjanya tetap tertutup, ada perwakilan dari internal.

KPK misalnya, kode etiknya ada. Komite etiknya ada tapi sidangnya tertutup. Memeriksanya tertutup, kenapa tertutup karena ini masalah privat dan anggotanya pun kebanyakan dari dalam. Rata rata begitu. Jadi apakah itu memang masalah privat? Jawabannya No. Ini masalah jabatan publik. Jangan anda lihat etikanya sebagai persoalan tapi soal jabatan. Jabatan ini jabatan publik yang melekat disitu.

Kedua kalau ada orang dituduh melanggar kode etik dan jenis pelanggarannya berat tuduhan itu masuk di twitter langsung tersebar ke seluruh dunia dalam waktu hanya tiga detik. Persoalannya orang yang dituduh melanggar kode etik itu bagaimana dia membela diri kalau sidangnya tertutup.

Sedangkan tuduhannya sudah tersebar seluruh dunia. Bagaimana ini? Apa fair? Maka kepadanya harus diberi hak untuk sidang terbuka agar dia menjelaskan biar masyarakat mengerti.

Perlu semacam peradilan khusus untuk Etika?
Sekarang eranya pengadilan etika. Itu sebabnya saya menggagas supaya ada sistem peradilan etika sendiri, bahkan peradilan etik dan etika konstitusi. Perbedaan Hukum dan Etika itu seperti apa? Pertama, hukum itu ingin menyeragamkan. Hukum harus sama berlaku untuk umum sedangkan nyatanya kita beranekaragam.

Kedua, hukum itu ribet karena proses pembuktian panjang. Ketiga, dia cenderung menghukum dan membalas dengan ada teori-teori restorastif  justis. Nah kalau etika lain. Satu, etika ini tidak menyeragamkan biar dia beda beda masing masing profesi hakim etika nya sendiri. Profesi pengacara lain, wartawan lain, kebenaran dari sudut keperluan sendiri sendiri. Tidak ada kebutuhan untuk jadi satu.

Pendekatan hukum itu harus dilengkapi dengan pendekatan etika. Lebih efisien, cepat dan sifatnya mendidik. Jadi etika itu tidak hanya menjatuhkan sanksi maksimum tapi ada peringatan, teguran, ini kan mendidik.

Apakah syarat Komisioner KPU atau Bawaslu berpengalaman di tingkat daerah?
Sebaiknya begitu dia dari komunitas Ke-Pemiluan. Cuman biasanya mantan orang partai, karena punya pengalaman sebagai peserta Pemilu. Tapi untuk menjaga integritas ketidakberpihakan di Undang-Undang diatur minimal tidak lagi menjadi anggota partai selama 5 tahun.

Dari Akademisi bagaimana?
Akademisi juga kayak gitu, kayak pengamat. Pengamat itu semuanya pintar, hebat sendiri, karena perspektifnya. Cuma sama sekali dia enggak pernah pengalaman praktek, rumit sekali. Makanya penyelenggara Pemilu ini kualitasnya negarawan sama dengan hakim MK.

Orang yang berpengalaman bernegara dan berpolitik, tapi tobatnya sudah lama minimal 5 tahun. Sayangnya hakim MK itu enggak ada syarat 5 tahun itu. Kalau di sini 5 tahun, di sana 5 menit bisa.

Ambang batas pengaduan sengketa Pilkada dibatasi, apa itu membatasi hak konstitusi?
Ya itu agak sulit karena sebelum tahapannya dimulai aturannya sudah begitu. Banyak orang mempersoalkan, tapi itu bukan aturan baru, kan sudah ada Undang-Undang. Itu aja dilaksanakan. Kok permainan sudah jalan, mau diubah-ubah ya enggak bisa dong. Sesudah selesai untuk tahun ke depan bisa diubah.

Bagaimana dengan sanksi yang diberikan pada Ketua KPUD?
Ketua KPUD banyak yang diberhentikan, ada juga yang berhenti jadi Ketua menjadi anggota biasa. Ada 10 orang diberhentikan menjadi Ketua tetapi tetap menjadi anggota biasa.

Sebagai mantan Hakim MK bagaimana Anda memandang situasional MK saat ini pasca kasus Patrialis?
Saya berpendapat budaya kerjanya harus diperbaiki. Budaya kerja di MK sudah feodal. Iklimnya itu sudah tidak akademis, tidak ilmiah. Dan itu tercermin di putusan. Padahal dia harus mendahulukan iklim kerja yang “enlighten”.

Periode jabatan Anda selesai Juni ini. Tetap lanjut atau ada rencana lain sesudah menjabat Ketua DKP ?
Ya sudah selesai, sampai Juni. Saya sudah terlalu banyak pekerjaan, saya masih di Dewan Gelar dan Komnas HAM.

Siapa yang kira-kira bisa menjabat Ketua DKPP?
Mudah-mudahan perlu yang senior sih. Mantan-mantan Hakim MK yang mau, kayaknya bisa. Kayak Hamdan, kalau dia mau.


Reporter : Andhika Dinata

Editor : Birny Birdieni, Nur Hidayat        

Last modified on 17/03/2017

Share this article