Bravo KPK

Jakarta, GATRAnews - KPK sudah teruji dan terbukti untuk tidak pernah terkulai di hadapan nama-nama besar dan licin serta tak tersentuh. KPK tetap seperti sebelum-sebelumnya, sangat mandiri, tidak goyah dengan taring kekuasaan, dan tak gentar dengan guntur mobilisasi massa. Kelincahan SN menghindari jerat hukum, besar kemungkinan berahir di tangan KPK.



Tak banyak tokoh yang sekokoh politisi Setya Novanto (SN) di negeri ini. Ia senantiasa tegak dan berkibar di setiap zaman. Ia punya seribu kiat untuk mendekat ke kekuasaan: dari bikin buku untuk sang patriark Orde Baru, Presiden Soeharto, sampai menyatakan dukungan dini kepada Presiden Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden 2019.


Ia juga tokoh yang namanya bertaut dengan begitu banyak skandal besar di republik ini. Dulu, namanya mencuat dalam kasus cessie Bank Bali. Salah satu perusahaannya terlibat dalam impor limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Batam. Ia disebut-sebut ambil bagian dalam proyek-proyek rekonstruksi pasca-tsunami Aceh, lalu namanya muncul pula dalam skandal korupsi Wisma Atlet SEA Games di Palembang, diisukan terlibat dalam perkara impor beras dari Vietnam, dan lain-lain.


Di semua perkara ini, SN lolos dari jerat hukum, kendati beberapa kali ia diperiksa penegak hukum. Khalayak tentu masih ingat, skandal "Papa minta saham" PT Freeport Indonesia yang membuat SN undur diri dari jabatan sebagai Ketua DPR, dua tahun lalu. Tapi ia pelan-pelan merintis jalannya kembali dengan merebut jabatan Ketua Umum Partai Golkar, merapat ke Presiden Jokowi lalu datang mengambil kursi lamanya kembali.


Terakhir, dan ini isu lama yang menjadi baru karena diungkap oleh KPK: keterlibatan terang-benderang SN dalam megakorupsi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, sebuah proyek besar senilai Rp 5,9 trilyun yang terjadi di masa pemerintahan lalu.

Dalam dakwaan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017, Setya Novanto disebut turut mengatur agar Komisi II DPR RI menyetujui anggaran untuk proyek e-KTP. Dari perannya itu, ia diduga menerima uang sebesar 11% dari total nilai proyek. Artinya, SN mengantongi uang dari proyek e-KTP sebesar Rp 547 milyar.

Dengan pengungkapan seterang itu, agak sulit meraba bagaimana kiat SN untuk lolos dari jerat hukum, kali ini. KPK sudah teruji dan terbukti untuk tidak pernah terkulai di hadapan nama-nama besar dan licin serta tak tersentuh. KPK tetap seperti sebelum-sebelumnya, sangat mandiri, tidak goyah dengan taring kekuasaan, dan tak gentar dengan guntur mobilisasi massa. Kelincahan SN menghindari jerat hukum, besar kemungkinan berahir di tangan KPK.

Membaca ulang dakwaan jaksa di pengadilan itu, mencermati nama-nama besar yang disebut di dalamnya, rasanya kasus ini akan menjadi tsunami politik dan hukum yang akan menyeret dan menenggelamkan tokoh-tokoh yang pernah atau masih punya peran besar di berbagai lembaga negara.

Lalu, banyak orang pun kini mulai membangun hipotesis politik ke depan, apakah gerangan yang bakal terjadi? Apakah aliansi politik mengalami pergeseran? Yang pasti, dinamika politik internal Partai Golkar sekarang ini sudah sangat dinamis. Maka, begitu SN dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, desakan untuk melakukan Munaslub dalam Partai Beringin ini tak akan terelakkan. Kubu Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono, untuk sementara waktu, menyatu demi menggempur SN. Tuntutan untuk segera mendongkel SN sangat logis karena Partai Golkar berkejaran waktu untuk memulihkan nama baik sebelum pemilu diselenggarakan. Tak ada satu pun di antara kubu-kubu di atas akan membela SN.


Bila skenario pendongkelan SN dari Partai Golkar berjalan, maka aliansi politik antara Partai Golkar dan Presiden Jokowi pasti serta-merta ikut terpengaruh. Selama ini, dengan SN memimpin Partai Golkar, Presiden Jokowi berada dalam wilayah nyaman untuk menjalankan roda pemerintahannya dan sekaligus memperoleh jaminan untuk melanjutkan kekuasaanya pada tahun 2019 kelak. Kenyamanan dan kepastian ini bakal mengalami guncangan kelak sebab belum tentu pengganti SN bisa dan mau memberi dukungan penuh kepada Presiden Jokowi, baik dukungan terhadap pemerintahannya maupun dukungan pencalonannya menjadi presiden kedua kalinya kelak.


Ada yang berpendapat, untuk memperoleh dukungan Partai Golkar seperti dukungan SN, Jokowi akan mendukung Erlangga menjadi Ketua Umum Partai Golkar, karena toh ia sudah menjadi anggota kabinet Presiden Jokowi. Anggapan ini terlampau dini, sebab bila Erlangga menjadi Ketua Umum Partai Golkar, maka ia harus berhenti menjadi menteri. Ini adalah penggarisan Presiden Jokowi sendiri. Apa Erlangga mau? Dan kalau toh ia mau berhenti menjadi menteri, apakah Erlangga memiliki tingkat elektabilitas dalam Partai Golkar?


Siapa pun yang berniat memimpin Partai Golkar pasca-SN, ia harus dimufakati oleh kubu Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, dan Aburizal Bakrie. Ini realitas politik internal Partai Golkar sekarang ini. Lalu, pertanyaan berikutnya, apakah kubu Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan bersedia mencalonkannya kembali jadi Presiden Indonesia untuk periode kedua di tahun 2019? Wallahu a'lam bishawab.


Almarhum Baharuddin Lopa pernah bertanya: "Mengapa korupsi tidak bisa diberantas di negeri ini?" Ia tak menggeledah jawawaban dari orang lain. Ia menjawab sendiri: "Karena kita sendiri tak percaya korupsi bisa diberantas." Kali ini, KPK menjawab pertanyaan Lopa itu: "Korupsi bisa diberantas." Bravo KPK.


Oleh: Hamid Awaludin
Mantan Menteri Hukum dan HAM

Last modified on 10/04/2017

Share this article