Ganjar Blak-blakan soal Gubernur Semen Hingga Skandal E-KTP

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Gatra/Ardi Widi Yansah/AK9)

Jogjakarta, GATRANews - Dalam polemik “Semen Rembang” Ia mendapat julukan “Gubernur Semen”. Pada dakwaan kasus E-KTP, namanya disebut menerima duit total US$ 520 ribu. Ini tahun yang rungsing buat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

 

Pada Jumat (17/3) malam lalu Ganjar mampir ke Yogyakarta memenuhi undangan Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Politisi PDI Perjuangan itu hadir sebagai pembicara dalam kuliah umum dengan tema “Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah”.

 

Usai acara, ia dikejutkan dengan sambutan aksi belasan mahasiswa yang memprotes kehadirannya sembari membawa poster bertuliskan, “Koruptor Dilarang Masuk Kampus”. 

 

Penyebutan namanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut KPK terkait kasus korupsi E-KTP menempatkan mantan anggota DPR RI itu dalam sorotan publik. Selain itu, persoalan yang timbul sebagai dampak keputusannya sebagai kepala daerah dalam urusan investasi pabrik Semen di kawasan pegunungan Kendeng, Rembang, juga menuai banyak kritik.

 

Akumulasi kedua persoalan itu terjadi kurang lebih satu tahun sebelum bergulirnya Pemilihan Gubernur Jawa Tengah sebagai bagian Pilkada Serentak 2018. Mengingat kebiasaan PDI Perjuangan memajukan petahana yang dinilai sukses dalam Pilkada, nama Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) ini sudah disebut jauh-jauh hari dalam bursa Cagub Jawa Tengah.

 

Bagaimana Ganjar memandang persoalan E-KTP dan polemik “Semen Kendeng” sedemikian rupa berpengaruh terhadap potensinya maju sebagai petahana pada Pilkada Jateng tahun depan?

 

Hari Sabtu (18/3) siang, di bilangan Sekip, Bulaksumur, UGM, setelah bersepeda sejauh 44 kikometer, gubernur yang lahir di Karanganyar, 28 Okotober 1968 ini menerima wawancara Bambang Sulistiyo dan Arif Koeshernawan dari GATRA. Berikut petikannya:

 

Nama anda sudah disebut untuk kembali diusung di Pilkada Jateng 2018. Sudah mulai ada persiapan, atau malah sudah mulai kampanye?

Sejak dilantik sebagai Gubernur Jateng, saya sudah kampanye. Berhasil atau tidak, itu soal berbeda. Saya coba menjalankan fungsi (sebagai gubernur) saja, otomatis sudah menyiapkan (pencalonan) itu. Di PDI Perjuangan, untuk daerah strategis, calon langsung ditentukan Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri--Red). Kalau besok saya diperintah maju lagi, saya siap. Dulu juga begitu. Bukan Bibit, bukan Rustri. Kok Ganjar? Jauh amat. Mendadak juga.

Apakah ada komunikasi dan konsolidasi lebih intensif dengan partai?

Sejak dilantik saya keliling. Kalau ke kabupaten jam kerja untuk aparat dan masyarakat. Malamnya ketemu partai. Kopi darat. Kalau WA, SMS, medsos, terus. Untuk coverage Jateng, saya undang malam-malam. Berbondong-bondong. Saya cuma mau bilang tentang kemudahan untuk bertemu gubernur yang berasal dari PDI Perjuangan. Dan itu menurut saya langkah konsolidasi paling bagus.


Konsolidasi dengan partai lain?

Tidak sampai ke sana. Itu silaturahmi saja, yang dalam bahasa anda konsolidasi. Kalau partai lain, mereka punya acara saya diundang. Tapi tidak dalam kepartaiannya. Sekali dua kali saya juga diminta ceramah di partai non PDI Perjuangan. Kami tidak sodorkan diri kepada partai lain. Itu urusan partai. Saya jalankan fungsi saja sebagai gubernur. Orang partai yang konsolidasi.


Sudah ada sinyal dari Ketua Umum?

Statement terbuka belum. Kalau Isyarat di media massa, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto bilang PDIP belum tentu usulkan Ganjar lagi. Tapi ada juga pernyataan dari DPP, kalau petahana berprestasi, diberi kesempatan dua kali. Dua pernyataan ini menjadi tanda. Tapi DPD mengukur terus. Saya naik turun, kuat tidak di sini. Ada Indikatornya semua. Bahkan mengukur juga untuk presiden. Misal Pilkada kemarin, bagaimana (elektablitas) calon kita, saya, dan presiden di situ.

 
Kasus E-KTP, dan polemik investasi semen, apakah dirasakan menjadi sandungan menuju Pilgub 2018?

Oh tidak. Itu gymanstic politik yang menyehatkan. Karena pemimpin diuji dari keputusannya. Saya akan beragumentasi dan jelaskan. Bahwa kasus E-KTP muncul bersamaan, saya harus jawab. Kebenaran mesti diuji. Saya merasa bukan pelaku dan tidak menerima (uang E-KTP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan) itu.

 

Tapi ruang pembelaan kadang tidak ada. Apalagi kalau ada trial by the press. Siapa yang memberi pembelaan? Orang juga bilang saya gubernur semen terkait soal Kendeng. Kendeng yang mana? Alur kendeng atau pegunungan kendeng? Pati atau Rembang? Tapi semua saya hadapi.

Apa konfirmasi lewat media untuk kasus E-KTP dirasakan tidak cukup?

Saya tidak tahu frekuensi dan agenda setiap media. Pernah ada kesempatan konfirmasi saya kejar betul pertanyaannya untuk mengedukasi publik. Saya punya kredibilitas. Tagline saya (sebagai gubernur) mboten korupsi mboten ngapusi. Saya pertahankan itu. Kalau misalnya saya terima USD 500 ribu, USD 100 ribunya saya kasih Gatra, masuk di dakwaan, anda mau bilang apa? Saya digebuki. Mana keadilan?


Jadi apa tanggapan atas penyebutan nama Anda dalam isi dakwaan kasus E-KTP itu?

Anda mau mengelak bagaimana? Mengkritik ke dakwaan? Saya tidak tahu itu kalimat dari siapa. Apa dari Irman, atau Sugiharto, atau penyidik? KPK? Ada tidak alur yang menuliskan duit itu sampai ditangan Ganjar? Ada yang memberitahu di kamar Mustokoweni (saya) terima duit. Pernah ditawari duit? Pernah. Saya menolak. Tapi siapa yang percaya?  

 

Dalam dakwaan disebutkan saya dan sejumlah politisi lainnya terima uang di kamar Ibu Mustokoweni pada September-Oktober 2010. Padahal, Ibu Mustokoweni meninggal pada Juni 2010. Siapa yang tidak cermat? Ada ruang pembelaan buat saya? Ada ruang yang bisa didiskusikan?

 

Tidak ada yang anda curigai dalam proses penyusunan anggaran proyek ini sewaktu masih di Komisi II dulu?

Semua anggaran (dibahas) di rapat. Anggaran yang diajukan itu bisa dihitung. Butuh berapa saja. Saya justru pernah menanyakan (alat scan) iris mata yang tidak ada di dalam list kontraknya. Rekaman rapat bisa dibuka dan dokumen keputusan rapat itu dokumen publik silahkan dibaca. Mari kita buktikan.

 

Saat diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Irman dan Sugiharto, ditanyakan soal mekanisme anggaran itu?

Saya bawa catatan-catatan dari rapat anggaran. Saya ditanya soal urutan pembahasan anggaran yang sudah tercantum di dalam tata tertib. Akhirnya saya buka laptop di situ.

Saat memberi kesaksian anda dikonfrontir, dengan siapa?Saya dikonfrontir dengan Miryam Haryani (anggota Komisi II dari Fraksi Hanura). Sebelumnya ada penyidik KPK datang dan ngomong “Saya memang menyelidiki Ganjar, Anda ditawari tapi menolak. Siap tidak dikonfrontir?” Saya minta panggil saja. Hari itu juga, Ibu Miryam datang.

Ada empat orang di ruang pemeriksaan. Penyidik tanya “Ibu ngasih Ganjar?” dijawab “Tidak.” kata penyidik; “Diingat-ingat dulu Bu, mungkin ngasih.” Ibu Miryam bergeming. Lalu saya ditunjukkan foto dan ditanya “Kenal ini?” saya jawab “Tidak. Itu siapa?” penyidik bilang “Andi Narogong”.


Masalahnya, saya omong gini apa dipercaya? Saya sekarang hanya punya dua media untuk membela diri: pengadilan yang saya belum diundang dan ruang publik yang hari ini saya tidak punya. Ketika orang tidak percaya, maka ada tiga spekuslasi: Ganjar menerima, Ganjar tidak menerima, dan Ganjar dialokasikan menerima.


Untuk menegaskan, apa jawaban anda atas tiga spekulasi itu?
Saya tidak bisa bilang, “Sumpah demi Allah. Kalau korupsi, gantung saya.” Saya kasih pilihan saja. Yang suka saya, oh Ganjar tidak terima. Yang setengah suka, bisa jadi dialokasikan, jangan-jangan difitnah. Orang yang tidak suka, tinggal omong saya menerima.


Bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap anda atas situasi ini?
PDI Perjuangan bersikap mengikuti proses saja kalau nanti masuk pengadilan. Saya juga belum ditanya soal itu.

 
Bagaimana tanggapan keluarga?
Istri saya menangis. Hampir Rp 6 milyar lho itu. Saya jelaskan, apa iya istri saya tidak tahu kalau saya ngumpetin duit 6 miliar? Di Jateng, istri saya aktif dalam kampanye gerakan “Saya Perempuan Anti-Korupsi” kerja sama dengan KPK. Dia bingung apakah masih dipercaya untuk bicara anti korupsi setelah ini?

 

Tone yang timbul dipublik sebagian besar itu seolah menempatkan saya seperti rampok dan bandit. Sedikit sekali bahasa hukum “praduga tidak bersalah” yang berfungsi menanggapi situasi ini. Sakit saya. Oleh karena itu pada keluarga, saya bilang apa saya sudah bikin malu keluarga, partai, dan masyarakat Jateng. Kalau iya, hari ini ijinkan saya lepaskan. Jabatan tidak akan saya pertahankan. Istri saya menjawab bahwa dia mempercayai saya. Saya tanggapi, “Ya sudah. ijinkan saya jelalskan dengan fakta-fakta”. 



Saya capture twit Pak Mahfud MD (yang tidak percaya Ganjar terlibat dalam korupsi E-KTP) dan kirim ke keluarga untuk menenangkan. Intinya, kalau semua sudah malu, mungkin saya perlu istirahat. Tapi kalau Ganjar, saya sudah siap dihajar.


Anda mencurigai ada konstruksi politik soal E-KTP ini?
Kalau politik, semua isu negatif bisa jadi tembakan. Misalnya, terkait apa timing-nya? Kalau terkait saya, ya Pilkada Jateng tahun depan. Kalau menyasar partai, ya Pilpres 2019. Buat politisi ini tidak sulit. Momentum siapa memanfaatkan apa dan kapan. Merunut kepentingan politiknya gampang; follow the actor. Begitu juga soal semen Rembang.

 

Gubernur Semen Digugat Ultraman dan Power Ranger

Soal polemik Semen Rembang, MA mengabulkan gugatan warga dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan PT. Semen Indonesia (SI) di Rembang.

 

Anda disebut meminta dan memerintahkan SI memperbaiki Amdal. Penjelasan anda? 
SI mengajukan perbaikan dokumen Amdal sebelum putusan MA keluar. Kalau saya mengurangi, ubah nama, ubah dokumen, harus perbaiki enggak? Itu otomatis, mencabut SK saya. Saya positive thinking, SK dicabut, muncul revisi itu, ajukan adendum perubahan, ya, saya proses dong. Terkait penilaian layak atau tidaknya dokumen revisi maka dibentuk Komisi Penilai Amdal (KPA) yang beranggotakan para pakar.


Di forum dengan KPA, warga yang kontra bukannya tidak hadir, tapi hadir dan walk out .Walhi diundang tidak datang. Gunretno tidak datang. Joko Prianto datang, mendengarkan paparan, terus WO. Apa dia politisi? atau jangan-jangan mereka ini politisi. 

 

Banyak yang meragukan obyektifitas dan independensi KPA? 

Apa iya seluruh profesor pakar goblok semua. Wawancara saja pakarnya. Budi Sulistyo waktu berdebat dengan Surono sampai bilang kalau tidak boleh menambang di atas cekungan akan menutup jurusan pertambangan ITB. Tim penilai sempat postpone juga waktu amdal SI belum layak.

 

Mengapa bersikeras mengeluarkan ijin lingkungan baru?

Waktu rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri BUMN dan Kantor Staf Presiden ( 14 Desember 2016), tidak ada cerita soal penutupan pabrik. Abednego (Tarigan), Direktur Eksekutif Walhi, waktu rapat dengan kementerian saya tanya, apa perlu menutup pabrik? Jawabannya, “Kami tidak cerita penutupan pabrik”. 

 

Deputi Kepala Staf Presiden Yanuar Nugroho bilang, waktu (warga penolak) bertemu Presiden dan Teten Masduki, tidak ada permintaan menutup pabrik. Pernyataannya kira-kira “Soal tutup menutup, kami tidak perlukan itu. Yang kami pikirkan keberlanjutan lingkungan karena soal bisnis itu dan masyarakat sendiri”.

 

Pertanyaannya; apa bisnisnya tetap? Bisnisnya tetap selama penuhi jaminan lingkungan hidup. Maka itu, saya baca keputusan MA-nya dan keputusan saya jalan sesuai dokumen pengadilan.

 
Seperti apa konstruksi kasus semen Rembang ini menurut Anda?

Ada yang tidak setuju. Saya dihajar habis-habisan tapi yang lain tidak. Gunretno tidak habis-habisan di Pati. Gugatan dia kalah kok. Kok tidak tolak dan demo Indocement. Putusan Pati kan berproses sampai hari ini. Gunretno bukan lagi representasi Samin yang apa adanya.


Salah saya di mana? Julukan “Gubernur Semen” terhadap saya kan lahir dari mereka yang tidak setuju. Yang nolak dan setuju banyak mana? Kenapa centernya tidak gubernur yang tanda tangan dulu? Kenapa Ganjar? Kok tidak ada yang mempersoalkan PK soal semen.

 

Keputusan (amdal) 2012 tapi penolakannya tahun 2014. Itu jadi bukti oleh hakim, bahwa selama ini tidak pernah sosialisasi, maka 2.500 orang. Tapi menolak pada 2014, bukan saat disahkan. Ketika kita baca, penolaknya ada namanya Ultraman, Power Ranger. Alamatnya di Amsterdam dan Manchester, dan 60 bayi.


Bagaimana rencana ke depan?

SI ajukan adendnum, penuhi dulu. Adendum tidak perlu mengundang, tapi saya undang semua. Maksudku biar berdebat dengan pakar. Kalau pokoknya kan sulit. Ada kekhawatiran soal air, sekarang sudah dibuatkan solusinya. Tidak ada tatacara penambangan, sekarang dibuat. Hakim juga menyatakan di atas cekungan boleh ditambang untuk kepentingan bangsa dan negara.


Saya injak leher SI. Saya mau kasih saham buat rakyat. Saya bertemu Menteri Rini Soemarno membawa usulan agar warga paling tidak dapat 5% saham dalam ownership system. Dirut SI juga sudah setuju. Caranya, bisa saja lewat BUMDes. Gampang tho. Tiap tahun dapat deviden. Saya usul ke menteri agar komisarisnya warga situ.

 

Anda sudah sosialisasikan ke warga soal usulan itu?

Belum declare terbuka, tapi 1-2 orang sudah tahu. Ada itikad baik dari pabrik. Kalau tidak dipatuhi, saya pastikan (SI) punya persoalan dengan saya. Saya kan pengawas. Momentumnya sebenarnya sekarang tepat sekali.

  

Hitung-hitungan ekonomi dari investasi SI seperti apa ? Apa berdampak pada investasi lain?

Aku enggak ngurusi. Itu sudah lebih teknis. Saya gini aja, kalau Amdal disetujui lantas bisa seketika dicabut setiap saat, kepastian invetasi ada enggak? Investasi SI cuma Rp 4-5 triliun. Investasi terbesar PLTU Batang Rp 40 trilyun, the biggest sejak merdeka. Ini juga ditolak.

 

Kalau semua ditolak, kita punya apa? Saya sudah laporkan (ke pemerintah pusat) soal situasi ini. Kalau tergantung pusat, Menteri LH tinggal kirim surat aja selesai. Tapi karena kewenangan saya, saya diskresi dong, tidak tutup pabrik. Tapi kalau sudah tidak percaya, saya tidak bisa jelaskan.

  

Jadi keputusan Anda mempertahankan SI di Rembang?

Maaf, kalau contohnya, semen Rembang ini anak perempuan yang dihamili orang. Digugurkan anak pasti mati, ibu belum tentu hidup. Solusi saya, kawinkan saja, kita rembug dengan keluarga. Kalau sudah firm, saya tidak ragu. Kalau tipe pemimpin seperti saya tidak dikehendaki, saya tidak berpikir untuk mempertahankan lagi. Orang seneng gak saya layani seperti ini?

 

Sebutan Gubernur Semen seberapa menganggu dan menyulitkan anda? 

Tidak ada yang sulit buat saya. Rata-rata investor yang waras, Ganjar firm kok. Apa saya pernah menolak pabrik semen? Semen di Gombong tidak saya loloskan karena tidak ada data Amdal. Bupati Wonogiri minta revisi Tata Ruang biar bisa bikin pabrik semen, tidak saya luluskan sampai sekarang.

 

Saya sedang mengirim surat ke Presiden untuk moratorium investasi baru di bidang semen di Jateng. Saya hitung dari dokumen lingkungan, setelah pabrik-pabrik berdiri, semen kita cukup. Kita jaga saja. Bu Menteri Rini tanya berapa lama moratorium? Saya jawab, ya selamanya.


Editor: Dani Hamdani

Last modified on 27/03/2017

Share this article