Pembatasan Impor ban Persulit Pengusaha Angkutan

Jakarta, GATRAnews - Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang “Ketentuan Impor Ban” yang mulai diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2017 akhirnya mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha angkutan di Indonesia, terutama anggota Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia ( APTRINDO ) sejalan dengan makin lenyapnya ban truk jenis radial dari pasaran dan mulai merangkak naiknya harga ban jenis bias.

 

Permendag yang awalnya bertujuan untuk melindungi industri ban dalam negeri ini memang layak diapresiasi. Namun sebaiknya setiap peraturan sebelum diterbitkan, hendaknya dikaji terlebih dulu efek positif dan negatifnya, sehingga tidak terkesan segalanya serba coba-coba tanpa dipikir matang-matang dan akhirnya rakyat lah yang harus kembali mengalami kebingungan dan keresahan.

Setiap peraturan yang tidak berimbang, pada akhirnya malah hanya akan menimbulkan prasangka negatif dari pihak-pihak yang merasa dirugikan tentang ada apa dibalik itu, karena efeknya berdampak pada kenaikan harga ban yang tersedia di pasaran sebagai konsekuensi berjalannya hukum pasar.

Sejarah awalnya adalah langkah mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 tentang “Ketentuan Impor Ban” yang akhirnya kemudian dibatalkan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, lalu diterbitkan lagi oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam versi lain.

Nah, dengan adanya terbit – tarik - terbit peraturan tentang impor ban dalam 17 bulan saja sudah menunjukkan betapa membingungkannya peraturan tersebut bagi rakyat yang menerimanya, karena penerbitnya saja sudah terkesan sangat tidak konsisten.

Hendaknya pemerintah tidak serta merta menerbitkan peraturan apa pun dalam situasi kebingungan dan kepanikan, karena dampaknya pasti akan terjadi situasi yang justru lebih konyol lagi dari keadaan sebelumnya, lebih baik mengamati dan mempelajari dulu baru kemudian memutuskan.

Saya yakin presiden pasti tidak akan menilai kinerja para menteri nya hanya berdasarkan kuantitas/jumlah peraturan yang diterbitkannya, namun lebih dari kualitas/efek positifnya.

 

Mengapa Permendag ini kontraproduktif bagi dunia angkutan truk?

Dengan memasuki era MEA ini pengusaha truk Indonesia dipaksa untuk bersaing dengan pengusaha truk dari seluruh kawasan Asia Tenggara, bukan lagi dengan sesama pengusaha truk dalam negeri. Kita pantas berterima kasih kepada presiden Joko Widodo yang telah menghapuskan beberapa peraturan yang menghambat usaha angkutan truk, menurunkan dweeling time di pelabuhan, menghapus pungli disana-sini dan membangun infrastruktur jalan secara besar-besaran untuk mendukung supply chain logistik dan sistem logistik nasional.

Lalu mengapa menteri perdagangan menerbitkan aturan untuk membatasi impor ban truk jenis radial yang belum bisa diproduksi secara massal di Indonesia? 

Padahal banyak negara lain di dunia yang sudah beralih ke teknologi ban truk radial ( kawat baja ) dan sudah meninggalkan ban truk bias ( nilon ), karena terbukti ban truk radial jauh lebih efisien, aman dan ramah lingkungan daripada ban truk bias.

Dengan harga yang hanya 10-15 persen diatas ban truk bias, namun usia pemakaian ban truk radial jenis tube type ( pakai ban dalam ) minimal bisa 2 kali lipat dari ban truk bias, apalagi ban truk radial jenis tubeless ( tanpa ban dalam ) yang usia pemakaiannya bisa mencapai 3 kali lipat ban truk bias, jelas jauh lebih menguntungkan.

Jadi biaya per kilometer ( harga beli dibagi jarak tempuh ) pada pemakaian ban truk radial jauh lebih rendah dan efisien daripada ban truk bias.

Selain itu ban truk radial juga di klaim sebagai ban yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan ban truk bias. Dengan bahan baku karet yang sama-sama 50 Kilogram sebuah ban truk bias rata-rata hanya bisa berusia 35.000 Kilometer saja, sedangkan ban truk radial bisa berusia diatas 70.000 Kilometer. Keunggulan lain ban truk radial dari ban truk bias selain usia pemakaiannya yang jauh lebih panjang adalah lebih hemat bahan bakar ( karena hambatan bergulir yang rendah ), lebih senyap/tidak bising, lebih gampang didaur ulang dan lebih minim polusi udara.

Dari sisi down time ( waktu tempuh ) ban truk radial juga jauh lebih efisien daripada ban truk bias, karena pengguna ban truk radial tidak dituntut untuk berulang kali beristirahat mendinginkan ban se sering jika dia menggunakan ban truk bias. 

Untuk mendukung program kementerian perhubungan “Truk Pelopor Keselamatan Berlalu-lintas”, ban truk radial juga lebih tepat daripada ban truk bias, karena ban truk radial jauh lebih aman dan nyaman daripada ban truk bias, terutama daya cengkeram, kestabilan dan jarak pengereman kendaraan yang menggunakannya.

Foot print ( jejak telapak ) ban truk radial yang lebih luas permukaannya dibanding dengan ban truk bias juga lebih bersahabat terhadap permukaan aspal jalan seperti yang diinginkan oleh dirjen bina marga, daya merusaknya tidak seberat ban truk bias.

Efek ledakan ban truk bias pun jauh lebih keras dan dahsyat jika menghantam obyek/orang di dekatnya dibanding ban truk radial yang seolah berperedam.

Jika terkena tusukan benda tajam pun ban truk radial akan kehilangan tekanan angin jauh lebih lambat daripada ban truk bias, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan di jalan.

 

Dengan sejumlah fakta ekonomis dan teknis ban truk radial yang terbukti jauh lebih baik daripada ban truk bias, tidak seharusnya pemerintah membatasi impor ban truk radial.

Alangkah lebih baiknya jika pemerintah malah memberikan bimbingan dan penekanan terhadap industri ban dalam negeri agar segera melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pemerintah dan bisa mandiri memproduksi ban truk radial yang berkualitas supaya mampu bersaing bebas dalam era globalisasi yang semakin tidak terbendung.

Mengapa negara dengan jumlah truk yang jauh lebih sedikit daripada Indonesia seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam sudah mampu bersaing terbuka di pasar dunia dengan produk ban truk radialnya?

Ini adalah pekerjaan rumah paling kongkrit bagi kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan untuk dapat menarik investor supaya mau memproduksi ban truk radial, bukan dengan membatasi impor ban truk radial.

Jika kita tidak segera menyelesaikan masalah kelangkaan ban truk radial ini jangan harap pengusaha truk Indonesia akan punya daya saing di MEA, mengingat biaya ban adalah komponen terbesar kedua setelah bahan bakar dalam operasional perusahaan truk.

 


 

Oleh: Bambang Widjanarko.

Wakil Ketua APTRINDO JATENG.

Konsultan Ban Independen.

 

 

Last modified on 04/04/2017

Share this article