Dr. Haedar Nashir: Indonesia Terlalu Mahal Dipertaruhkan 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (Dok Majalah GATRA)
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (Dok Majalah GATRA)

Jakarta, GATRAnews - Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam moderat terbesar, dikenal memiliki komitmen kuat dalam menjaga jarak politik dan gerakan agama. Fokusnya lebih ke amal usaha, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Gejala rebutan restu politik dari Muhammadiyah oleh para kontestan pemilu tidak sekental ormas lain. 

 

"Mungkin pada tahu kita ini lugu-lugu saja. Karena biasa mengurus pendidikan, rumah sakit. Jadi tidak piawai berpolitik," kata Dr. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dengan senyum khasnya. Meski demikian, penggalangan dukungan arus bawah dengan simbol tokoh atau aktivis Muhammadiyah, dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta, misalnya, juga terjadi. Haedar menyebutnya sebagai hak warga. 

 

Sebagai doktor bidang sosiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dan aktivis pergerakan senior, Haedar mencatat sejumlah keprihatinan ketika agama diposisikan kurang tepat dalam dinamika berbangsa dan bernegara.

 

Risikonya, bangsa ini bisa kehilangan daya cerah untuk menjadi bangsa besar. Untuk mendalami hal itu, wartawan GATRA Asrori S. Karni, Flora Libra Yanti, dan pewarta foto Rifki M. Irsyad menemui Haedar di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, lalu. Berikut petikannya: 

 

Pilkada Jakarta makin kental diwarnai sentimen agama. Bagaimana menurut Anda? 

Sebenarnya bukan sentimen agamanya. Tapi kekentalan politik pilkada Jakarta ini memang jauh lebih pekat ketimbang tempat lain. Karena faktor cross cutting of interest. Dalam proses saling silang kepentingan inilah, muncul berbagai sentimen, termasuk keagamaan. Dalam batas tertentu, juga muncul sentimen SARA.

 

Lewat pilkada Jakarta, orang menganggap ini bisa menjadi batu loncatan menuju nasional. Semua orang mengasumsikan, siapa pun memenangkan pilkada DKI menjadi tangga untuk percaturan nasional. Dalam konteks inilah, pertarungan politiknya menjadi keras. 

 

Bagaimana potensi konflik horizontal akibat sentimen agama? 

Di masyarakat biasanya dampak politik dari sebuah kontestasi akan menemukan gesekan ketika masyarakat tidak bersikap kritis. Sebagian warga kemudian menjadi bersumbu pendek. Dan wajar. Warga masyarakat tidak semua punya alam pikiran yang selevel dengan elite. Tentu akan berdampak horizontal yang meluas. Baik melibatkan sentimen agama, suku, golongan, etnik, dan berbagai kepentingan lain. 

 

Dampak horizontalnya mungkin juga berkaitan dengan struktural. Para pejabat di posisi-posisi eksekutif, legislatif, yudikatif, tentara, juga kepolisian. Karena satu dan lain hal mereka terlibat dalam kontestasi politik ini, sadar atau tidak, mereka juga memanfaatkan infrastruktur politiknya atau jabatan kekuasaannya, untuk ikut terlibat. 

 

Baca juga: Jangan Jualan Allah dalam Politik

 

Sebenarnya, sentimen agama dan politik itu menjadi netral kalau tidak ada pemicu yang sifatnya laten. Misalnya kesenjangan ekonomi yang bisa mengundang kecemburuan. Kecemburuan ini lalu menimbulkan kecemasan pada kelompok tertentu yang mendominasi. Kita harus belajar lebih matang berpolitik dan berbangsa sekaligus membenahi sistem.

 

Indonesia ini kan tidak bisa kita pertaruhkan untuk kepentingan politik sesaat yang akhirnya bangsa menjadi retak dan kehilangan daya cerahnya. Bangsa ini kehilangan saling percaya. Padahal itu modal kita untuk tumbuh menjadi bangsa besar. 

 

Kapan sentimen agama menjadi kekuatan konstruktif? 

Indonesia ini negara beragama. Dalam masyarakat yang tingkat keagamaannya tinggi, sentimen agama menjadi niscaya dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, sampai bangsa dan negara. Ketika agama menjadi sumber nilai dalam kehidupan dan mengajarkan orang berbuat benar, baik, patut, dan nilai-nilai keadaban, sentimen agama menjadi konstruktif untuk menghidupkan derajat moral dan keadaban publik.  

 

Agama itu sesuatu yang paling fundamental dalam hidup manusia. Islam bukan hanya ajaran keyakinan (akidah) dan ritual (ibadah), melainkan juga akhlak dan muamalah. Pada ranah muamalah itulah Islam bertautan dengan politik, ekonomi, iptek, budaya, dan urusan duniawi lainnya. Para sosiolog bahkan melihat pertautan agama dan masyarakat dalam kajian sosiologi agama.

 

Max Weber memberikan contoh di Barat yang sekuler, Kristen Protestan menjadi sumber spirit kapitalisme. Maka tidak mungkin memangkas agama dari kehidupan, lebih-lebih pada masyarakat reiligius sebagaimana Indonesia. 

 

Kapan sentimen agama menjadi negatif? 

Pertama, ketika nilai agama mengalami reduksi, diperpendek, atau mengalami pembelokan makna untuk kepentingan-kepentingan, entah politik atau yang lain. Kedua, ketika agama menjadi faktor saling rebut kepentingan. Mungkin faktornya murni politik atau ekonomi, tetapi ketika agama masuk, tambah kompleks. Dalam dua posisi ini, sentimen keagamaan menjadi negatif untuk kepentingan politik. 

 

Harap dicatat, penggunaan sentimen keagamaan bisa dilakukan siapa saja. Baik oleh umat beragama, karena keyakinan keagamaannya, maupun oleh aktor-aktor politik, karena kepentingannya. Politik dan ekonomi selalu memerlukan agama sebagai legitimasi. Politik itu sarat kepentingan dan banyak seninya. Ketika menguntungkan, agama dipakai. Ketika tidak menguntungkan, agama tidak dipakai. Ini soal aktornya.  

 

Dinamika di Jakarta bisa merembet ke daerah lain di Indonesia? 

Menurut saya tidak. Tapi ada syaratnya. Satu, para tokoh agama tetap berada dalam posisi objektif sebagai pembawa suara moral. Kedua, negara atau pemerintahan harus tetap berada dalam posisi objektif. Memang, sekarang tidak mudah bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan di TNI dan Polri, untuk betul-betul menjaga netralitas ketika arus politik partai dan non partai begitu kuat. Yang ada nanti abuse of power.

 

Sekali jabatannya dia gunakan, dan dia bersedia menjadi partisan secara politik, maka perluasan (masalah) DKI ke tempat lain dimungkinkan terjadi di daerah-daerah yang mirip. 

 

Ketiga, kekuatan kontrol, seperti media massa, ormas, kampus, dan berbagai elemen civil society. Jika dia tetap punya peran sebagai kekuatan kontrol sosial dan kontrol politik yang tetap jernih dan objektif, Insya Allah apa yang terjadi di DKI tidak akan keluar.

 

Tetapi juga sebaliknya, kalau para pihak itu juga melibatkan diri terlalu jauh dalam pertarungan politik, maka 2019 akan terjadi pertarungan politik yang sama kerasnya dengan DKI. 

 

Bagaimana Anda melihat ekspresi politik umat Islam belakangan ini? 

Islam sebagai mayoritas ini sedang mencoba mencari tempat dan artikulasi yang pas. Sebenarnya umat Islam tidak sedang mengganggu kebhinekaan, agama lain, apalagi mengganggu kemapanan kekuasaan. Tetapi sedang mencari baju yang pas di republiknya sendiri yang dia bangun.

 

Ibarat orang yang badannya gemuk, kebetulan bajunya agak sesak, jadi bawaannya jengkel. Dia harus punya baju yang pas. Ini bukan politik diskriminasi. Tapi realitas politik yang berlaku di negara mana pun dalam proses demokrasi. Dan tidak ada tuntut-menuntut.  

 

Kita lihat di Amerika, siapa sih rezim yang selalu terpilih, selalu ada afiliasi agama. Bahkan sedemokrasinya Amerika, belum pernah ada presiden perempuan. Jadi, keragaman politik di setiap negara harus diakui. Dan ketika umat Islam memperoleh artikulasi yang pas, justru akan memberikan korelasi lebih bagus dalam berbangsa dan bernegara.

 

Umat Islam tidak ingin meminta lebih kok. Kami, Muhammadiyah, dan tentu organisasi Islam moderat lain, selalu menjaga koridor bahwa posisinya adalah Negara Pancasila. Tidak negara Islam. Dan tidak negara sekuler. Proses dialektik ini sedang berlangsung.  


Presiden Jokowi mewacanakan pemisahan agama dan politik. 

Ini agenda besar bangsa kita ke depan. Relasi agama, politik, dan negara. Ada titik singgung, titik irisan, titik artikulasi, dan titik renggang.

 

Pertama, Indonesia ini konstruksi kenegaraannya punya dasar Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, lahir dari agama. Pasal 29 UUD itu agama. Secara konstitusional, agama menjadi sumber nilai. Tidak bisa dilepas. 

 

Kedua, kita bangsa beragama. Dari dulu juga sudah ada kompromi-kompromi atas nama agama. Piagam Jakarta itu disepakati termasuk oleh wakil non-muslim. Walau kemudian karena ada faktor krusial, umat Islam rela melepas tujuh kata. Tetapi Bung Karno dalam Dekrit Presiden 1959 mencantumkan Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Maka agama tidak bisa lepas. 


Laporan Khusus Majalah GATRA No 24 Tahun XXIII, Beredar Kamis, 13 April 2017

Pesan di GATRAkiosk

Last modified on 19/04/2017

Share this article