Catatan Pembubaran HTI: Kanan, Kiri, dan Oligarki

Massa Hizbut Tahrir Indonesia (GATRA/Jongki Handianto/HR02)

Jakarta, GATRAnews - ''Americo, negeri-negeri negro, kepulauan rempah-rempah,'' kata Filosof  Immanuel Kant, ''dipandang sebagai teritori tak bertuan, dan penduduk aslinya dianggap tidak ada." Itulah kritik Kant kepada bangsa-bangsa Eropa, yang tak mematuhi prinsip ''keramahan universal'' (universal hospitality) dalam pergaulan antarbangsa. Kant amat terganggu dengan sikap tak ramah dan tak adil oleh para tamu ''Eropa yang beradab'' di negeri-negeri asing.



Toh, kritik Kant bagai angin lalu. Kenapa? Karena bangsa-bangsa Eropa saat itu telah memiliki kesadaran paradigmatik negara-bangsa, yang oleh Wael Hallaq disebut paradigmatic modern state. Bentuk (form) negara modern adalah ''negara-bangsa''. Sedangkan isi (content) bisa macam-macam: liberal, sosialis, religius, demokratis, otoritarian, atau oligarkis.

Nah, ''keramahan universal'' bangsa-bangsa Barat itu hanya berlaku bagi sesama ''negara-bangsa''. Itu tidak berlaku bagi masyarakat, yang tak jelas ''kebangsaan'' dan batas teritorinya. Hanya ''negara-bangsa'' dengan ciri khas tertentu seperti dihayati orang Eropa yang berhak menerima ''keramahan universal''.  Selainnya, tidak.

Berbekal kesadaran paradigmatik itulah, bangsa-bangsa Eropa mencetak seluruh wilayah dunia jadi kepingan negara-bangsa. Dalam hubungan di antara negara-bangsa ini, prinsip ''keramahan universal''  dibangun dan ditata.

Jadi, tak ada lagi jargon ''tanah tak bertuan'' seperti Amerika atau Australia tempo dulu. Semua sudah terkapling.  Jika ada wilayah sengketa, antar negara atau antar grup di dalam negara, maka  itu hanya sekadar urusan kejelasan batas teritori.

Lalu, apa ciri khas  paradigma  ''negara-bangsa''? Hallaq menyebut empat: proklamasi sebagai nation, plus batas kulturalnya; kewarganegaraan, plus hak dan kewajiban warganegara; kejelasan batas teritori; dan kemampuan menjaga batas teritori itu.

Tapi, agar bisa bertahan hidup dan langgeng, ada lima syarat lagi: memiliki konstitusi; kedaulatan yang  abstrak dan impersonal; monopoli pembuatan hukum; birokrasi; dan hegemoni kultural. Kesembilan ciri itu, secara dialektis membentuk karakter suatu negara-bangsa. Kuat tidaknya karakter ini, menentukan kuat tidaknya ''keramahan universal'' yang diterima dalam pergaulan antarbangsa.

Sekarang, mari lihat. Konstitusi Indonesia menyebut lima prinsip --lazim disebut Pancasila--  sebagai dasar negara, dan demokrasi sebagai sistem politiknya. Pilihan sistem lainnya, dilakukan secara demokratis, dengan acuan dasar negara. Dalam menjabarkan pilihan-pilihan sistemik, monopoli pembuatan hukum digunakan. Tapi, sekali pilihan ditetapkan, warga negara wajib mematuhi, dan negara wajib melindungi.

Di sini, negara bisa menegakkan hegemoni kulturalnya: selain Pancasila dan demokrasi, ditolak. Lewat demokrasi, nation Indonesia sepakat bahwa hukum adalah landasan hidup bernegara dan berbangsa. Derivasi hukum dan aturan, hanya dalam kerangka negara-bangsa. Ini artinya demokrasi nomokratis. Di luar semua itu, ditolak. Semua yang melawan hegemoni ini, dilawan. Semua yang melanggar hukum, dihukum. Itulah esensi negara-bangsa. itulah karakternya.

Pastilah, membangun karakter negara-bangsa bukan hal mudah. Ambil contoh demokrasi. Dibandingkan dengan monarki atau aristokrasi, jalan demokrasi modern jelas lebih mendekati nilai kemanusiaan, memajukan kesetaraan, dan membuka kritik-diri. Mereka yang antidemokrasi, kanan maupun kiri, diuntungkan oleh keterbukaan demokrasi.

Ironinya, keterbukaan ini menyediakan peluang bagi sabotase-diri.  Dari  ''kanan'',  sabotase itu bisa berupa membenturkan ''otoritas Tuhan'' dengan ''otoritas manusia'' dalam membuat hukum. Seolah-olah, ''otoritas Tuhan'' bisa jalan sendiri, tanpa tafsir manusia. Seolah-olah kedua otoritas itu tak pernah ketemu. Bukankah ide ''negara Islam'', atau ''negara khilafah'' itu hasil tafsir?

Dari ''kiri'', wujud sabotase itu membenturkan ''kelas penindas'' penyetir demokrasi kapitalistik, dengan ''kelas tertindas'' yang  jadi korbannya.  Maka, muncul apa yang disebut Andreas Wimmer sebagai ''Blanquism'': mengawali revolusi lewat kekerasan oleh grup-grup kecil seperti kasus Serikat Tani Riau, atau serangan kantor PTPN  Makassar.

Tapi, sudahkah demokrasi Indonesia nomokratis, seturut dasar negara?  Analisis Jeffery Winters mungkin relevan. ''Titik awal memahami politik Indonesia kini'' ujarnya, ''ialah memantau ketimpangan material yang ekstrem, yang menghasilkan ketimpangan politik yang ekstrem."  Untuk ini, teori ''sumber kekuasaan'' (power resources)  dari Walter Korpi cocok dipakai.

Ada lima kunci sumber kekuasaan: hak-hak politik formal; posisi-posisi resmi (di dalam atau di luar pemerintahan); kekuasan koersif; kekuasaan mobilisasi; dan kekuasaan material. Empat kunci pertama adalah basis kaum minoritas yang disebut ''elite''.  Sedangkan yang kelima, kekuasaan material, adalah basis kekuasaan oligarki. Di sepanjang sejarah, konsentrasi kekayaan yang ekstrem  jadi tantangan bagi dunia sosial dan politik. Karena kekayaannya, kaum oligarki bisa berkuasa sendiri. Bisa juga menempel dalam rezim otoriter, atau demokrasi.

Indonesia, Winters melanjutkan, adalah salah satu negeri dengan kekayaan tertimpang di dunia. Ini mengusik keadilan ekonomi dan sosial, karena ketimpangannya tiga kali lebih tinggi dari Thailand, sembilan kali lebih tinggi dari Korea Selatan. Ketika Presiden Soeharto jatuh,  kaum oligarki yang dipupuk Orde Baru tak banyak yang runtuh, tapi justru berbalik tumbuh.  Dengan kekayaannya, mereka segera berubah posisi pasca-reformasi: dari ''asuhan sultan'' (the sultanic oligarchy) menjadi sultan itu sendiri (the ruling oligarchy).

Dilihat dari teori ''sumber kekuasaan'', secara disproporsional, kaum oligarki kini jadi aktor paling berpengaruh dalam ekonomi politik nasional. Mereka bukan hanya mampu ''menempel'' dalam demokrasi. Mereka jadi penguasa, lewat pembauran oligarki dengan demokrasi, lewat institusi yang sah,  dan aturan hukum yang tertata. Ini berarti, demokrasi Indonesia bukan tidak nomokratis, tetapi penegakan hukumnya yang problematis. Sistem hukum tak kuasa menjinakkan oligarki yang ultra-kuasa.

Lalu, ancaman manakah yang bisa merapuhkan karakter nation Indonesia dalam melindungi konstitusi dan membangun demokrasi? Aktivis kanan, militan kiri, atau kaum oligarki? Jawabannya jelas: semua. Hanya saja, penggunaan kekayaan dalam mempengaruhi demokrasi, memiliki kapasitas yang lentur. Posisi kaum oligarki bisa berubah. Jadi, perlu cara berbeda mengatasi ketiga ancaman itu.

Guna mengatasi ancaman kaum militan, ''kiri'' dan ''kanan'', maka pilihannya penegakan hegemoni kultural negara-bangsa. Konsekuensinya, organisasi apa pun yang ingin membangun kerangka kultural di luar konstitusi dan demokrasi, dibubarkan. Organisasi yang diam-diam dan sembunyi diawasi. Tapi, hukum harus jadi asas semua aksi, agar problem penegakan hukum sekaligus diperbaiki.

Masih ada hal krusial: bagaimana mengatasi distorsi demokrasi oleh oligarki? Ketika mereka sudah jadi bagian penguasa? Nasihat Winters: perkuatlah masyarakat sipil prodemokrasi, karena hanya itu yang kadangkala bisa mengalahkan kaum elite dan oligarki. Masyarakat sipil Indonesia sudah bermodal: kebebasan berserikat dan berorganisasi, keterbukaan informasi, dan kemampuan publikasi.

Masalah utamanya: terfragmentasi, sulit konsolidasi, dan lemah mobilisasi.  Sistem hukum yang kuat  dan impersonal, juga bisa mendominasi kaum oligarki. Bukan sebaliknya, oligarki mendominasi hukum. Penguatan sistem hukum bisa pula bermakna penguatan karakter negara-bangsa. Khususnya, ketika negara melindungi kekayaan oligarki atas dasar hukum.

Dengan sistem hukum yang kuat, seorang oligark bisa saja berkuasa. Tapi, bukan karena dia oligark, atau demi oligarki. Melainkan karena kualitas diri.  Walhasil, kesadaran paradigmatik negara-bangsa Indonesia, masih harus dibangun lewat jalan terjal dan berbahaya, dengan segala cara, dan daya.


Abdul Aziz Ahmad
Peneliti senior bidang gerakan keagamaan dan kenegaraan

Last modified on 23/05/2017

Share this article