Konsolidasi Bank BUMN, Apa Perlunya?

Jakarta, GATRAnews - Banyak yang tidak menyadari, bahwa dalam industri perbankan berlaku adagium size does matter. Artinya, ukuran (size) atau skala sebuah bank akan menentukan tingkat efisiensinya. Semakin besar ukuran suatu bank, efisiensinya bakal lebih besar daripada bank-bank berskala kecil. Dalam industri perbankan, tidak berlaku adagium ''kecil itu indah'' (small is beautiful), karena bank-bank yang modalnya kecil tidak memiliki energi yang cukup untuk melakukan ekspansi kredit, sehingga kemampuannya untuk mendapatkan laba (bottom line) juga rendah.



Perbankan Indonesia terutama bisa hidup dari ekspansi kredit yang menghasilkan pendapatan bunga (interest income). Selain itu, bank juga memperoleh pendapatan lainnya dari fee yang berasal dari berbagai produk yang dihasilkannya (fee-based income). Sementara itu, untuk kehati-hatian dan menjaga kesehatan bank, ekspansi kredit haruslah didukung oleh persyaratan modal yang cukup.

 

Bank tidak bisa sembarangan melakukan ekspansi kredit, jika modalnya terbatas. Setiap peningkatan kredit harus seiring dengan peningkatan injeksi modal. Tujuannya, meminimalkan risiko jika ekspansi kredit tersebut ternyata mengalami kegagalan (non-performing loans). Inilah esensi dari indikator kesehatan perbankan yang sangat krusial, yakni capital adequacy ratio (CAR).


Sementara itu, sejalan dengan perkembangan zaman, bisnis perbankan membutuhkan dukungan teknologi yang mumpuni. Transaksi bank yang paling murah adalah yang dilakukan melalui internet. Kemudian diikuti dengan transaksi melalui telepon genggam (phone banking), lalu melalui ATM (automated teller machine).

 

Transaksi yang termahal? Ternyata adalah transaksi manual melalui pelayanan manual di cabang-cabang fisik di banking hall. Jadi, bank-bank biasanya mendorong nasabahnya untuk melakukan transaksi perbankan melalui cara elektronik, bukan dengan antrean panjang di cabang. Namun, investasi di bidang teknologi perbankan tidaklah murah.

 

Mesin ATM, misalnya, dari waktu ke waktu terus mengalami inovasi, kian canggih, dan itu tidak murah. Hanya bank-bank besar yang memiliki modal besarlah yang sanggup untuk menyediakan dana besar untuk membeli teknologi yang kian mutakhir nan canggih.


Argumentasi lain adalah, taruhlah ada dua bank dengan aset total masing-masing Rp 1.000 trilyun. Keduanya masing-masing memiliki 10 direktur dan 20.000 karyawan. Jika keduanya digabung (merger), apakah bank baru hasil bentukannya harus memiliki (secara linear) 20 direktur dan 40.000 karyawan? Tentu saja tidak. Bank baru tersebut bisa dikelola oleh, katakanlah, 15 direktur dengan 35.000 karyawan. Berarti telah terjadi efisiensi berupa pengurangan lima direktur dan 5.000 karyawan.


Berdasarkan pemahaman size does matter itulah makanya kita prihatin bahwa negara dengan produk domestik bruto terbesar di Asia Tenggara, serta menjadi anggota G-20, bank terbesar di Indonesia (Bank Mandiri dan BRI) hanya menduduki peringkat ke-11 dan ke-12 dalam daftar bank dengan aset terbesar di Asia Tenggara pada 2015.

 

Data dari majalah Forbes (2016) menunjukkan, tiga bank terbesar adalah dari Singapura: DBS (aset total US$ 322 milyar), OCBC (US$ 275 milyar), UOB (US$ 222 milyar). Tiga bank di bawahnya dari Malaysia: Maybank (US$ 165 milyar), CIMB (US$ 107 milyar), dan Public Bank Berhad (US$ 95 milyar).

 

Di atas Indonesia masih ada empat bank Thailand: Bangkok Bank (US$ 83 milyar), Siam Commercial (US$ 81 milyar), Krung Thai (US$ 81 milyar), dan Kasikornbank (US$ 75 milyar).

 

Sedangkan ''wakil'' kita adalah Bank Mandiri (US$ 66 milyar) dan BRI (US$ 63 milyar). Juga ada BCA (US$ 43 milyar) dan BNI (US$ 38 milyar) pada peringkat ke-14 dan ke-15. Inilah ironi besar industi perbankan yang sudah lama kita sadari, dan belum ada solusinya.


Andaikata keempat bank BUMN (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) dapat dikonsolidasi --sebagaimana kita dulu pernah melakukan merger empat bank BUMN menjadi Bank Mandiri pada saat krisis 1998-- maka akan terbentuk bank baru dengan aset total sekitar Rp 2.700 trilyun, atau lebih dari US$ 200 milyar. Bank ini bakal menjadi bank nomor empat di Asia Tenggara, masih di bawah tiga bank Singapura.


Dengan konstruksi berpikir semacam ini, maka wajar jika kita berani menyimpulkan, bahwa cepat atau lambat empat bank BUMN kita, ke depan,  memerlukan konsolidasi, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat lagi.

 

Sebenarnya hal ini sudah cukup mendesak, karena dengan konsolidasi membuat kinerja keempat bank BUMN tersebut menjadi lebih efisien. Namun pemerintah saya yakin masih menunggu saat yang tepat untuk melakukannya.


Di Indonesia, saat ini jumlah bank ada 118 bank umum. Ini terlalu banyak (overpopulated). Misalnya dibandingkan dengan di Malaysia yang hanya  delapan bank, itu pun ke depannya masih akan ada konsolidasi lagi, hingga jumlahnya hanya lima bank, untuk jumlah penduduk 30 juta. Di Singapura, dengan penduduk kurang dari 6 juta, jumlah banknya cuma ada tiga: DBS, UOB, dan OCBC.


Jadi, dengan kata lain, konsolidasi merupakan hal yang tidak mungkin dihindari bagi BUMN kita. Isu konsolidasi juga merupakan ''pekerjaan rumah'' di berbagai sektor lain, seperti energi, farmasi, semen, konstruksi (''karya''), perkebunan, dan pupuk.

 

Semua industri ini memerlukan perusahaan-perusahaan yang besar skala modalnya untuk mencapai efisiensi tinggi. Selama ini, industri-industri tersebut memiliki sejumlah BUMN yang saling bersaing, berebut pangsa pasar (market share).


Namun untuk melakukan merger bukan perkara mudah. Merger Bank Mandiri bisa dikatakan relatif ''agak mudah'', karena pada saat itu kondisi empat bank legacy-nya sedang menderita rugi besar. Krisis ekonomi hebat 1998 menjadi ''setting yang tepat'' bagi pemerintah (dengan dukungan IMF) untuk memaksakan merger. Namun sekarang, kondisinya berbeda. Keempat bank BUMN tengah membukukan kinerja positif dengan laba yang terus menanjak.


Lalu apa solusinya? Pembentukan holding bank BUMN adalah pilihannya. Meski ini bukanlah tujuan akhir, inilah cara yang paling realistis dan bisa diterima oleh para pemangku kepentingan, yakni manajemen dan karyawan bank-bank tersebut.

 

Namun ingat, konsolidasi tidaklah serta merta menyebabkan efisiensi dapat melesat jika dibandingkan dengan merger. Karena itu, holding harus ditempatkan sebagai sasaran antara (intermediate target), sedangkan merger menjadi sasaran akhir (ultimate target).


Pembentukan holding ini akan sama-sama menguntungkan bagi masing-masing peserta nya. Karena secara keseluruhan, perusahaan ''baru''-nya (holding) akan berkinerja lebih baik, sehingga menguntungkan pemiliknya (pemerintah dan publik di pasar modal). Kita sudah pernah mengalaminya dalam kasus Bank Mandiri, yang dibentuk dari merger empat bank BUMN: Bank Dagang Negara (BDN), Bank Exim, Bank Bumi Daya (BBD) dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

 

Setelah dimerger, kinerja Bank Mandiri kini terus membaik, kecuali agak tersendat pada 2016 akibat pembentukan provisi yang besar hingga Rp 19 trilyun pada kredit korporasi-area di mana biasanya Bank Mandiri memiliki keunggulan.



Dari sisi lain, konsolidasi perbankan (holding dulu kemudian merger) juga bisa berpotensi memangkas suku bunga, sebagaimana yang diinginkan Presiden Jokowi. Mengapa? Dari 118 bank yang ada saat ini, sebenarnya yang benar-benar efisien hanya 18 bank terbesar (''top 18'' atau katakanlah ''top 20'').

 

Selebihnya, 100 bank lainnya, adalah bank-bank kecil. Dalam upaya untuk menarik dana pihak ketiga (DPK), bank-bank kecil harus bersaing ketat melawan bank-bank besar yang memiliki reputasi hebat.


Agar tetap dapat menarik minat, bank-bank kecil tersebut terpaksa menawarkan sweetener berupa suku bunga deposito yang tinggi. Jika suku bunganya tidak tinggi, maka DPK akan tersedot ke bank-bank terbesar. Hal yang sama juga terjadi pada perebutan dana murah (current account dan saving account --CASA).

 

Bank-bank besar dengan mudah memperoleh CASA, sebaliknya bank-bank kecil kesulitan menarik CASA dari nasabahnya. Karena itu, agenda konsolidasi perbankan mestinya menjadi prioritas tinggi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai efisiensi perbankan yang lebih tinggi, serta menurunkan suku bunga.


Pembentukan holding pasti menimbulkan pro dan kontra. Itu wajar. Yang pro selalu berpegang pada kinerja masa depan yang lebih baik dari perusahaan. Sedangkan yang kontra biasanya concern tentang kemungkinan terjadinya layoff (PHK).

 

Saya mengusulkan agar pemegang saham (pemerintah) berjanji untuk tidak melalukan PHK, misalnya dalam 3-4 tahun ke depan. Sesudah itu, pasti akan terjadi pengurangan karyawan secara alamiah (pension). Bila ini dilakukan, dapat mengurangi gelombang resistensi yang biasanya memang selalu terjadi pada situasi seperti ini.


Pada era Presiden Jokowi, yang kita lihat memiliki karakter kuat untuk berani mengambil keputusan yang sulit (decisive), kita boleh menggantungkan asa bakal terjadi proses konsolidasi bank BUMN yang tak kunjung dilakukan. Padahal, isu ini sudah kita ketahui dengan baik sejak belasan tahun silam, tatkala bank-bank belum diawasi terpadu oleh OJK.


 A. Tony Prasetiantono
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM; faculty member BI Institute

 

Artikel ini dimuat di Majalah Gatra Edisi 46 Tahun XXIII, Tanggal 11-17 Mei 2017

Majalah Gatra dapat dibeli di sini

Last modified on 24/05/2017

Share this article