Pancasila dan Anti-Pancasila

Ketum DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan(Dok. Istimewa/re1)

Jakarta, GATRAnews - Walaupun secara demografis umat Islam saat pembentukan Pancasila di Indonesia mencapai 90%, tetapi dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan hamparan kepulauan yang luas didiami oleh ragam etnik dan kepercayaan dari Sabang sampai Merauke, menyebabkan mucul usulan agar berdirinya negara Republik Indonesia (RI) tidak didasarkan kepada satu agama.


Atas keberagaman itu, sehingga rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan untuk mengubah sila pertama dari Piagam Jakarta, yakni kata "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kemudian menetapkan Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan mengangkat presiden Republik Indonesia pertama untuk ditetapkan dalam keputusan.

Memang perdebatan sengit dan panjang saat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah berlalu. Perdebatan itu pulalah sebagai fakta bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dimaknai sebagai representasi keberhasilan rakyat Indonesia melewati periode perdebatan para tokoh-tokoh yang awalnya tidak setuju dengan perubahan dan akhirnya bertoleransi menerima perubahan.

Periode perdebatan panjang telah berakhir, sebuah kenyataan sejarah telah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Islam dan umat Islam telah legowo menerima perubahan, memaknai fakta toleransi kepada umat non-muslim, sehingga Pancasila pun dijadikan landasan serta perekat bangsa dan NKRI.

Historis menunjukkan Pancasila adalah gatra yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang luhur sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang digali dan terpendam lama di dalam masyarakat Indonesia, dan itupulalah yang menjadikan Pancasila sebagai star light atau penyinar seluruh tatanan kehidupan bernegara, demikianlah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat sekarang sedang manuver untuk membangun kekuatan ekonomi dengan dana terbatas, tetapi apa yang sedang terjadi?

Salah satu yang dapat diidentifikasi sebagai program Presiden Jokowi yaitu, pembangunan peradaban bangsa dengan menghubungkan gugusan pulau melalui pembangunan jalan di berbagai daerah untuk memudahkan pergerakan dan perpindahan barang dan manusia.

Tetapi sayangnya, perkembangan dan perubahan masyarakat kita sangat cepat, globalisasi yang tidak membatasi negara, serta pengaruh kapitalisme yang mengandalkan kekuatan materialistik, individualistik dengan gampang mengubah tatanan kehidupan masyarakat, pergesekan dan perubahan nilai ini cendrung mendorong orang mengabaikan nilai-nilai kebaikan Pancasila, dan cenderung merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Tetapi apa dan bagaimanapun keadaanya “negara harus tampil”, tidak bisa begitu saja melepaskan pertarungan ekonomi pasar bebas dan perebutan pengaruh untuk menjadi leader di wilayah Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan dalih persaingan pasar, pergerakan materialism state mendesak mengubah cara berpikir pengambil kebijakan dan ahirnya selalu meninggalkan kepentingan rakyat.

Kebijakan tersebut misalnya soal kontroversi proyek Giant Sea Wall atau NCICD, terdapat rencana pekerjaan reklamasi 17 pulau buatan dan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan di Ibu Kota Jakarta sangat sarat mementingkan ekonomi semata.

Orientasi ekonomi yang cenderung mendewakan negara Tiongkok (Cina) sedang didakwa sebagai tindakan yang melemahkan nilai Pancasila dan Kebangsaan Indonesia, kerja sama bilateral Indonesia dan Cina yang diperkirakan kompetitif dan dinamis seperti China ASEAN Free Trade Area (CAFTA), yang secara langsung melemahkan pengusaha untuk bersaing dengan produk Cina yang membanjiri pasar di Indonesia, negara jika tidak ingin melihat pengusaha lokal gulung tikar haruslah hadir membenahi. 

Sebagaimana ditulis oleh Agus Budiarta (25 Juni 2015) data yang diperoleh dari LIPI, sebanyak 86% mahasiswa di 5 perguruan tinggi termuka di Pulau Jawa menolak Pancasila (Kedaulatan Rakyat, 10 September 2012). Fakta lain ditemukan di lapangan, 11 kota yang disinggahi Liberius Langsinus, sang penjelajah nusantara dalam rangka penegakan Pancasila, juga mencapai keprihatinan tentang adanya kepunahan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda (Kompas, 10 September 2012).

Dari data tersebut timbul pertanyaan besar mengapa orang muda kita mulai banyak meninggalkan Pancasila? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh seluruh komponen bangsa. Sebab, melimpahkan kesalahan pada generasi saat ini tidaklah tepat, padahal berbagai persoalan-persoalan yang silih berganti menimpa negeri ini tidak cepat disadari, kita terlena dengan hal-hal yang tidak subtansial, saling tuduh dan salah, padahal kehidupan yang merongrong nilai Pancasila semakin tidak perduli dan terus saja menggerogoti kehidupan rakyat dengan cara sadar melakukan korupsi seenaknya di negara ini. Coba lihat betapa rusaknya nilai Pancasila dari uraian di bawah ini.

Sebuah situasi berat yang terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, hemat saya tetap terkait pada persoalan Pancasila, perilaku menyimpang yang berkelindan pada persoalan bangsa mengancam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang telah disepakati sebagai perekat NKRI.

Pancasila berhadapan dengan kiprah prilaku dari elit organ-organ negara yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dengan sadar memaparkan watak oportunis yang ada di lembaga negara menjadi faktor terkikisnya nilai-nilai Pancasila sulit untuk dipercaya, praktek materialism state, aturan yang membuat negara yang tidak berpihak kepada kesulitan rakyat, kenaikan barang di pasar yang tidak dapat dikendalikan negara, sifat hidup berfoya-foya dengan gaya hidup high class menimbulkan rasa iri hati yang cepat meluas.

Ada 18 gubernur dan 343 bupati atau wali kota yang telah diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjerat kasus korupsi (Kompas.com, 3/8/2016). Dari data Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dari tahun 2005 hingga Agustus 2014, terdapat 3.109 anggota DPRD/ daerah/kabupaten atau kota terlibat korupsi.

Belum lagi sederetan aparat penegak hukum yang jumlahnya tidak kalah telah menganggap bahwa profesi yang mereka lakukan sebagai profite driven industri. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada semester awal 2016, terdapat 755 kasus korupsi mangkrak di lembaga penegak hukum.

Mahkamah Agung-pun memaparkan jumlah perkara korupsi di lembaga peradilan sepanjang 2016, ada 453 kasus sebagai skor pada urutan kedua setelah kasus narkotika sebanyak 800 kasus sebagai urutan pertama.

Dari data tersebut disimpulkan kecenderungan korup dan oportunis adalah sebuah gejala masyarakat yang dapat diidentik sebagai anti-Pancasila karena nilai-nilai kejujuran, nilai amanah sebagai dasar penyelenggara negara yang seyogianya dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara tidak berhasil diterapkan, adakah kecendrungan hal ini disebabkan karena sistem rekruitmen kepala daerah, anggota DPR/DPRD dan para penegak hukum telah salah kaprah karena terindikasi sangat liberal dan tidak sesuai dengan Pancasila?

Berbagai latar belakang dan motif muncullah sebuah gerakan dengan instrument terorisme di Indonesia dengan cara-cara yang dilakukan seperti ancaman, kekerasan fisik, penyeludupan alat senjata, serta teror yang ditargetkan adalah ketakutan yang meluas di masyarakat.

Teror ini bukan merupakan nilai-nilai ajaran agama karena dengan cara teror kepada masyarakat, hasilnya hanya korban dan duka bagi mereka yang tidak berdosa. Ancaman terorisme berpotensi menjadi momok bagi peradaban modern, tindakan pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai target serta methode terorisme semangkin luas dan bervariasi, sehingga teror adalah kejahatan terhadap kedamaian dan keamanan umat manusia, yang dikatagorikan sebagai kejahatan luar biasa. Tindakan terorisme juga sebagai sebuah kekuatan yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Implikasi dan gesekan tajam antar masyarakat, kelompok dan partai politik yang ditimbulkan sebagai akibat dari pilkada di berbagai daerah telah menghabiskan waktu yang sia-sia, sehingga Presiden Joko Widodo berharap kegaduhan yang terjadi belakangan ini bisa berakhir setelah pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Harapan itu bukan hanya tertumpu untuk Jakarta, melainkan 100 daerah peserta Pilkada serentak lainnya. "Saya harapkan semua bisa kembali setelah pilkada ini sebagai saudara semua menjaga persatuan dan kesatuan kita," ujar Jokowi di Gambir, Rabu (15 Februari 2017).

Fakta gesekan tajam terjadi hanya dikarenakan pemilihan seorang gubernur DKI telah membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila belum terserap dan terefleksi dalam prilaku bermasyarakat dan bernegara.
 
Agaknya kita perlu memikirkan cara elegan memberi peran maksimal sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila, sulit untuk dipahami terdapat gugus kelompok-kelompok di Jakarta membentuk aliansi perorangan dan mendeklarasikan sebagai penyelamat bangsa dan Pancasila tanpa mempedulikan perasaan orang lain seolah-olah berhadapan dengan anti-Pancasila, sebuah kekeliruan berfikir telah terjadi dari anggapan yang semu.

Sebenarnya siapakah musuh Pancasila yang sebenarnya? Mereka-mereka yang berprilaku senang melanggar nilai-nilai Pancasila, yang di dalamnya terdapat sikap kejujuran dan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Mari Kita Pertahankan Pancasila!


Fauzie Yusuf Hasibuan
Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Last modified on 02/06/2017

Share this article