Nasib Perdagangan Bebas di G20 dan Peran Indonesia

Yose Rizal Damuri (Antara/Dhoni Setiawan/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Dalam suatu kesempatan, penerima Nobel Ekonomi, Paul Samuelson, pernah ditanya oleh ahli matematika, Stanislaw Ulam, untuk menyebutkan satu teori di dalam ilmu sosial yang logis dan dapat dibuktikan kebenarannya tetapi sering disalahpahami dan sulit diterima oleh nalar. Samuelson menjawab: konsep dan teori keunggulan komparatif.


Konsep ini menyarankan suatu negara sebaiknya berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa tertentu yang dianggap unggul dan menguntungkan dibandingkan dengan memproduksi barang dan jasa lainnya. Konsekuensi dari teori keunggulan komparatif adalah negara akan menjadi lebih baik apabila semua mengadopsi sistem perdagangan yang lebih bebas.

Konsep ini sulit diterima terutama dalam rangka pengambilan kebijakan. Proses perdagangan bebas selama 40 tahun belakangan telah berhasil melipatgandakan pendapatan per kapita rata-rata penduduk dunia dari sekitar US$ 5.600 di tahun 1970 menjadi US$ 10.000 di tahun 2016, serta telah mengangkat lebih dari 1,1 milyar orang dari kondisi kemiskinan. Meskipun begitu tentangan terhadap perdagangan bebas dan globalisasi terus menguat belakangan ini.

Pertemuan G20 pekan lalu memperlihatkan sulitnya kesepakatan untuk mempertahankan situasi perdagangan bebas. Ini adalah contoh mutakhir setelah tahun lalu dunia dikejutkan oleh fenomena Brexit dan terpilihnya Presiden Trump yang anti-perdagangan bebas. Negara-negara G20 bukanlah kelompok yang menyokong perdagangan bebas secara sepenuh hati. Meskipun dalam setiap deklarasinya negara-negara besar ini selalu sepakat untuk memerangi proteksionisme. Sebanyak 5.886 kebijakan proteksi baru yang diterapkan oleh negara-negara tersebut selama periode 2008-2017 (Evenett 2017).

Tetapi sikap Amerika Serikat yang secara eksplisit ingin menarik diri dari kesepakatan internasional, dan mengancam mitra dagang utamanya membuat situasi menjadi jauh lebih tidak kondusif. Cukup menyenangkan ketika Sabtu kemarin pemimpin G20 mencapai kesepakatan untuk tetap menentang proteksionisme.

Tetapi, komitmen tersebut juga dikaitkan dengan praktik-praktik yang dianggap tidak fair, serta diterimanya kebijakan pertahanan dagang, seperti anti-dumping dan safeguard. Frasa 'praktik perdagangan tidak fair' bisa diartikan untuk mengakomodasi sikap AS yang selama ini menuduh mitra dagangnya memberikan dukungan yang berlebihan terhadap produksi mereka, seperti melakukan dumping, maupun manipulasi nilai tukar.

Dipastikan bahwa kebijakan proteksionisme dan anti-perdagangan bebas akan tetap menjadi agenda utama AS ke depannya. Studi atas kondisi perdagangan AS dengan 15 mitra utamanya berikut rekomendasi kebijakan yang bakal diterapkan selesai tidak lama lagi. Ini akan menjadi dasar berbagai kebijakan perdagangan dan investasi AS ke depannya yang cenderung lebih protektif. Dengan kesepakatan G20 ini berbagai kebijakan tersebut akan tetap berada dalam lingkup kesepakatan multilateral WTO.

Hal ini penting mengingat jika AS tidak lagi mengindahkan aturan perdagangan dalam WTO, akan terjadi retaliasi dari mitra dagangnya, sehingga dapat memicu perang dagang. Pengalaman Great Depression pada 1930-an menunjukkan bahwa proteksionisme yang berlebihan dan perang dagang adalah resep ampuh untuk membawa perekonomian dalam krisis berkepanjangan. Dalam waktu empat tahun, nilai perdagangan dunia turun sebanyak 70%, sementara perekonomian terus mengalami penurunan tajam.

Dan seperti kita ketahui, perang dagang tersebut akhirnya berujung pada perang sesungguhnya yang membesar menjadi Perang Dunia Kedua.

Arah Baru Globalisasi

Beberapa hari sebelum pertemuan G20, Jepang dan Uni Eropa menyepakati perjanjian perdagangan bebas (free trade area, FTA). FTA ini adalah pernyataan politik dalam mendukung perdagangan dunia yang lebih terbuka, sekaligus mengindikasikan bahwa keduanya siap menjadi motor penggerak perekonomian dunia, dan mengurangi ketergantungannya terhadap AS.

Dalam berbagai kesempatan, Cina juga menyatakan bahwa negara ini akan terus mengedepankan keterbukaan ekonomi dan kesediaan untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh AS. Globalisasi yang terjadi selama ini memang tidak dapat dipungkiri juga membawa konsekuensi yang tidak diharapkan. Branko Milanovic dalam bukunya, A New Approach for the Age of Globalization, memperlihatkan bahwa globalisasi telah membawa kerugian bagi kelas menengah di banyak negara maju.

Kelas menengah di negara maju yang sebelumnya banyak bekerja di pusat manufaktur, harus kehilangan pekerjaan karena sebagian pekerjaannya dialihkan ke negara berkembang. Sementara pekerjaan yang tersedia membutuhkan keterampilan baru yang tidak mereka miliki. Akibatnya muncul ketidakpuasan yang berujung pada penolakan terhadap perdagangan bebas.

Di luar negara maju, juga dapat dilihat bahwa manfaat dari globalisasi belum dapat dinikmati oleh banyak pihak. Usaha kecil masih sulit untuk menembus pasar internasional. Meskipun bea masuk yang diterapkan sudah sangat rendah, kualitas produk yang dihasilkan belum mampu memenuhi standar internasional. Persaingan yang lebih tinggi karena keterbukaan perekonomian juga membuat banyak pihak menghadapi risiko terhentinya usaha dan kehilangan pekerjaan.

Dari sini telah muncul kesadaran baru bahwa proses globalisasi dan integrasi ekonomi harus lebih bersifat inklusif. Dalam deklarasinya, pemimpin negara G20 juga memuat masalah sustainability yang terkait dengan rantai nilai global. Ditekankan juga perlunya pembangunan di banyak negara kurang berkembang seperti di Afrika. Ini diperlukan agar proses globalisasi dapat terus berlangsung dan membawa manfaat bagi lebih banyak pihak.

Peran Indonesia

Sebagai negara dengan perekonomian besar, dan satu-satunya negara ASEAN di G20, Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis untuk menentukan arah kebijakan dunia, termasuk dalam bidang perdagangan dan investasi. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mendorong integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur. Contohnya dengan mendorong diselesaikannya regional comprehensive economic partnership (RCEP) yang merupakan integrasi ekonomi ASEAN dan mitra dagang mereka.

Kerja sama ini akan mendorong terciptanya sistem perdagangan di kawasan yang tidak saja lebih bebas, tetapi juga lebih inklusif dan lebih mempercepat pembangunan. Sayangnya, kebijakan Indonesia cenderung tidak mendukung keterbukaan ekonomi. Berbagai restriksi perdagangan terus diperbanyak, baik untuk ekspor maupun impor. Masyarakat Indonesia juga cenderung memandang FTA secara negatif.

Dalam survei oleh CSIS pada tahun 2013, lebih dari 64% perusahaan responden menganggap FTA membawa dampak negatif. Tetapi, ketika ditanyakan mengenai aspek detail FTA, seperti akses pasar di negara lain, jawabannya malah lebih positif. Ini menunjukkan indikasi kesalahpahaman dan kurangnya informasi atas FTA dan integrasi ekonomi.

Membentengi diri dengan kebijakan proteksi hanya akan membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih maju. Indonesia saat ini masih berada di area pinggiran jaringan rantai nilai dan produksi global. Investasi asing hanya memberikan kontribusi sebesar 2,3% dari PDB, jauh lebih rendah dari Cina (4,2%) maupun Vietnam (6%). Sebagai perekonomian besar, Indonesia mempunyai potensi untuk mengambil manfaat dari integrasi ekonomi.

Sumber daya yang tersedia dapat digunakan untuk memperkuat daya saing, seperti yang telah dilakukan oleh negara besar lainnya seperti China, Jepang, dan AS. Semangat yang diperlihatkan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan G20 patut diacungi jempol. Begitu pula berbagai kesepakatan yang dilakukan selama akhir pekan kemarin. Langkah selanjutnya adalah menciptakan semangat yang sama dan dapat ditularkan kepada jajaran pemerintahan untuk mendorong terciptanya perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing dan berperan lebih aktif dalam perekonomian global.


Yose Rizal Damuri

Kepala Departemen Ekonomi CSIS Jakarta

 

Artikel ini dimuat di Majalah Gatra Edisi 37 Tahun XXIII, Tanggal 13-19 Juli2017

Majalah Gatra dapat dibeli di sini

Last modified on 17/07/2017

Share this article