Hak Angket dan Pemakzulan KPK

Oce Madril (Dok PRI/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Di antara semua hiruk-pikuk masalah hukum mutakhir yang paling menarik perhatian publik adalah bergulirnya hak DPR terhadap KPK. Pangkal masalahnya, KPK menolak memberikan rekaman pemeriksaan atas salah satu saksi kunci dalam perkara pengadaan KTP elektronik, yakni Miryam S. Haryani (MSH). Sebagaimana diketahui, kesaksian MSH menyebut banyak nama politisi DPR yang diduga terlibat korupsi KTP-el. MSH juga menyatakan dirinya diancam oleh beberapa oknum anggota DPR.

Data rekaman pemeriksaan itulah yang diminta DPR. KPK menolaknya, dan DPR meradang. Akhirnya, hak angket menjadi pilihan instrumen untuk memaksa KPK menyerahkan data itu. Masalah kemudian berkembang tidak hanya soal pemeriksaan saksi MSH, tetapi juga soal manajemen dan kelembagaan KPK bahkan menyentuh isu pemakzulan (pembubaran) KPK.

Pengaturan dan Praktik Hak Angket

Konstitusi UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak mengenal hak angket. Hak ini kali pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar (sementara) tahun 1950. Pada saat itu, pemerintahan Orde Lama menerapkan sistem parlementer. Konstitusi yang berlaku selama sembilan tahun itu mengatur hak angket dalam Pasal 70, yang menyatakan bahwa DPR mempunyai hak menyelidiki (enquete). Kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR. Tidak ada penjelasan lebih lanjut maksud dari hak angket itu. Akan tetapi, hal itu memperlihatkan bahwa aturan hak angket sangat kuat, dan semua warga negara diwajibkan memenuhi panggilan panitia angket.

Pada 1950-an, hak angket pernah digunakan. Ikhwalnya berawal dari usul resolusi R.M. Margono Djojohadikusumo yang meminta DPR mengadakan angket atas usaha memperoleh dan cara mempergunakan devisa. Panitia angket yang kemudian dibentuk beranggota 13 orang yang diketuai Margono. Tugasnya adalah menyelidiki untung-rugi mempertahankan devisen-regime berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Devisen 1940 dan perubahan-perubahannya.

Setelah ''vakumnya'' DPR pada masa Orde Baru, pembahasan hak angket kembali mencuat pada pembahasan amandemen UUD 1945. Menguatnya gagasan memperkuat parlemen (legislative heavy) turut andil memuluskan pengaturan hak angket dalam konstitusi. Ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen mengatur hal tersebut. Dinyatakan bahwa ''dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat''.

Sebelum konstitusi amandemen mengatur hak angket, sebenarnya UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD telah lebih dahulu mengaturnya. Dalam Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, DPR mempunyai hak mengadakan penyelidikan. Akan tetapi, tidak dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak penyelidikan itu.

Barulah dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), hak angket didefinisikan sebagai hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. UU 27/2009 kemudian menambahkan frasa ''pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah''. Konsep inilah yang digunakan hingga saat ini, termasuk dalam UU MD3 Tahun 2014.

Walaupun demikian, arah pengaturan hak angket tetap mengarah pada pemerintah. Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 membatasi ruang lingkupnya. Yang dimaksud dengan pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Semua unsur jabatan dan lembaga yang tertera di situ adalah jabatan dan lembaga pemerintahan dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam relasi dengan angket adalah eksekutor UU. Angket tidak dapat digunakan untuk semua lembaga negara.

Inilah alasan hak angket DPR tidak dapat digunakan untuk KPK. KPK adalah lembaga negara independen bukan lembaga pemerintahan. KPK bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp (Government and Politics in Western Europe:1998), lembaga independen seperti KPK ini dikategorikan sebagai cabang kekuasaan keempat (the fourth branch of power) selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Jika itu dimaknai bahwa ''pelaksanaan UU'' berarti semua jabatan dan lembaga, DPR berubah menjadi lembaga paling berkuasa tak terbatas di republik ini. Sebab, sejatinya semua jabatan, lembaga, dan individu yang hidup di wilayah negara ini melaksanakan UU karena Indonesia adalah negara hukum. Dengan begitu, semuanya dapat diangket oleh DPR, bahkan termasuk sesama lembaga negara lainnya, misalkan MPR, MK, MA, DPD, BPK, KY, termasuk perusahaan swasta, dan sebagainya. Tentu bukan begini kehendak konstitusi.

Praktiknya selama ini hak angket digunakan untuk kebijakan pemerintah atau isu-isu kebijakan publik. Misalnya pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Hak angket digunakan terkait penyelewengan dana Bulog serta bantuan dana dari Sultan Brunei (Buloggate dan Bruneigate). Hak angket itu berujung pada pemakzulan Presiden. Pada era Presiden Megawati, DPR melakukan angket terkait skandal BLBI. Kemudian, pada pemerintahan SBY, hak angket pernah digunakan untuk berbagai isu, mulai dari masalah impor beras hingga skandal Bank Century yang paling menarik perhatian publik.

Hal lain yang membuat tergerusnya legitimasi hak angket adalah tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 201 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan  bahwa keanggotaan panitia angket harus terdiri atas semua unsur fraksi di DPR. Hingga saat ini Fraksi PKS dan Demokrat tidak setuju dan tidak mengirim anggotanya, sehingga mestinya panitia angket tidak bisa terbentuk.

Pemakzulan KPK

Belum lama bekerja, panitia angket telah mewacanakan untuk membubarkan KPK. Tak jelas rasionalitas hukumnya. Namun tampaknya sikap ini telah mendarah daging pada mayoritas anggota panitia angket. Mencermati perkembangan politik di DPR, kemungkinan pemakzulan KPK adalah ujung dari hak angket.   Pada titik ini, semakin teranglah alasan di balik kengototan DPR untuk mengulirkan hak angket. Wajar saja jika aturan-aturan penggunaan hak angket diabaikan dan dilanggar. Karena kesimpulan akhir sikap panitia angket sebenarnya sudah ada, sebelum penyelidikan dimulai.

Bukanlah hal baru jika DPR berupaya melemahkan KPK. Sebelumnya DPR telah berkali-kali mencoba mengutak-atik kewenangan KPK melalui usulan revisi UU KPK. Usaha itu gagal. Angket kali ini boleh jadi merupakan pintu masuk lain yang digunakan DPR. Tujuannya sama, memperlemah atau membubarkan KPK.

Gagasan ini tentu harus ditolak. Selain bertentangan dengan politik hukum yang telah digariskan oleh MPR dan konvensi internasional antikorupsi, gagasan ini melawan nalar publik. Di tengah maraknya korupsi politik dan birokrasi, publik justru menginginkan KPK dan memperkuat pemberantasan korupsi. Pelemahan atau pembubaran KPK sama saja dengan membuka kesempatan luas bagi koruptor untuk mencuri uang negara.

Kita harus belajar dari sejarah. Berapa banyak lembaga antikorupsi yang dibubarkan oleh penguasa karena alasan politik. Sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga masa awal Reformasi. Imbasnya, korupsi merasuki segala sendi birokrasi dan merugikan masyarakat. Kita tentu tidak ingin kondisi itu terjadi kembali.

Karena itu, bola liar hak angket ini harus dihentikan. DPR harus kembali bekerja demi kepentingan publik. Masih banyak tunggakan legislasi (RUU) yang perlu diselesaikan, dan masih banyak aspirasi publik yang jauh lebih layak diperjuangan secara serius. Daripada bersikukuh dengan hak angket yang keliru secara hukum dan beraroma kepentingan koruptor.


Oce Madril

Dosen Fakultas Hukum UGM,  Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Yogyakarta, dan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM

 

Artikel ini dimuat di Majalah Gatra Edisi 37 Tahun XXIII, Tanggal 13-19 Juli2017

Majalah Gatra dapat dibeli di sini

Share this article