Babak Baru Krisis Qatar

Smith Alhadar (Dok eramuslim.com/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Krisis Qatar yang pecah pada 5 Juni --seiring dengan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir, melalui blokade darat, laut, dan udara atas Qatar -kini memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan keterlibatan secara langsung AS dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, perubahan sikap keempat negara yang menghukum Qatar, dan ancaman senat AS akan memboikot penjualan senjata ke tiga negara Teluk (Arab Saudi, UEA, dan Bahrain) apabila sanksi tidak dicabut.


Berbeda dari sikap Presiden AS Donald Trump yang pro-kubu Saudi, lawatan empat hari (10-13 Juli) Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, ke Kuwait, Qatar, dan Saudi guna mencari penyelesaian atas krisis yang tidak menguntungkan AS ini. Krisis ini dipicu oleh tuduhan kubu Saudi terhadap Qatar yang mendukung terorisme. Karena itu, di Doha, Tillerson dan Menteri Luar Negeri Qatar, Muhammad bin Abdurrahman bin Hamad Al-Thani, menandatangani nota kesepahaman tentang upaya kedua negara memberantas pendanaan bagi terorisme.

Kerja sama memerangi kelompok teroris telah lama dijalankan AS-Qatar. Bermodalkan hal tersebut, Tillerson berangkat ke Arab Saudi guna menemui para menteri luar negeri Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir. Ia malah juga bertemu putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saudi, dan Raja Salman. Dan berharap nota kesepahaman itu dapat membuka ruang negosiasi bagi Qatar dan musuh-musuhnya.

Sayang, kubu Saudi melihat nota kesepahaman itu belum memadai. Mendanai kegiatan terorisme dan mendukung kelompok teroris hanyalah salah satu dari 10 tuduhan yang dialamatkan kubu Saudi kepada Qatar. Kubu Saudi menuntut Qatar memenuhi 13 tuntutan supaya krisis dapat diselesaikan. Namun, Qatar menolak. Doha bersedia berunding apabila syarat sanksi kubu Saudi dicabut terlebih dahulu.

Sikap Qatar ini bisa dimaklumi mengingat tuntutan-tuntutan itu sangat provokatif dan melecehkan kedaulatannya. Beberapa tuntutan itu di antaranya, Doha harus menutup jaringan media Al Jazeera, menutup segera pangkalan militer Turki, dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Tuntutan lain, Qatar harus menghentikan dukungan kepada kelompok teroris dan sektarian, seperti Ikhwanul Muslimin (IM), Hamas, Al-Qaeda, ISIS, dan Hizbullah.

Al Jazeera dikenal sebagai stasiun televisi yang profesional dengan standar jurnalisme yang tinggi. Ia dijalankan oleh wartawan-wartawan hebat yang direkrut dari berbagai penjuru dunia. Jaringan media ini sangat populer di Timur Tengah bahkan di seluruh dunia, karena menyuarakan aspirasi orang-orang yang tidak dapat bersuara. Menuntut Al Jazeera ditutup adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar dan kebebasan berekspresi, serta hak rakyat mendapatkan informasi dan didengar.

Sebenarnya, tuntutan ini lebih terkait dengan sikap kritis Al Jazeera terhadap kebijakan para penguasa represif dan otoriter yang membuat masyarakat Timur Tengah kritis. Puncak kemarahan Saudi, UEA, dan Mesir terjadi pada 2011 ketika Al Jazeera yang bermarkas di Qatar itu mendukung Arab Spring yang juga digerakkan oleh IM.

Belakangan, setelah bertemu Tillerson, kubu Saudi mengubah sikap tidak lagi menuntut Al Jazeera ditutup melainkan hanya merestrukturisasi. Perubahan sikap kubu Saudi ini juga tak lepas dari tekanan institusi-institusi media internasional yang mendukung sikap Qatar.

Posisi kubu Saudi mulai goyah disebabkan premis yang salah. IM yang dicap sebagai organisasi teroris juga tidak didukung oleh komunitas internasional, termasuk AS dan Inggris. Masalahnya, IM tidak berjuang melalui jalan kekerasan. Di Yordania, Kuwait, dan Tunisia, IM merupakan kelompok politik resmi. Saudi dan UEA bahkan mendukung Partai Islah di Yaman yang notabene partainya IM. Mesir di bawah Presiden Abdul Fatah El-Sisi menetapkan IM sebagai organisasi teroris karena perlawanan kelompok ini selama bertahun-tahun apalagi setelah Muhammad Mursi dari IM digulingkan melalui kudeta.


Tuntutan supaya Qatar menutup pangkalan militer Turki tidak relevan. Mengapa mereka tidak menuntut penutupan Pangkalan Udara Al-Udeid milik AS di Qatar? Mengapa pula Saudi tidak menuntut penutupan Pangkalan Udara Prancis di UEA dan markas Armada Ke-5 AS di Bahrain?

Pangkalan militer Turki di Qatar hanya mampu menampung maksimal 5.000 personel militer - saat ini hanya memiliki beberapa ratus tentara -- sementara Pangkalan Al-Udeid kini menampung sekitar 10.000 tentara AS. Karena kecilnya kapasitas militer Turki di Qatar, ia tidak akan menjadi ancaman keamanan bagi negara sekitar. Apalagi ia harus berhadapan dengan AS. Munculnya tuntutan penutupan pangkalan militer Turki ini terkait dengan keberpihakan  Turki pada Qatar dalam krisis Teluk ini, dan dukungan Ankara kepada IM.

Juga tidak adil menuntut Qatar untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran sementara membiarkan UEA, Oman, dan Kuwait, mempertahankan hubungan baik dengan negara Teluk terbesar itu. Bahkan, UEA merupakan mitra dagang terbesar Iran. Doha harus berhubungan baik dengan Teheran karena keduanya membagi ladang gas bersama di Teluk. Qatar memandang tidak bijaksana memusuhi Iran, negara besar Timur Tengah. Namun demikian, Qatar berseberangan dengan Iran dalam beberapa isu.

Kendati mendukung Hizbullah pro-Iran di Lebanon, Qatar berseberangan dengan Iran dalam perang proksi di Suriah. Doha, sebagaimana Saudi dan UEA, mendukung kelompok Islamis  bersenjata untuk mendongkel rezim Presiden Bashar al-Assad, sementara Iran sebaliknya. Dukungan Qatar kepada Hizbullah lebih disebabkan keinginan Qatar untuk menanamkan pengaruh di Lebanon. Toh, Hizbullah adalah partai politik yang memiliki anggota di parlemen. Di Yaman, Iran mendukung kelompok Syiah Houthi, sedangkan Qatar masuk koalisi Arab pimpinan Saudi melawan pemberontak kelompok itu.

Qatar memang merangkul Hamas, tapi tidak ada bukti Doha mendukung Al-Qaeda dan ISIS. Faktanya, Pangkalan Udara Al-Udeid digunakan AS dan Inggris untuk menyerang ISIS di Irak dan Suriah dan Taliban di Afghanistan. Dukungan Qatar kepada Hamas dengan mempersilakan Hamas membuka perwakilan di Doha sudah sesuai dengan rekomendasi AS. Dan Qatar berhasil. Belum lama ini Hamas mengubah piagam perjuangannya dengan mendeklarasikan pemutusan hubungan dengan IM, menekankan perjuangannya tidak lagi berkaitan dengan agama, dan secara tidak langsung mengakui eksistensi Israel karena Hamas hanya menuntut teritorial di Jalur Gaza dan Tepi Barat untuk Palestina merdeka kelak.

Kebijakan menetapkan Hamas sebagai kelompok teroris tak lain untuk memojokkan Iran yang mendukung Hamas, dan untuk menyenangkan AS dan Israel. Bukankah kedua negara ini, terkait Hamas, sepandangan dengan Mesir dan Saudi? Sejak kesepakatan nuklir Iran dengan AS, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, plus Jerman, kerja sama Saudi dan Israel kian menonjol. Saudi membuka teritorial udaranya untuk pesawat tempur Israel dan pertukaran inteljen kedua negara. Berkuasanya Trump menciptakan atmosfer yang kian kondusif bagi kerja sama anti-Iran Riyadh dengan Tel Aviv yang disokong AS.

Krisis Qatar mengacaukan strategi AS di Timur Tengah. Upaya memerangi ISIS akan terganggu. Demikian pula upaya mengisolasi Iran. Meskipun tidak ideal, Iran dapat menggantikan posisi Saudi, UEA, dan Bahrain, dalam menyuplai pangan dan membuka akses bagi transportasi laut dan udara Qatar. Dengan demikian, blokade dan sanksi ekonomi-politik yang dimaksudkan untuk membuat Qatar bertekuk lutut dan mengisolasi Iran, justru akan memaksa Qatar memperkuat hubungan dengan negara itu.

Di sinilah, Senator Bob Corker, Ketua Komite Urusan Luar Negeri AS yang berpengaruh, mengancam akan menghalangi penjualan senjata AS ke Saudi, UEA, dan Bahrain, kalau tidak segera memulihkan hubungan dengan Qatar. Keterlibatan langsung Inggris, Prancis, dan Jerman, dalam upaya mendamaikan mereka menggambarkan keprihatinan mereka atas langkah yang diambil kubu Saudi. Stabilitas dan perdamaian di Teluk sangat dibutuhkan mengingat lebih dari 50% kebutuhan energi Eropa berasal dari Teluk.

Dengan penandatanganan kesepahaman Qatar dengan AS dalam masalah pendanaan bagi terorisme, Tillerson memperkuat posisi tawar Qatar vis a vis kubu Saudi. Putra Mahkota Muhammad bin Salman yang menjadi arsitek langkah kubu Saudi dan penyelenggara bagi aliansi itu kembali membuat kesalahan. Sebelumnya, ia memutuskan berperang di Yaman yang menguras kekuatan ekonomi dan politik Saudi. Pemuda berusia 32 tahun ini tampak cerdas, tapi terlalu muda untuk mengambil keputusan rumit yang memerlukan kearifan dan kematangan berpikir.


 

Smith Alhadar Penasihat ISMES

Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

 

Artikel ini dimuat di Majalah Gatra Edisi 38 Tahun XXIII, Tanggal 20-26 Juli2017

Majalah Gatra dapat dibeli di sini

Last modified on 24/07/2017

Share this article