Membunuh Tikus Usah Membakar Lumbung; Refleksi Penerapan PP 57/2016

Pekanbaru, GATRAnews - Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut lahir dengan semangat utama melindungi ekosistem gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menghantui negeri ini dan menyiksa para penghuninya.

Sekilas menelisik catatan SiPongi.menlhk.go.id, di Indonesia secara umum terjadi peningkatan luasan kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2013-2015. Pada tahun 2016 telah terjadi penurunan luasan kebakaran hutan dan lahan. Di Propinsi Riau luasan kebakaran hutan dan lahan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015 dengan puncak terluas pada tahun 2014. Pada tahun 2016 telah terjadi penurunan luasan kebakaran hutan dan lahan. Maka merujuk catatan tersebut, PP 57 yang lahir Desember 2016 bukanlah piranti utama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang dibuktikan PP itu lahir saat sudah terjadi penurunan luas area  kebakaran hutan dan lahan secara siginifikan, sedang PP itu sendiri belum dioperasionalkan. 

Secara empirik dan kasat mata, penurunan luasan kebakaran hutan dan lahan lebih disebabkan oleh faktor iklim dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Namun disaat kebakaran hutan dan lahan sudah reda, PP 57 Tahun 2016 terkesan dipaksakan untuk direalisasikan dengan terbitnya aturan turunannya dalam bentuk peraturan menteri diantaranya P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017. Dalam prakteknya Peraturan Menteri itu berdampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. PP 57 Tahun 2016 berlaku secara umum untuk “setiap orang” tidak hanya mengatur untuk pemegang izin atau koorperasi (swasta) semata. Maka sebuah kekeliruan besar jika masyarakat merasa diuntungkan dan koorperasi merasa dirugikan dengan pemberlakuan PP tersebut. Namun setiap orang atau semua pihak ikut merasakan dampaknya. 

Fungsi ekosistem gambut meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut. Fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% dari seluruh luasan Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 atau lebih puncak kubah gambut. Diluar kawasan tersebut, masih terdapat: (1) Gambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih; (2) plasma nutfah spesifik dan/atau endemik; (3) spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi ditetapkan menteri sebagai fungsi lindung ekosistem gambut. Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dapat dilakukan terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan. Artinya tidak dibenarkan ada kegiatan budidaya atau selain kegitan terbatas tersebut yang bisa dilakukan pada Ekosisten Gambut dengan fungsi lindung.

Menelaah dari berbagai catatan, sekitar 60% lebih ekosistem di Propinsi Riau masuk dalam katagori Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung, ironisnya terdapat 3 kabupaten yang harus hilang dari peta administrasi pemerintahan Propinsi Riau karena memang faktanya 100% gambut . Pemerintah pula yang telah memberikan izin konsesi pengelolaan kawasan berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam bentuk IUPHHK-HT dan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk  HGU pada kawasan ekosistem gambut dengan fungsi lindung tersebut. Di sisi lain tidak sedikit pula masayarakat yang menetap dan bercocok tanam sebagai sumber penghidupannya pada kawasan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang sudah terlanjur melakukan aktifitas budidaya di lokasi yang disebut terlarang pada PP 57 tersebut, ini akan menjadi pekerjaan berat dan tidak populer bagi aparat keamanan karena harus berhadapan dengan masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Ekosistem gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan: (1) terdapat drainase buatan di Ekosisten gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan; (2) tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau (3) terjadinya pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di ekosiste gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan. Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan: (1) muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan; dan/atau (2) tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.

PP Yang Mematikan

Pemberlakuan PP 57 tahun 2016 sangat mematikan, karena segala kegiatan budidaya yang terdapat pada kawasan gambut dengan fungsi lindung tidak dapat dilakukan lagi setelah akhir daur. Bahkan untuk pemegang izin HTI dan HGU harus segera melakukan Revisi RKU atau tata ruangnya. Bagi masyarakat yang selama ini bercocok tanam dan bermukim pada kawasan ekosistem gambut dengan fungsi lindung pun akan terusir dari tanahnya sendiri.Dipastikan secara kajian akademis, tanaman budidaya yang menjadi primadona di masyarakat Riau tak banyak yang bisa tumbuh baik pada kawasan dengan muka air tanah diatas 0,4 meter (artinya Gambut dapat digunakan untuk fungsi budidaya tanaman tidak boleh jauh dari 40 cm dari permukaan tanah, jika lebih dalam muka air tanahnya melebih 40 cm maka akan masuk dalam kawasan terlarang), tanaman akan berenang pada kondisi muka air tidak boleh jauh dari 40 cm dari permukaan tanah. 

Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut merupakan tanggung  jawab; (1) Menteri untuk kawasan hutan konservasi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk: (a) kawasan hutan lindung yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; (b) kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; (c) taman hutan raya yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; (d) areal penggunaan lain, termasuk lahan yang dikelola oleh masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat; (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, untuk areal usaha dan/atau kegiatan. Kondisi keuangan pemerintah dah pemerintah daerah yang sedang gencar melakukan efisiensi anggaran akan terbebani oleh tanggung jawab pemulihan ekosistem gambut. Dapat diduga proses pemulihan tidak akan berjalan optimal. Disisi lain, pemerintah belum mampu menunjukkan kinerjanya dalam mengelola kawasan secara lebih baik.

Riau Berpotensi Rugi Triliunan 

Bagi Provinsi Riau, dampak langsung maupun tidak langsung dari pemberlakuan PP 57 Tahun 2016 menimbulkan kerugian ekonomi di sektor HTI berupa kerugian atas investasi tanaman diperkirakan akan mencapai Rp. 6,6 Triliun, kerugian lain sekitar Rp 15,9 Triliun. Dampak sosialnya akan terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan sektor HTI sekitar lebih dari 20 ribu orang karyawan (belum lagi dihitung keluarga dari karyawan tersebut yang bergantung hidup), buruh dan strata dua dan selanjutnya dari multi effect player industri HTI. Hal tersebut belum termasuk dampak dari diberlakukannya PP 57 Gambut terhadap sektor perkebunan kelapa sawit,karena faktanya banyak perkebunan kelapa sawit mengusahakan gambut sebagai fungsi budidaya kelapa sawit.

Sektor perkebunan kelapa sawit memiliki porsi yang jauh lebih besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Riau dan melibatkan banyak tenaga kerja di Propinsi Riau dibandingkan industri HTI, dimana dari hasil kajian BI, bahwa 47% ekonomi Riau digerakkan dan ditopang oleh industri agribisnis kelapa sawit. Perekonomian yang tak bergerak akan mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas keamanan daerah. Kawasan yang tak terpulihkan (karena ditinggal oleh pemegang hak izin HPH/HGU karena terkena regulasi PP 57 Gambut) akan menjadi kawasan yang terbuka dan tak terkelola sehingga berpotensi besar terjadinya perluasan kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak ekologis dan lingkungan yang harus dihadapi. Kondisi tersebut akan berdampak makin rusaknya hutan di Propinsi Riau yang berimplikasi juga pada mempertaruhkan marwah dan martabat kebudayaan melayu Riau. Bagi orang Riau, hutan tanah adalah penyangga kebudayaan melayu dan tak terpisahkan dari sejarah melayu riau.

Tidak banyak masyarakat yang terusik dengan “gaduh” PP 57 Gambut ini, tidak banyak yang terusik bukan berarti menerima, tetapi memang masyarakat umum tidak mengerti konsukuensi dari berlakunya PP 57 Gambut ini. Disadari atau tidak, jika kita secara jernih memandang dengan hati yang tulus melepaskan segala kepentingan yang tersirat memboncengi penerapan PP 57 Tahun 2016 yang syahwatnya melindungi ekosistem gambut khususnya mencegah kebakaran hutan dan lahan, ternyata malah meluluh lantakkan perekonomian dan mengancam kesejahteraan masyarakat serta marwah martabat kebudayaan melayu bahkan memicu bencana lingkungan kembali datang bertamu. Realisasi PP 57 Tahun 2016 laksana membunuh tikus dengan membakar lumbung, tikus belum tentu mati, tapi lumbung punah ranah memusnahkan padi, membuat tak ada lagi beras untuk  ditanak, alamat lah lapar akan menyapa. Oleh karenanya patut ditelisik ulang tentang pemberlakukan PP 57 Tahun 2016. Sudah menjadi keharusan untuk dilakukan ubahsuai dari PP tersebut agar tikus mati tapi lumbung tak hangus menjadi abu menyisakan tangis yang tiada berlabuh, jangan gegara sepatu kekecilan kaki yang dipenggal. Para pihak pemangku kebijakan duduk bersilalah bersama untuk bersatu pandang dan paham serta gerak langkah untuk menyelamatkan anak negeri yang bergantung hidup dikampung halamannya. Melindungi ekosistem bukan berarti tega membiarkan masyarakat jauh dari kesejahteraan dan terasing dari peradaban kebudayaannya. Kelolalah ekosistem dengan lestari, dimana lingkungan elok terjaga, kesejahteraan nikmat dirasa dan kehidupan sosial nyaman berwibawa.


 

OLEH:

M. Mardhiansyah, S.Hut., M.Sc

(Dosen Jurusan Kehutanan  Fakultas Pertanian  Universitas Riau)

 

Last modified on 24/07/2017

Share this article