Ketua Kadin: Pemerintah Harus Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Ketua Kamar Dagang dan Industri Rosan Roeslani (GATRA/Agriana Ali/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Tiga hari lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data-data perekonomian terkini. Pada kuartal II 2017, gambaran ekonomi makro nasional terlihat cukup terjaga, namun kenapa sektor ritel masih menjerit? Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani memaparkan analisanya pada GATRAnews.

 

Kuartal II 2017 ini pertumbuhan ekonomi berada pada 5,01% dan tingkat inflasi pada Juli 2017 masih di 0,22% atau 3,88% secara year on year (yoy).  Konsumsi rumah tangga kuartal II tahun 2017 juga naik meskipun tipis 4,95% dari 4,93% pada kuartal I tahun 2017. Hanya saja, konsumsi rumah tangga kuartal II tahun 2017 masih kalah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,07%.

 

Lantas kenapa faktanya industri ritel melesu. Beragam spekulasi dan analisis muncul, mulai dari transformasi model perdagangan ritel dari offline ke online (e-commerce), hingga dampak kebijakan pemerintah yang terlalu fokus pada infrastruktur.

 

Bulan Juli lalu, survei Bank Indonesia sebenarnya sudah memprediksi penjualan eceran pada tiga bulan mendatang menurun. Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) 3 bulan yang akan datang diperkirakan berada pada angka 137,7 lebih rendah dibandingkan 141,5 pada bulan sebelumnya.

 

Bahkan hingga November 2017, perlambatan penjualan diperkirakan melambat, yang terindikasi dari penurunan IEP enam bulan sebesar 1,9 poin dari 131,7 menjadi 129,7.

 

Lalu, bagaimana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memandang kondisi kelesuan ritel ini? Rosan mengatakan, lesunya industri ritel bukan disebabkan oleh peningkatan transaksi bisnis online. “Peralihan offline ke online dampaknya masih sedikit sekali,” katanya.

  

Rosan menjelaskan penyebab lesunya industri ritel dalam wawancara pada wartawan Majalah GATRA, Hendry Roris Sianturi, (10/08/17), berikut petikannya:

 

Apa sebenarnya penyebab perlambatan penjualan ritel saat ini?

Penjualan ritel melambat karena pertama, sedang terjadi reformasi struktural berupa penguatan ekonomi masyarakat kelas bawah yang kebanyakan berada di pedesaan.

Kedua, karena adanya penurunan daya beli dari beberapa segmen konsumen. Secara kelas sosial, 40% masyarakat kelas bawah hanya menyumbang konsumsi nasional sebesar 17%. Sedangkan kelas atas yang jumlahnya 20% menyumbang 38% dari konsumsi nasional.

Nah, segmen atas inilah yang saat ini paling terpukul konsumsinya. Daya beli mereka turun karena sektor ekonomi tempat mereka mencari nafkah melambat.

Misalnya sektor industri pengolahan hanya tumbuh 3.54% dan sektor perdagangan hanya tumbuh 3.78% pada kuartal II.

Jadi, penurunan penjualan ritel merupakan gambaran menurunnya perekonomian masyarakat perkotaan yang secara nasional termasuk kelompok ekonomi menengah atas. Jadi, peralihan offline ke online berdampak masih sedikit sekali.

 

Bagaimana dampak kelesuan ritel ini?

Dampaknya adalah penurunan dari produksi industri-industri pengolahan. Hal ini tercermin dari terjadinya deflasi 0.33% pada harga produsen kuartal II dan harga grosir juga turun 0.23% pada bulan Juli. Artinya produsen dan grosir kesulitan menjual produk.

 

Bagaimana tren pertumbuhan ritel year to year, apakah memang menurun, stag atau meningkat?

Tren pertumbuhan penjualan ritel atau eceran year on year memang menurun. Pada April 2015 pertumbuhan real retail sales sempat mencapai 23%. Saat itu optimisme masyarakat terhadap perekonomian tinggi.

Lalu setelah lebaran 2015 anjlok pertumbuhannya ke 5 % lalu sempat naik ke 13% menjelang lebaran 2016. Kemudian, sejak Januari 2017 anjlok lagi pertumbuhannya ke level 4%.

Hal ini terkonfirmasi baik dari data Bank Indonesia maupun data Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia). Jadi kesimpulannya memang dari tahun ke tahun pertumbuhan penjualan ritel sedang melambat.

 

Menurut Anda, seperti apa terobosan yang harus dilakukan pemerintah dari sisi fiskal dan moneter?

Dari sisi fiskal, pemerintah harus memperkuat daya beli dari masyarakat segmen bawah dan menengah yang jumlahnya 80% dari populasi nasional. Salah satu quick win adalah bantuan tunai untuk masyarakat kelas bawah, supaya mereka belanjanya meningkat sehingga mendorong pertumbuhan penjualan ritel dari barang-barang konsumsi masyarakat kelas bawah.

Selain itu, pajak-pajak terkait konsumsi mungkin perlu agak direm. Misalnya kami sangat setuju pembatalan rencana penerapan PPN atas gula petani. Dari sisi moneter, terobosan yang perlu dilakukan adalah penurunan bunga kredit konsumsi, agar belanja masyarakat meningkat.

Kebijakan ini akan membantu peningkatan konsumsi kelas menengah atas yang memang sudah punya akses kredit konsumsi, misalnya melalui kartu kredit dan cenderung banyak belanja di ritel modern. 

 

BI memberi sinyal akan melonggarkan kebijakan moneter (easing). Apakah kebijakan easing ini bisa mengatasi masalah perlambatan penjualan ritel?

Pelonggaran kebijakan moneter saat ini memang sangat diperlukan, terutama di sektor konsumsi. Hal ini untuk mengatasi penurunan daya beli dan melawan fenomena crowding-out effect yang sedang terjadi akibat tersedotnya likuiditas masyarakat ke proyek-proyek pembangunan pemerintah.

 Selain penurunan suku bunga, sebenarnya yang di perlukan adalah perpanjangan jangka waktu pembayaran, terutama untuk kelompok usia produktif.

 Sederhananya, masyarakat yang sedang tidak punya uang dipermudah untuk belanja, dan baru diwajibkan membayar saat nanti ekonomi sudah mulai bergairah, saat manfaat infrastruktur baru mulai mendongkrak laju perekonomian.

Untuk mengurangi resiko gagal bayar. Kelonggaran kredit ini difokuskan pada generasi muda yang kompeten, sehingga masa produktifnya masih panjang dan peluang suksesnya besar.


Reporter: Hendri Roris Sianturi

Editor: Dani Hamdani

Last modified on 10/08/2017

Share this article