Catatan Kecil Tentang Krisis Teluk dan Kita

Peter F Gontha (Dok GATRAnews)
Peter F Gontha (Dok GATRAnews)

Warsawa, GATRAnews - Menjadi duta besar Indonesia sungguh membawa hikmah luar biasa bagi saya. Terlebih lagi sebagai seorang duta besar negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, ditambah saya yang beragama Kristen, menjadikan hikmah itu bertambah pula romantikanya.

 

Dalam berbagai kesempatan, saya sering mendapat surprise entah dalam bentuk undangan khusus maupun courtesy call dari sejumlah diplomat dari berbagai negara yang menempatkan perwakilannya di Warsawa, Polandia.

 

Mereka selalu ingin mengajak bicara saya tentang berbagai isu internasional sebagai pihak yang, menurut mereka, sangat patut dilibatkan dan didengar pandangannya.

 

Di Dunia Muslim, bangsa kita sangat dihargai. Oleh kalangan diplomat negara Islam saya selalu diundang dan diajak bersenda gurau. Pandangan politik mengenai hal-hal yang terjadi di Timur Tengah sering mereka bagi dengan saya. Perbedaan agama di kalangan diplomatik nyatanya bukan suatu kendala, justru merupakan suatu kelebihan dalam berdiplomasi.

 

Keresahan dan Keprihatinan mengenai Timur Tengah yang selalu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi merupakan pesan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

 

Hal ini pun saya sampaikan secara resmi kepada Dubes Qatar, Dubes Arab Saudi, dan Dubes Iran, di Polandia. Alhasil, mereka sangat menghargai saya baik secara profesi maupun pribadi. Mereka pun bersedia membagi pandangannya mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Hasilnya, saya tuangkan sebagai catan kecil berikut ini.

 

Muslim Pemegang Kunci Makam Yesus

Nusseibeh adalah keluarga muslim Yerusalem Kuno -- yang turun-temurun dari zaman Nabi Muhammad. Mereka menjadi penjaga sekaligus pemegang kunci gereja yang dipercaya oleh orang Kristen sebagai tempat suci di mana Yesus disalibkan dan dikebumikan.

 

Gereja itu dikelola enam sekte Kristen namun kunci gereja dipegang keluarga Muslim. Gereja tersebut memang dibangun di atas tanah milik keluarga Nusseibeh. Membuka dan menutup pintu gereja merupakan kebiasan keluarga Nusseibeh yang telah berlangsung selama berabad abad, hingga kini.

 

Penetapan Nusseibeh sebagai penjaga dan pemegang kunci gereja dilakukan untuk menjaga perdamaian di antara sekte Kristen yang selama berabad abad bertikai mengenai pengelolaan ritual maupun protokol gereja tentang hal tersebut.

 

Konflik ini terjadi dalam satu gereja dan merupakan konflik terbesar antaraumat, yang mempunyai kepercayaan yang sama. Dan mempercayakan pengelolaan dan kunci gereja kepada keluarga muslim, sungguh sebuah solusi yang bisa diterima semua pihak.

 

Narsisme dalam Perbedaan yang Kecil

Pada pertemuan Dewan Gereja Orthodox di Crete, Yunani, pada 2016 lalu, persaingan intens terasa antara pemimpin gereja Bulgaria, Yunani, Rusia, Georgia dan Antiokian (Gereja Orthodox dari Benua Amerika bagian utara - Amerika Serikat dan Kanada). Mereka silih berganti melakukan protes dan keluar masuk pertemuan.

 

Faktanya semakin banyak persamaan dalam satu kelompok agama, kerap memunculkan lebih besar konflik yang terjadi di antara mereka. Dalam kamus psikoanalisis Freud, ini yang dinamakan "Narsisme dalam perbedaan yang kecil".

 

Ini adalah contoh terbaik untuk memahami kerangka hubungan antara enam negara di Timur Tengah yang bergabung dalam GCC (Gulf Cooperation Council) atau biasa dikenal sebagai Negara-Negara Teluk.

 

Pertikaian yang intens antarmereka nyatanya terjadi karena persamaan kultural dan juga kepentingan. Penyebab krisis yang terjadi sekarang adalah karena adanya persamaan kultural para penguasa di Negara Teluk yang beraliran Suni berkelindan konflik dengan penguasa yang beraliran Syiah di Iran.

 

Perbedaan Internal Merespon Islam Radikal

 

Akhir-akhir ini perselisihan antara Qatar dan Arab Saudi sangat terasa padahal keduanya menganut faham Wahabi, bahkan keluarga Emir Qatar mengklaim bahwa mereka adalah keturunan langsung Imam Abdul Wahhab.

 

Sementara Saudi memimpin konfrontasi terhadap Qatar. Ternyata dua negara penyokongnya yakni UAE dan Mesir, memiliki sikap dan pandangannya masing-masing. 

 

Pada konperensi Islam di Chechnya tahun 2016, di mana UAE memainkan peranan sangat penting, berkumpul lebih dari 100 ahli dan sarjana Islam, termasuk yang disponsori oleh Pemerintah Mesir.

 

Mereka mendeklarasikan bahwa penganut faham Salafi dan Wahabi bukanlah bagian dari arus-utama Islam Suni, dan secara efektif mengecualikan Arab Saudi dan Qatar dari definisi Sunni.

 

Ini sama saja dengan mendelegitimasi monarki Al-Saud sebagai penguasa di Arab Saudi. Menurut banyak kalangan, deklarasi ini merupakan dosa yang jauh lebih besar daripada dosa yang "dilakukan" Qatar.

 

Pertentangan ini sangatlah serius. Akarnya ternyata berpangkal pada kebijakan negara-negara utama di Timur Tengah dalam menghadapi Islam Radikal. Persamaannya mereka semua percaya bahwa baik Islam Suni atau Syiah adalah target dari radikalisi Islam. Yang membedakan mereka adalah bagaimana menangani fenomena tersebut. 

 

Terjadi pendekatan yang berbeda; ada yang memilih jalan keluar bekerjasama, ada yang memilih cara kekerasan dan kekuasan. Juga terdapat kebijakan yang berbeda terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood). Sebagian mereka mendukung pihak-pihak yang bersebarangan di Mesir, Libia, Turki, Suriah maupun Palestina.

 

Dalam kasus ini, Qatar menyamakan dirinya dan berperilaku seperti negara-negara "Marginal", seperti Norwegia atau Swiss. Qatar mencoba memainkan peranan mediasi dan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak.

 

Anggapan bahwa Faktor Iran yang Memperuncing Konflik

Kecurigaan terhadap Iran juga selalu ada. Tapi tentu saja sangat tidak akurat untuk menggambarkan sikap negara-negara Teluk secara simplistik sebagai anti-Iran atau sekadar alasan sektarian.

 

Kebanyakan negara-negara anggota GCC mempunyai hubungan yang sangat kompleks dengan Iran, bukan hanya karena banyak pengusaha yang mempunyai asal-usul atau darah keturunan Iran-Persia, tetapi juga karena hubungan ekonomi yang ada pada saat ini.

 

Pencabutan sanksi terhadap Iran jelas menguntungkan negara GCC, mengingat negara-negara ini sedang mentransformasi ketergantungannya terhadap penerimaan pendapatan dari minyak.

 

Sikap dan hubungan dengan Iran juga beragam di antara negara GCC ini. Qatar mempunyai perusahaan patungan dengan Iran dalam eksplorasi sumur gas.

 

UAE bertindak kepada Iran layaknya Hong Kong terhadap China, di mana pebisnis Iran tidak dapat berpraktik bisnis di Qatar seperti halnya di UAE. 

 

Oman lebih menonjol dalam hubungannya yang baik dengan Iran, di mana mereka berhasil membawa Teheran dan Washington ke meja perundingan dalam mewujudkan kesepakatan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat.

 

Tantangan yang terbesar yang dihadapi negara GCC bukanlah invasi Iran, tetapi tumbuhnya simpati penduduk mereka terhadap radikalisme yang dihubungkan dengan aksi Iran di kawasan Timur Tengah.

 

Ada pendapat bahwa Garda Revolusi Islam Iran bersama dengan Hezbollah dan milisia lain, yang disponsori Iran mencoba mengeleminasi secara etnis pengikut aliran Sunni dari Iraq.

 

Mereka juga disebut berpartisipasi dalam “pengepungan kemiskinan” di Suriah. Hal mana kemudian dianggap sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan Negara Kaya Teluk. Inilah yang mendeligitimasi Arab Saudi  sebagai pemimpin dunia Muslim Suni sebagaimana selalu dipertanyakan dan ditantang oleh kelompok radikal seperti Ikhwanul Muslimin dan ISIS.

 

Perkembangan Islam Radikal

Sesungguhnya perkembangan radikalisasi kelompok Islam (Islam Radikal) mulai terasa sejak tahun 1979. Pada waktu itu pecah Revolusi Iran yang berhasil mengusir Shah Iran keluar dari negerinya.

 

Pada saat itu juga muncul kelompok radikal di Arab Saudi yang berseberangan dengan keluarga Al-Saud dan menyerang Masjidil Haram di Mekah disusul terjadi invasi Uni Soviet ke Afghanistan yang menimbulkan kemarahan umat Islam. 

 

Pada waktu bersamaan Zia-ul-Haq memberlakukan hukum Syariah di Pakistan, Sheikh Ahmad Yasin mendirikan Hamas di Gaza, Suriah dan Mesir menghadapi kekerasan dan tantangan dari kelompok Ikhwanul Muslimin di negara masing-masing.

 

Sejak itu Islam Radikal berkembang di banyak negara. Akibat dari semua itu, yakni adanya perasaan kolektif di masyarakat bahwa mereka menjadi korban perbedaan pendapat antara Suni dan Syiah, dan pada akhirnya masyarakat merujuk kepada pemimpin radikal masing masing kelompoknya untuk memperoleh perlindungan.

 

Formulasi perkembangan yang begitu cepat sebenarnya mudah dimengerti. Pada satu sisi aksi Garda Revolusi Iran ini memperuncing radikalisme dan memperkuat dukungan terhadap ISIS oleh penganut Suni. Pada sisi yang lain, menguatnya ISIS memperkuat pengaruh Garda Revolusi pada penganut Syiah.

 

ISIS dan Garda Revolusi adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya mendapat keuntungan dari perseteruan satu dengan yang lain.

 

Alasan utama ISIS dalam waktu cepat, pada tahun 2014, berhasil mengambil alih kota berpenduduk Sunni seperti Fallujah, Ramadi, dan Mosul dalam waktu yang begitu singkat adalah karena pengaruh Iran terhadap kelompok milisi Iraq-Syiah dan apa yang dilakukannya terhadap penduduk kota-kota tersebut.

 

Demikian juga Garda Revolusi berhasil menggalang lebih banyak pendukungnya dengan mengorbankan pengaruh pemimpin spiritual Syiah Iraq yang lebih moderat seperti Ayatollah Sistani karena dianggap sebagai kekuatan tersendiri dalam melawan ISIS.

 

Upaya Menyelesaikan Konflik

Pada saat-saat seperti ini untuk menjadi Islam yang moderat benar-benar banyak kendalanya. Untuk menghadapi ISIS, Arab Saudi dan Negara Teluk harus bisa menujukkan kemampuan penyelesaiannya terhadap Iran.

 

Intervensi di Yaman yang dinamakan "Decisive Storm” (Penyelesaian Tuntas), mengirimkan pesan kepada Iran tentang penyelesaian tuntas yang dikehendaki. Pada saat yang bersamaan aksi itu memberikan dukungan kepada para pengikut Suni Arus Utama (Mainstream Sunni) di sana.

 

Bagian perang berikutnya dinamakan "Operation Restoration of Hope" (Operasi Restorasi Harapan), memulihkan harapan yang punah disebabkan Garda Revolusi meraih kemenangan moral di kawasan Teluk dan berakibat munculnya kesan bahwa  Suni telah dikalahkan dan dikorbankan. Periode ini bersamaan dengan diangkatnya Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman.

 

Dari perspektif ini, kebijakan Presiden Obama dengan melibatkan Iran dan proxy-nya guna melawan ISIS dan memarginalisasi GCC makin memperumit masalah. Iran diberi lampu hijau untuk memporak-poranda kawasan Teluk demi menyukseskan Kesepakatan Nuklir antara Amerika Serikat dan Iran.

 

Kini Arab Saudi berhasil mengubah narasi tersebut. Ketika Presiden Trump mengunjungi Ryadh, dalam pertemuan dengan 50 Negara berpenduduk mayoritas Islam, dibentuklah koalisi Suni menghadapi ISIS.

 

Pesannya adalah bahwa Arus Utama Suni dibawah kepemimpinan Arab Saudi adalah sekutu terbaik untuk menghadapi kelompok Jihad-Salafi dan bahwa campur tangan Iran termasuk masalah utama yang harus diselesaikan.

 

Krisis Arab Saudi, UAE, dan Qatar terjadi pada saat yang paling tidak diharapkan. Semua pesan extravaganza Donald Trump di Ryadh sepertinya menguap dalam waktu tiga hari. Maksud hati untuk mempersatukan seluruh Negara Teluk menghadapi terorisme dan radikalisme, runtuh dalam sekejap di tengah saling tuduh menuduh keberpihakan terhadap terorisme.

 

Hal ini bahkan menjadi alasan Rusia dan Suriah menuduh bahwa justru Negara Teluk-lah yang menyulut terorsime. Pertanyaannya apakah benar Negara Teluk justru lebih menjadi penyebab daripada pemberi solusi masalah terorisme?

 

Catatannya, konon krisis ini meletup setelah munculnya berita hoax di laman Qatar News Agency. Jika benar, maka peristiwa ini harus dicatat sebagai sejarah peretasan (hacking) paling sukses di zaman sekarang.

 

Mencari Teladan Pemimpin Islam

Tahun 2009 menjadi masa yang lebih buruk. Saat itu Isreal menyerang Gaza. Qatar mengatur pertemuan Liga Arab di Doha, di mana tamu kehormatannya adalah Presiden Mahmoud Ahmadinejad dari Iran, juga mengikutsertakan Hamas, Hezbollah, dan Ikhwanul Muslimin.

 

Almarhum Raja Abdullah bin Abdul Azis dari Arab Saudi segera menjinakkan situasi dan meminta diadakannya rekonsiliasi di Kuwait dua hari kemudian.

 

Generasi muda yang pada saat ini mulai bertambah pengaruh politiknya di Negara Teluk sebaiknya mengikuti contoh almarhum Raja Abdullah dalam mengambil kebijakan. Mungkin saja ada alasan yang sah dalam konflik dengan Qatar, namun apabila Negara Teluk dapat bertindak sebagai kekuatan yang dapat menstabilkan wilayah Timur Tengah yang lebih luas, mungkin justru bisa membawa perdamaian yang lebih besar lagi.

 

Delapan puluh tahun yang lalu adalah waktu dunia Muslim terpecah belah menjadi banyak negara yang dikuasai oleh para raja, diktator, dan tokoh-tokoh yang menganggap demokrasi itu tidak penting.

 

Mereka tegak dengan dukungan  Negara Negara Barat. Betul masalah minyak dan krisis pangan telah membawa jutaan orang ke pinggir jurang kehancuran, namun perbedaan  sektarian yang dipengaruhi kekuatan Barat lebih memporak porandakan dunia Islam.

 

Patut dipertimbangkan pendapat seorang pemimpin Islam di Eropa tentang hal ini. Menurutnya, para pemimpin Muslim harus memikirkan suatu pembaharuan tanpa kekerasan. Mencari pemimpin baru yang bisa mempersatukan umat dan membicarakan bagaimana mencari kesatuan pandangan politik bagi kesejahteraan umatnya dan mengedepankan solusi yang lebih praktis untuk mewujudkan perdamaian.

 

Menanti Kiprah Keteladanan Indonesia

Mencermati fenomena yang digambarkan di atas dan usulan yang disampaikan itu, saya jadi teringat dengan kiprah Presiden Soeharto ketika berperan aktif dalam kepemimpinan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

 

Seperti diketahui anggota OKI umumnya adalah para pemimpin negara-negara Islam di Timur Tengah yang mayoritas berbentuk monarki. Di antara mereka sering terjadi persaingan dan gengsi yang sulit untuk dirukunkan. Mereka memerlukan figur alternatif yang berasal dari luar kalangan mereka. Dalam hal inilah, mereka menengok kepada Presiden Soeharto, yang notabene berasal dari negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

 

Kiprah Pak Harto dalam OKI patut dicatat. Indonesia memang ikut membentuk OKI bersama 24 pemimpin negara Islam pada 25 September 1969 di Rabat. Namun Pak Harto enggan menandatangani piagam OKI yang diluncurkan pada 1972 dan dikenal sebagai Mecca Declaration and Ten Years Program of Action Organization of the Islamic Conference (TYPOA-OIC).

 

Pak Harto berpegang prinsip bahwa Indonesia bukanlah negara berlandaskan Islam. Namun dalam perkembangannya, Indonesia semakin aktif sejak Pak Harto hadir dalam KTT OKI ke-6 di Senegal dan mendukung pelaksanaan TYPOA-OIC.

 

Setelah itu Indonesia memainkan sejumlah peran penting. Pada 1993 dipercaya menjadi  ketua Committee of Six yang memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front (MNLF) dengan Pemerintah Filipina. Sukses berikutnya Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri OKI ke-24 di Jakarta pada 1996.

 

Dengan menerima Piagam TYPOA-OIC maka terbuka peluang Indonesia memastikan implementasi Reformasi OKI. Karena, Pak Harto telah berhasil memperlihatkan bahwa Indonesia mampu mempraktikkan kebebasan beragama, toleransi, dan harmonisasi antarumat serta memberikan bukti keselarasan antara Islam, demokrasi dan modernitas.

 

Hasilnya Indonesia dipandang oleh para pemimpin Islam mampu berperan sebagai role of model keserasian antara Islam, modernitas, dan demokrasi damai, serta bridge builder antara Dunia Islam dan Barat.

 

Sampai saat ini Indonesia masih selalu diharapkan untuk menjadi juru damai dan pemimpin di kelompok Negara OKI. Pemimpin Indonesia dari mulai Presiden Habibie sampai sekarang, Presiden Joko Widodo selalu aktip dalam setiap kegiatan yang diacarakan OKI.

 

Menurut saya, pengalaman Indonesia tersebut dapat dijadikan rujukan bagi negara-negara Islam, khususnya negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang saat ini sedang diuji kebersamaannya. Dan sudah sepatutnya pula pemimpin Islam dari Indonesia dapat tampil sebagai pemimpin alternatif dalam krisis Timur Tengah.


Peter F. Gontha, Pengusaha dan Diplomat

 

  

Last modified on 16/08/2017

Share this article