Peningkatan Penerimaan Pajak dan Ketajaman UU Akses Informasi Keuangan

Ilustrasi membayar pajak (Antara/yus4)

Jakarta, GATRAnews - UU No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan baru saja disahkan, akan menjadi senjata tajam hitam di atas  putih tetapi tumpul di lapangan apabila tidak didukung oleh perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia dengan dukungan kerjasama pertukaran data yang efektif.


UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, telah ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2017. Akses informasi keuangan yang dimaksud, meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan perjanjian internasional di bidang perpajakan, perbankan syariah, dan pasar modal maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Akses ini diperlukan untuk mendukung otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak.
 
Penerbitan UU Akses Informasi keuangan itu, juga untuk memenuhi komitmen kita guna mengimplementasikan Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (Automatic Exchange of Finacial Account Information/AEoI), sebagai tindak lanjut dari ikatan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan,untuk menghindari menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, melemahnya kepercayaan investor asing, serta jangan sampai menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Sebelumnya, Realisasi Pajak selalu tak tercapai
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (18/8) menyampaikan bahwa akses data keuangan ini menjadi pertimbangan akan rasa optimisme pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.609,4 trilyun dengan asumsi tax ratio 11,5% dari Penerimaan Domestik Bruto. Angka target ini meningkat sebesar 9,3% dari target tahun sebelumnya. Dengan adanya undang-undang ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mempunyai potensi menambah basis data pajak jilid dua, saat menjalankan sistem keterbukaan dan pertukaran informasi secara otomatis di tahun depan sehingga tidak ada ruang untuk menyembunyikan penghasilannya.

Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun sulit mencapai target. Perincian perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tahun     2016    2015    2014    2013    2012    2011
Target (Triliun)    1.355    1.294    1.066    995,20    885    878,70
Realisasi (Triliun)     1.104    1.055    976,2    920    835,2    872,60
Prosentase    81.05%    81,53%    91,58%    92,44%    94,37%    99,31%
Shortfall    251    239    89,8    75,20    49,80    6,10
Sumber data : Data Keuangan Ditjen Pajak, 2017

Dari data itu diketahui bahwa dari kurun waktu tahun 2011-2016, realisasi penerimaan pajak selalu mengalami shortfall (kurang). Realisasi penerimaan pajak sampai dengan Juli 2017, baru mencapai Rp601,1 trilyun atau sebesar 46,8 % dari target sebesar Rp1.283,57 trilyun. Oleh Karena itu, dapat diproyeksikan penerimaan pajak tahun 2017 maksimal sebesar 93,6% atau sebesar Rp1.202,2 trilyun. Proyeksi ini diasumsikan bahwa terjadi peningkatan pada penyerapan dana APBN dan perkembangan dunia swasta di bulan November serta Desember 2017. Jadi diproyeksikan terdapat kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp81,37 trilyun.

Kegagalan demi kegagalan pencapaian realisasi penerimaan pajak, terus terjadi dari tahun ke tahun. Sri Mulyani, masih di tempat yang sama, mengatakan bahwa target penerimaan pajak berdasarkan RAPBN 2018 adalah sebesar Rp1.415,28 trilyun atau naik sebesar 10,3% dari target APBN-P tahun 2017sebesar Rp 1.283,57 trilyun. Sri Mulyani menyampaikan bahwa kenaikan target penerimaan pajak hanya sebesar 10,3% apabila prosentase perbandingan dilakukan antara target penerimaan pajak tahun 2018 dan target tahun sebelumnya 2017.

Tetapi apabila perhitungan prosentase menggunakan perbandingan antara proyeksi realisasi penerimaan pajak tahun 2017 yang maksimal sebesar Rp 1.202,2 trilyun dengan target penerimaan pajak tahun 2018, sesungguhnya target penerimaan pajak ini naik sebesar Rp 270,5 trilyun atau 15,05% dari proyeksi realisasi penerimaan pajak. Tidak ada salahnya menyusun target ini dilakukan dengan belajar melihat angka pencapaian realisasi penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya.
 
Jika diasumsikan perkembangan makro, baik pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% dan tingkat inflasi sebesar 3,5% ditambah dengan extra effort penerimaan pajak, maka angka ini seharusnya realistis. Pertanyaannya adalah mengapa sampai dengan saat ini dengan asumsi-asumsi secara makro realisitis tetapi target penerimaan pajak masih tidak tercapai? Apakah dengan adanya AEoI ini penerimaan pajak menjadi tercapai? Sepertinya tidak  akan terjadi demikian.

Kewenangan Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya telah didukung oleh beberapa kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Contoh kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak baik secara material maupun formal, memidanakan Wajib Pajak yang dengan sengaja membuat kerugian negara dalam bidang perpajakan dan penagihan utang pajak. Bahkan di dalam UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Ditjen Pajak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan dan penyanderaan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak dianggap tidak kooperatif dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak. 

Ditken Pajak juga telah mendapatkan dukungan dari pihak lain, seperti yang tercantum di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 35A yang menyatakan, bahwa Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak... Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara. Dari ketentuan ini, seharusnya Ditjen Pajak tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan data untuk kepentingan penggalian potensi pajak demi tercapainya target penerimaan pajak.

Ditjen Pajak sudah berusaha melakukan semua kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kenyataannya, kewenangan yang dimiliki oleh Ditjen Pajak seringkali hanya tajam di atas kertas tetapi menjadi tumpul saat di lapangan. Hal ini bukan karena tumpulnya peraturan yang mendasarinya, tetapi lebih kepada skala prioritas pekerjaan dan keterbatasan sumber daya manusia di Ditjen Pajak.

 

Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, dalam konferensi pers yang dilansir indoprimer.com, terkait penyanderaan penunggak pajak dan update informasi perpajakan terkini di Kantor Pusat Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/7) menyampaikan, adanya extra effort pemeriksaan dan penagihan yang tercatat dari data DJP. Target Surat Ketetapan Pajak (SKP) hingga akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp59,5 trilyun. Sementara itu, realisasi per 7 Juli 2017 total penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan adalah Rp28,4 trilyun atau sekitar 48% dari target. Sampai dengan 7 Juli 2017 diketahui Peranan pemeriksaan dan penagihan pajak apabila dibandingkan dengan target penerimaan pajak 2017 baru sebesar 2,3% dari target penerimaan pajak  tahun 2017.

Pelaksanaan Kewenangan Belum Efektif
Seharusnya, kewenangan berbanding lurus dengan hasil penerimaan pajak, demikian juga dengan akses informasi keuangan yang dianggap sebagai salah satu alat untuk mendongkrak penerimaan pajak. Tetapi melihat efektivitas kewenangan lain yang sejenis untuk peningkatan penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya, maka sepertinya akses keterbukaan informasi keuangan ini, akan bernasib sama dengan kewenangan yang sebelumnya.

Pelaksanaan UU ini akan efektif apabila didukung oleh kapasitas sumber daya manusia di Ditjen Pajak, khususnya di bidang pemeriksaan dan penagihan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan berikutnya adalah adanya koordinasi dengan pihak lain, terutama perbankan. Pelaksanaan pertukaran data berdasarkan Pasal 35A KUP, masih belum dapat berjalan dengan baik, karena tidak ada perjanjian tertulis secara khusus antar pimpinan lembaga terkait dan perbankan. Rahasia jabatan atau belum ada perintah dari atasan, adalah alasan klasik sulit terwujudnya untuk mendapatkan data dari pihak ketiga.

Faktor pendukung berikutnya adalah, perlunya integrasi data pada sistem perpajakan, sehingga pekerjaan petugas pajak lebih banyak pada proses pengawasan daripada kegiatan administratif. Selama rezim kekuasaan dan era laporan masih mengharapkan hasil dan tampilan angka-angka kuantitatif, maka sampai saat ini proses administratif masih menjadi sebuah tugas pokok yang harus dijalankan oleh petugas pajak.

Wajib Pajak Tidak Perlu Khawatir
Arif Budimanta, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)  dalam diskusi Populi Center dan Smart FM di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (19/8) yang pernah dimuat di Kompas.com menyampaikan bahwa undang-undang ini akan memberikan dampak psikologis bagi sektor riil. Tetapi seharusnya tidak demikian jika Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan melaksanakan kewajiban secara formal dan material dengan baik, maka undang-undang ini tidak akan memberikan dampak apapun. Sebaliknya, kewenangan ini sebenarnya sama dengan kewenangan-kewenangan yang telah dimiliki oleh Ditjen Pajak sebelumnya. Apabila Wajib Pajak merasakan ada pengaruh secara langsung pada kegiatan usaha serta memberi dampak psikologis maka bisa diartikan bahwa Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Jika demikian, apabila ada kewenangan baru di Ditjen Pajak apa pun bentuknya maka akan memberikan dampak psikologis bagi Wajib Pajak yang berpengaruh langsung pada kegiatan usaha.


Maria Etik Widarningsih, S.E.
(Praktisi Manajemen dan Keuangan)

Last modified on 30/09/2017

Share this article