APBD Timpang: 70% Bergantung Dana Perimbangan dari Pusat

Jakarta, GATRAnews - Wilayah Indonesia sangat luas, terdiri dari berbagai daerah dengan kondisi dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang berbeda-beda. Perbedaan itu menyebabkan kemampuan masing-masing daerah untuk membangun dan mengembangkan dirinya, juga berbeda-beda.


Selanjutnya, terjadilah ketimpangan antardaerah, akibat perbedaan itu. Ketimpangan itu tentunya tidak kita inginkan bersama, karena dapat memicu permasalahan yang lebih serius lagi.

Untuk itu, diformulasikanlah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan itu. Salah satunya adalah dengan memberi dana perimbangan kepada daerah kabupaten dan kotamadya.

Dana perimbangan dari pusat, merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara umum dapat dikatakan bahwa, DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keseluruhan jumlah DAU, ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26%  dari Pendapatan Dalam Negeri neto, dan ditetapkan dalam APBN. Besarnya proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kotamadya dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Di sisi lain, DAK dialokasikan untuk daerah tertentu dalam membiayai kegiatan khusus di mana hal itut menjadi bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan DBH, yang bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

PAD 9%, Dana Perimbangan dari Pusat 70%
Pada tahun 2016, rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD seluruh kabupaten dan kotamadya hanya sebesar 9%. Sungguh ironi karena berbeda jauh dengan sumbangan dana perimbangan dari pusat terhadap APBD, yang rata-rata mencapai 70%, di mana DAU memberikan porsi paling besar, diikuti DAK dan DBH.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dana perimbangan menjadi komponen yang sangat dominan dalam struktur APBD kabupaten dan kotamadya. Pemkot dan Pemkab, masih sangat bergantung kepada sumber pendanaan yang berasal dari APBN (Pusat). 

Besarnya ketergantungan terhadap dana perimbangan ini, menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di daerah, karena dana perimbangan yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara. Hal itu secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016.

Bahwa, alokasi DAU bersifat dinamis, yang artinya besaran DAU per daerah dan realisasi penyalurannya, akan mengikuti perkembangan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. Pada saat PDN neto naik, maka pagu DAU nasional akan ikut naik sehingga alokasi DAU pada tiap daerah, juga akan ikut meningkat, dan begitu pula sebaliknya.

Alokasi transfer daerah yang dinamis, menuntut daerah untuk dapat menetapkan program atau kegiatan prioritas agar dinamika alokasi dana perimbangan, dapat segera direspon dengan tetap mengutamakan prioritas kegiatan dan pembangunan daerah.

Poin penting lain dalam PMK itu adalah, penyaluran dana transfer dilakukan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output pada tahun, tahapan, atau triwulan sebelumnya. Poin ini berimplikasi pada perencanaan anggaran yang harus tepat, persiapan pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan di daerah, agar penyerapan anggaran serta capaian output dapat ditingkatkan. Tentunya monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban anggaran tetap harus diperhatikan.

Pada tahun 2016, rata-rata kontribusi DAU terhadap APBD kabupaten dan kotamadya sebesar 47%, terbesar dibandingkan DBH dan DAK. Besarnya porsi DAU ini mempertegas peran DAU yang sangat signifikan terhadap APBD kabupaten dan kotamadya. Mengingat APBD bersifat dinamis, besarannya tergantung PDN neto, maka perlu antisipasi daerah pada saat DAU turun, karena dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD. Menaikkan PAD merupakan pilihan yang harus dilakukan meskipun tidak mudah dalam pelaksanaannya.

Kebijakan untuk meningkatkan PAD
Ketimpangan kontribusi antara PAD dan dana perimbangan terhadap APBD, harus diperkecil. Atau dengan kata lain, PAD harus ditingkatkan semaksimal mungkin. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan kalangan perguruan tinggi dan konsultan, untuk membuat kajian dan peta potensi ekonomi di daerah setempat, berikut peluang, tantangan, dan risiko ekonominya. Dari kajian dan peta potensi itu, dapat segera ditetapkan kebijakan dan formulasi pelaksanaannya dengan melibatkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Konsep economic sharing, dapat dijalankan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku ekonomi langsung.

Dengan demikian, masyarakat berkesempatan untuk memperoleh pendapatan dari berbagai aktivitas usaha seperti kerajinan, kesenian, kuliner, maupun karya kreatif lainnya. Pengembangan pariwisata dengan menggali potensi alam, budaya, dan adat istiadat dengan kemasan yang menarik serta mengikuti trend perkembangan pariwisata, kiranya pilihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah. Sebaiknya, pemerintah daerah juga mengeluarkan kebijakan atau gerakan membeli produk/jasa yang dihasilkan masyarakat setempat.

Di samping itu, berdasarkan peta potensi daerah yang sudah ada, perlu diformulasikan kebijakan tentang pengembangan potensi daerah yang menjadi prioritas dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan itu seyogyanya dapat memberi insentif atau dorongan bagi masyarakat untuk terus mengembangkan potensi ekonomi daerah yang telah dan yang akan dikembangkan. Dengan menyusunnya dalam suatu kebijakan daerah, maka hal itu akan menjadi pijakan yang kuat untuk melangkah ke depan secara lebih nyata.

Yakinlah hal ini dapat terwujud karena banyak pemimpin daerah yang berkomitmen besar memajukan daerahnya dengan berdiri di atas potensi dan kemampuan sendiri.


Cornelius Tjahjaprijadi, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu

Last modified on 01/10/2017

Share this article