Menyoal Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional

Jakarta, GATRAnews - Sejak berdirinya World Trade Organization (WTO) tahun 1995 dianggap sebagai derivative ideology pasar bebas pada dua dekade setelahnya. Dianggap gagalnya putaran PerundinganWTO Doha, secara sporadik muncul bentuk baru perdagangan pasar bebas, free trade agreement (FTA) sebagai reaksi ketidakpuasan pasar bebas berbasis WTO (WTO-based) juga upaya negara-negara di dunia mencari jalan untuk mendorong arus perdagangan terutama antarnegara berkembang.

Sejauh ini, Indonesia telah mengimplentasikan sejumlah FTA yang masih berpatokan WTO-based. Secara umum, mekanisme WTO dengan penurunan hambatan tarif barang serta membuka akses pasar perdagangan sektor jasa terpilih.

Bagaimanakah dengan arah perkembangan kerja sama perdagangan internasional saat ini? Dari pengamatan di beberapa kerja sama yang tengah diikuti Indonesia saat ini yaitu Indonesia-European Union CEPA atau RCEP diketahui bahwa telah terjadi perubahan dari WTO ke praktek yang dianggap lebih maju dan modern yang dianggap sebagai “best practice”.

Sekarang ketentuan perdagangan WTO sudah dianggap kuno dan tidak relevan. Negera mitra dagang cenderung menuntut kedalaman komitmen sangat tinggi seperti penghapusan tarif produk-produk sensitive serta desakan menggunakan modalitas perdagangan jasa yang baru dan sangat berbeda dengan WTO-based seperti negative list.

Indonesia Dinilai Kurang Proaktif Membuka Akses Pasar
Sebagai contracting party di berbagai kerja sama perdagangan, harusnya Indonesia telah berpengalaman dan makin memahami arti pasar bebas termasuk manfaat yang dapat diperoleh dari mekanisme perdagangan. Namun sebaliknya, Pemerintah Indonesia ternyata masih memandang minim keuntungan yang diperoleh dari kesepakatan internasional. Pasalnya, menurut Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menilai Indonesia kurang menarik untuk investasi asing skala besar dan kurang proaktif dalam membuka pasar ekspor.

Meskipun demikian, perlu dicermati dengan sungguh-sungguh mengenai target dan manfaat yang sebenarnya ingin dicapai Indonesia bukan hanya sekadar ikut serta. Di sisi lain, penting meningkatkan pemanfaatan kerja sama perdagangan yang telah diikuti Indonesia.

Mendorong pelaku usaha untuk terus memanfaatkan kerja sama perdagangan secara maksimal dalam rangka mengembangkan akses pasar ekspor, meningkatkan keterlibatan dalam jaringan produksi global, mengembangkan mitra bisnis, serta menjaring arus investasi masuk ke Indonesia.

Dengan situasi perekonomian saat ini, sangat penting untuk menyusun strategi pembentukan kerja sama perdagangan yang komprehensif yang didukung assessment yang memadai. Sehingga dapat memberi manfaat dalam mendukung ekspor Indonesia, bukan malah sebaliknya. Pedoman dan panduan ke dalam suatu roadmap cetak biru akan menentukan milestones yang ingin dicapai yang tentunya didukung oleh kajian komprehensif.

Kajian untuk memetakan potensi industri, mempelajari karakteristik nasional, strategi peningkatan daya saing diperlukan dalam kajian komprehensif yang dapat memberikan gambaran manfaat tidaknya suatu kerja sama perdagangan agar memenuhi setiap komitmen kerja sama perdagangan internasional.

Korea Selatan Sukses dengan FTA Roadmap
Korea Selatan merupakan negara yang telah menginisiasi penyusunan “the FTA Roadmap” sejak tahun 2003. Meskipun penulis tidak menemukan dokumen lengkap mengenai roadmap dimaksud, namun secara sekilas dapat dijelaskan dalam roadmap tersebut, Korea menentukan target prioritas FTA yang ingin diselesaikan dalam waktu singkat.

Dalam menentukan kriteria target prioritas ini, Korea menekankan hanya menentukan FTA yang dapat memulihkan daya saing perusahaan Korea di pasar global, mereduksi “opportunity cost”, serta mendukung iklim investasi. Meskipun Korea termasuk negara ekonomi maju, namun Indonesia dapat berkaca dari pengalaman Korea Selatan. Indonesia mungkin dapat mempertimbangkan dengan menyeleksi setiap FTA yang benar-benar menguntungkan kepentingan nasional dan dijadikan sebagai prioritas utama.

Sinergi antarkementerian/lembaga menjadi peran penting untuk terdapat pandangan komprehensif yang mendudukkan bersama-sama posisi runding lintas sektor, baik jasa, barang, maupun investasi untuk menghasilkan outcome perundingan yang menguntungkan.

Hasil kajian dan konsolidasi antar Indonesia kementerian/lembaga akan menentukan criteria kerja sama yang dianggap menguntungkan. Kriteria ini tentunya mengedepankan kepentingan nasional dan mengutamakan perlindungan terhadap pasar domestik, produk, dan konsumen. Pemerintah harus selalu mempertimbangkan daya saing industry dalam negeri, dampaknya terhadap kesempatan kerja termasuk akses teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan tanpa mengesampingkan pendapatan pemerintah dari bea masuk.


Penulis: Titis Ayu Widowati, Badan Kajian Fiskal Kemenkeu

Last modified on 01/10/2017

Share this article