Kegelisahan ''Orang Hutan''

Dr Transtoto Handadhari (GATRA/Tresna Nurani)

Jakarta, Gatra.com - Hutan terluas ketiga setelah Brasil dan Republik Kongo yang dimiliki Indonesia kini terasa semakin menyempit. Berbagai masalah mendera, luas dan kualitas hutan pun terus menurun tajam. Rimbawan yang bangga dengan sebutan ”Orang Hutan” belakangan malu karenahutan semakin memburuk dan semakin merasa malu karena tidak mendapat kepercayaan mengelola hutannya.

Banyak tugas-tugas penting kehutanan, termasuk pengelolaan ekosistem, dilakukan oleh instansi lain, atau lembaga bentukan baru. Sebut yang antara lain diawali dengan terbitnya Inpres Nomor 5 Tahun 2003 tertanggal 15 September 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetory Fund (IMF) di mana kehutanan sama sekali tidak diperankan. Banyak sekali lainnya, dan yang paling besar adalah pengelolaan ekosistem hutan samudera (wana bahari) yang kini ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ada yang salah dengan kehutanan, atau adakah yang layak disalahkan yang dilakukan oleh para penguasa hutan. Meski kesalahan yang tidak sendirian. Kesalahan berjamaah dari semua yang terlibat atau melibatkan diri dalam pengurusan hutan yang kaya raya itu.

Rimbawan memang pantas merasa gagal mengelola hutan. Penghasil ”emas hijau” di tahun 1970-an itu telah semakin meredup. Bahkan Perum Perhutani sebagai monumen kejayaan kehutanan Indonesia pun sedang runtuh.

Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan

Setelah bertahun-tahun keutuhan hutan dijaga, kini, era reformasi agraria sebagai perwujudan kebijakan pertanahan pro-rakyat memasuki hutan. Dengan dalih penyeimbangan penguasaan lahan, khususnya untuk petani, program ini sekaligus dijadikan alasan mempercepat penyelesaian masalah penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam hutan yang semakin pelik dan meluas.

Pada tanggal 6 September 2017 baru-baru ini pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Perpres tersebut nampaknya merupakan penguatan Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri dan Kepala BPN tanggal 17 Oktober 2014 yang terbit di ujung era pemerintahan SBY, yang sebelumnya dianggap ancaman terhadap keutuhan kawasan hutan.

Upaya PPTKH tersebut meliputi areal sekitar 17,4 juta hektare di hampir semua fungsi hutan, termasuk di dalam beberapa areal kerja HPH. Pola umum penyelesaian PTKH setelah kawasan hutan ditunjuk adalah dikeluarkan dari kawasan hutan, tukar menukar, diberikan akses pengelolaan melalui program Perhutanan sosial, atau program resetelmen. Sedang bagi hutan yang terlambat ditunjuk tentu akan lebih mengurangi luas hutan.

Meski ada nada sedih para rimbawan atas terbitnya Perpres 88/2017 yang dapat dianggap akan melegalkan perambahan hutan tersebut, namun ada komitmen yang secara tegas ditetapkan untuk melindungi seluruh hutan konservasi dari penguasaan pihak lain. Penyelesaian pola resetelmen dijadilan 3 sebagai solusi yang tak boleh ditawar, meski seharusnya jugakawasan hutan lindung permanen setelah ditetapkan. Tetapi semua itu seharusnya juga didahului dengan perhitungan kembali dan pertimbangan yang benar.

Kasus penguasaan lahan di kawasan hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP) digunakan ”senjata” angka 30 persen yang ada di UU Kehutanan Nomor 41/1999. Artinya luas HL dan HP cenderung pasti akan berkurang. Pasal 7 menyebut semua tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dikeluarkan dari status kawasan hutan. Ini sangat naif bila dilaksanakan tanpa perhitungan ilmiah, mengingat angka 30 persen tersebut merupakan angka ”misterius”.

Selanjutnya angka luas hutan 30 persen di atas muncul lagi sebagai pertimbangan pada pasal 11 dan pasal 13. Bagi penguasaan lahan di atas 20 tahun atau lebih solusinya perubahan status, dilepaskan dari kawasan hutan. Sedangkan penguasaan lahan kurang dari 20 tahun dimasukkan ke dalam program perhutanan sosial, dengan catatan bila termasuk dalam rencana program Tanah sebagai Obyek Reformasi Agraria (TORA) yang petanya tak kunjung terbit itu.

Melihat praktik pokoknya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memiliki atau mengolah lahan hutan memberi arti bahwa intensi kebijakan untuk kehutanan ini adalah reforma agraria. Dikhawatirkan proses penyeimbangan kepemilikan tanah dilakukan tanpa ditopang perhitungan ilmiah akan membahayakan pelestarian ekosistem lingkungan.

Penguasaan hutan Perum Perhutani di Jawa juga telah terkena kebijakan perhutanan sosial yang dianggap bukan progran perhutanan sosial biasa. Peraturan Menteri LHK Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial tersebut kini heboh ditentang, dikhawatirkan mengakibatkan keselamatan hutan Jawa yang sudah sempit tersebut dan masalah sosial-ekonominya terganggu.

Peraturan P.39/2017 yang tentunya berniat baik di atas dianggap menabrak UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 6 Tahun 2007, diprediksi menjadi ajang bagi-bagi lahan hutan dan sangat berpotensi menyebabkan konflik sosial horizontal yang tajam. Lebih dari itu persewaan lahan 2 hektare per KK, berjangka 35 tahun yang dapat diwariskan dianggap akan sulit dikontrol dan berpotensi merusak hutan. Luas kepemilikan tanah garapan petani yang hanya sekitar 0,24 hektare per KK dijadikan senjata untuk menguatkan kebijakan reforma agraria di kehutanan. Proses itulah antara lain yang menjadi alasan penolakan P.39/2017 dari Jawa Timur, dan baru-baru ini di Jawa Barat.

Konflik horizontal pun diduga akan pecah karena secara faktual telah ada sekitar 6.000 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) bentukan Perhutani yang dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dianggap sukses melakukan kolaborasi pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan hutan Jawa. Akan terjadi persaingan dan perebutan lahan yang sangat mungkin terjadi tanpa kendali.

Namun, dukungan terhadap P.39/2017 di atas juga bermunculan. Umumnya dari pihak LSM dan dari unsur internal Kementerian LHK karena 5 P.39/2017 dianggap bakal menyelesaikan masalah pengentasan kemiskinan di lapangan. Kebijakan P.39/2017 juga dinyatakan sudah diiringi dengan upaya pelestarian hutan dan pembudidayaan tanah kosong yang banyak dibumbui cerita buruk perilaku oknum Perhutani dalam praktiknya di lapangan.

Diilustrasikan bahwa P.39/2017 sebenarnya hanya tanah hutan Perhutani (yang gundul) yang boleh dikelola oleh pihak lain seluas 2 hektare per KK dengan alasan dasar sebagai program pengentasan kemiskinan, dan tetap mensyaratkan menjaga lingkungan. Itu pun semuanya harus di tanah kosong yang sudah lebih dari 5 sampai 15 tahun dianggap gagal dihijauikan oleh Perhutani, sementara kondisi rakyat di sekitar hutan negara tersebut miskin. Namun hal tersebut di dalam praktiknya memang dapat diterjemahkan berbeda.

Dalam diskusi yang tetap panas, pihak yang pro P.39/2017 menganggap bahwa tudingan akan merusak hutan dengan membagi-bagikan lahan hutan sangat berlebihan dan keliru. Pihak-pihak yang menentang, menggugat dan mengajukan uji materi ke MA juga dituduh tidak mau memahami maksud dan tujuan ideal P. 39/2017 tersebut. Bahkan pihak yang menolak P.39/2017 itu dianggap sebagai pihak ”status quo” yang terugikan kepentingannya.

Tentu saja itu berlawanan dengan isu perjuangan kelompok yang berseberangan yang melihat bahwa P.39/2017 tersebut ”by design” didorong oleh kelompok-kelompok yang selama ini hendak melemahkan Perum Perhutani yang dianggapnya eksklusif.

Terlemahnya Kehutanan

Hutan dan kualitas sumber daya hutan berkurang secara tajam. Perambahan (encroachment) terus meningkat, apalagi setelah ada berita tentang masuknya program reforma agraria sejak Peraturan Bersama oleh 3 Menteri dan Kepala BPN tanggal 17 Oktober 2014. Kini serangan terhadap hutan semakin kuat di saat para ”Orang Hutan” tidak mendapat peran mengendalikan pengelolaan hutan.

Pengelolaan ekosistem darat maupun perairan tugasnya terpaksa ditangani secara parsial oleh orang lain yang belum tentu paham arti ekosistem. Kebijakan politik otonomi daerah yang dipaksakan sejak 1 Januari 2001 merupakan salah satu biang keladi semakin rusaknya hutan, di samping oleh manusia yang mengelolanya maupun yang ikut memperoleh penghidupannya dari hutan.

Percepatan pengukuhan kawasan hutan yang berpuluh tahun tidak mencapai angka 17 persen luas kawasan tiba-tiba naik menjadi 86,8 persen atau sekitar 87 juta hektare. ”Kemajuan” ini malah menimbulkan pertanyaan besar atas keabsahan kawasan hutan itu sendiri. Namun apapun, keberanian Menteri LHK mempercepat pengukuhan kawasan hutan sebagai kunci mempertahankan luas kawasan tentu patut diapresiasi, asal ada tindakan pengamanan yang menyertainya, dan menjamin keberlangsungan usaha dalam kawasan hutan yang selama ini terombang-ambing dengan masalah tenurial.

Tugas dan fungsi utama kehutanan adalah bukan untuk mengurus hutan (kayu). Tetapi bertanggung jawab mengurus konservasi sumber daya hayati dan sumber daya alam. Mengurus ekosistem, yang berarti mengendalikan bencana 7 lingkungan hidup menjadi sempit ketika tata ruang yang seharusnya menjadi sebuah proses awal menyelamatkan kelestarian bumi dilakukan oleh pihak lain. Kehutanan dianggap sebagai ”user” saja. Dan kehutanan terjebak hanya mengurus pendayagunaan isi hutan dan kawasan.

Mengelola kehutanan tidak cukup hanya dengan ”kerja, kerja, kerja”. Tetapi dengan mereview konsep dasar, mengenali penyebab utama keterjadian persoalan, dan tidak membiarkan kebijakan pengelolaan hutan yang melenceng dibiarkan tetap ada. Kehutanan memerlukan nakhoda orang yang mengerti hutan. Hanya pada periode 1983-1988 dan 1993-1998 saja kehutanan dipimpin oleh rimbawan profesional. Bahkan sejak tahun 1999 kehutanan terus dikuasai orang-orang politik.

Penggabungan dengan sektor lingkungan hidup, meskipun seharusnya sejalan karena hutan adalah inti lingkungan hidup, ternyata telah membuat hutan seakan ”tak bertuan”. Hutan terus menjadi incaran banyak orang tanpa perlawanan, dan ”Orang Hutan” semakin gelisah kesepian meski masih tinggal di hutan tanpa merasa punya peran yang memadai.


Transtoto Handadhari, rimbawan senior, Ketua Umum Perkumpulan GNI-BERBANGSA.

Last modified on 06/11/2017

Share this article