Babak Baru SBY dan Masa Depan AHY

M.Qodari. (GATRA/Eva Agriana Ali/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Apa yang terjadi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Itu mungkin pertanyaan yang banyak muncul di kepala orang melihat manuver politik SBY belakangan ini. Biasanya, SBY selalu mengambil posisi “tengah” atau malah konfrontasi dengan pemerintah dalam banyak persoalan.

Di pemilu 2014 yang mempertemukan Jokowi vs Prabowo, SBY ambil posisi tengah (meskipun belakangan Partai Demokrat condong ke Prabowo karena Hatta Rajasa adalah besannya). Dalam era pemerintahan Jokowi-JK, SBY juga ambil posisi tengah. Tidak gabung ke pemerintah tapi juga tidak oposisi seperti Gerindra dan PKS.

Bahkan dalam sejumlah kasus, SBY seolah berseteru dengan pemerintahan Jokowi. SBY pernah tidak terima ketika Jokowi menyebut proyek Kemenpora di Hambalang disebut “mangkrak”. Kontroversi memuncak dalam momentum pilkada DKI Jakarta di mana ada tudingan bahwa SBY ikut menjadi dalang di belakang demo anti Ahok 2016. Demo ini diduga menjadi bagian dari upaya makar pada Jokowi.

Namun belakangan semua ini berubah. Ditandai dengan kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Istana Negara berjumpa Gibran Rakabuming. Disusul sikap politik Fraksi Demokrat yang menyetujui Perppu Ormas bersama partai-partai pendukung pemerintah. Puncaknya adalah pertemuan panjang dan empat mata antara Jokowi dan SBY di Istana Negara. Jelas ini semua adalah gestur pendekatan SBY pada pemerintahan Jokowi. Jika tidak mendekat, Demokrat akan kontra atau abstain soal Perppu Ormas. Kalau tidak mendekat, SBY akan bertemu secara tertutup dengan Jokowi.

Karena itulah di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK kita dapat menyebutnya sebagai “babak baru SBY”. Dari SBY yang sebelumnya netral atau kontra pemerintah menjadi SBY yang pro pemerintah. Lantas mengapa SBY jadi pro pemerintah? Apa dasar pemikirannya? Apa kalkulasinya? Mengapa sekarang dan bukan sebelumnya?

Sebagai orang luar kita dapat menganalisa bahwa ini ada kaitannya dengan masa depan Partai Demokrat sebagai partai yang dilahirkan SBY dan masa depan AHY sebagai suksesor SBY dan icon partai demokrat di masa datang. Sebagai politisi dengan kalkulasi cermat dan intuisi yang tajam, SBY tampaknya melihat inilah momentum yang pas untuk meletakkan AHY dalam orbit politik nasional sehingga akan membuahkan hasil di 2019 atau 2024.

Momentum itu datang pasca kegagalan AHY menjadi pemenang dalam kontestasi gubernur DKI tahun ini. Namun kegagalan AHY ini juga sekaligus berkah terselubung karena meski kalah melawan Ahok dan Anies, AHY telah muncul ke panggung politik nasional. Ia tidak hanya dikenal oleh publik di seantero nusantara tapi juga diakui potensinya oleh para elit politik nasional. Pilkada DKI adalah gua garba kelahiran seorang politisi muda cemerlang bernama AHY.

Majunya AHY ke pilkada DKI didahului dengan pengunduran diri dari dinas militer. Pasca kekalahan di pilkada DKI tidak mungkin bagi AHY untuk kembali menjadi tentara. Satu-satunya pilihan adalah melanjutkan karir politik. Peluang AHY untuk berkembang di politik sangat besar namun belum lengkap. Sebagai politisi muda, AHY telah memiliki 4 P namun masih kurang 2 P.

P pertama yang dimiliki AHY adalah “Penampilan”. Ia tinggi dan ganteng. Intinya keren, ujar ‘Kids Zaman Now’. P yang kedua adalah “Pembawaan”. Pembawaan atau sifat AHY adalah pintar, komunikatif dan simpatik. P yang ketiga adalah “Partai Politik”. Dalam demokrasi perwakilan seperti Indonesia sekarang ini untuk masuk kancah politik misalnya menjadi calon presiden atau wakil presiden, seseorang harus didukung oleh partai politik. P yang keempat adalah “Peluru”. Peluru adalah analogi untuk logistik. Diperkirakan AHY tidak akan kekurangan dana untuk bersosialisasi ke daerah-daerah sebagaimana ditunjukkan safari politiknya belakang ini.

Adapun 2 P yang belum dimiliki AHY adalah sebagai berikut: P yang pertama adalah “Pengalaman”. AHY memang pernah berdinas di militer tetapi hanya sampai pangkat mayor. Pangkat mayor umumnya belum pantas dianggap memiliki tanggung jawab yang besar seperti tanggung jawab yang diemban oleh kepala daerah atau menteri kabinet. Kredensial sebagai kepala daerah atau menteri adalah kredensial yang dibutuhkan AHY untuk dapat dianggap layak sebagai pemimpin nasional. Untuk perbandingan, rasanya peluang Sebastian Kurz untuk terpilih sebagai kanselir termuda dalam sejarah Austria dan Uni Eropa pada usia 31 tahun, tidak akan terbuka seandainya ia tidak pernah menduduki jabatan sebagai menteri luar negeri pada umur 27 tahun.

P yang kedua adalah “Panggung”. Politik membutuhkan panggung dimana masyarakat dapat melihat dan mengingat para tokoh politik. Selama ini AHY mendapatkan panggung politik lewat The Yudhoyono Institute maupun pertemuan dengan para tokoh politik seperti Ahok di Mako Brimob, Jusuf Kalla di Makassar, dan Prabowo di Jakarta. Namun pertemuan tersebut memiliki batas. Pertama, tidak dapat terlalu sering dilakukan. Kedua, hanya bersifat wacana. Hal ini berbeda jika AHY Menjadi menteri. Ada permasalahan konkrit yang harus diselesaikan oleh AHY proses dan program penyelesaian masalah itu akan menjadi panggung politik strategis bagi AHY.

Pendekatan politik yang dilakukan SBY dan AHY kepada pemerintahan Jokowi mendapatkan momentum politik dengan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda pendapat dengan pemerintah dalam hal Perppu Ormas. Di titik ini Jokowi membutuhkan partner politik baru untuk menggantikan PAN sekiranya PAN keluar dari koalisi pemerintah. Partai Demokrat adalah calon pengganti yang sangat ideal karena jumlah kursinya di DPR RI lebih besar dari pada PAN.

Masuknya Demokrat ke dalam koalisi pemerintah bukan perkara yang sederhana. Mengingat ada sejarah hubungan yang tidak baik antara SBY dan Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDI Perjuangan dari mana Presiden Jokowi berasal. Nampaknya hal ini coba diselesaikan oleh Jokowi melalui pertemuan dengan Megawati di Istana Bogor selama 3 jam sepekan sebelum Jokowi menerima SBY di Istana Negara.

Pertemuan antara Jokowi dengan Megawati dan SBY sebetulnya menunjukkan tidak hanya babak baru bagi SBY tapi juga babak baru bagi Jokowi. Setelah 3 tahun menjadi presiden, Jokowi kini telah menjadi pusat gravitasi politik baru Indonesia. Sebelumnya Jokowi memiliki postur politik yang lebih kecil mengingat dukungan politik yang relatif terbatas. Setelah 3 tahun Jokowi tidak hanya mendapatkan dukungan politik dari Nasdem, PKB, Hanura, dan PDI Perjuangan. Tetapi juga dari partai Golkar, PPP, dan kini partai Demokrat. Di sisi lain, kepuasan dan dukungan masyarakat juga meningkat sebagaimana tercermin dari hasil-hasil survei.

Akhirul kalam, proses mendekatnya partai Demokrat ke pemerintah masih bersifat dinamis. Hal ini masih menunggu dinamika politik seperti reshuffle kabinet. Akankah Jokowi mengangkat menteri dari partai Demokrat? Akankah kita menyaksikan menteri baru sekaligus menteri termuda bernama Agus Harimurti Yudhoyono? Apakah AHY akan mampu menjalankan tugas sebagai menteri dengan baik? Kita tunggu tanggal mainnya.



M. Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer

Last modified on 09/11/2017

Share this article