Efek Ekor Jas AHY

Burhanuddin Muhtadi. (GATRA/Ardi Widi Yansah/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Kekalahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di pilkada DKI Jakarta lalu tak menyurutkan langkah AHY mengarungi belantara politik yang terjal dan tak pasti. Tak banyak politisi muda, apalagi yang tak punya jabatan formal di partai, yang menghabiskan energi dan tenaga melanglang buana ke pelosok nusantara seperti AHY. Media sosial juga (di)ramai(kan) dengan kehadiran banyak fans, entah orisinil atau pendengung profesional maupun kelas kaki lima yang mengeluk-eluknya sosok AHY. Atribusi baru pun disematkan ke pundak AHY, seperti “the next leader,” tokoh masa depan dan seabrek citra positif lainnya.

 

Senafas dengan gerakan di media sosial maupun lapangan, AHY juga rajin menggelar shilaturrahmi dengan elit politik, mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, dan lain-lain. AHY juga pintar mencuri panggung. Dia hadir di saat pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, mengirim pesan ke publik bahwa seorang AHY, meski masih muda, mentalitas politiknya sudah dewasa. AHY juga mengunjungi Basuki T. Purnama di jeruji penjara. Sulit menafikan fakta ada desain sistematik untuk mengangkat citra AHY jelang 2019.



Dua Alasan

Sebenarnya langkah taktis mempersiapkan AHY sebagai pemimpin masa depan sudah lama tercium baunya. Sejak berkarier di tentara, kabar kecemerlangan AHY sudah (di)akrab(kan) di telinga. AHY bukan lulusan AKMIL biasa. Ia menyandang predikat terbaik dan meraih penghargaan pedang Tri Sakti Wiratama dan Adhi Makayasa pada Desember 2000. AHY tak sekadar jualan tampang, tapi juga punya talenta intelektual yang mumpuni. Ia juga menyandang gelar master dari dua kampus terkemuka di dunia: Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University dan Harvard University.

 

Melihat dari jenjang karier di militer saat itu, AHY sebenarnya dipersiapkan di 2024. Tapi kondisi “darurat” Partai Demokrat pasca-turunnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari singgasana, serta peluang yang terbuka di pilkada Jakarta saat itu, memaksa “buah” AHY harus dipetik sebelum waktunya. AHY diminta cepat belajar di dunia politik praktis yang baru dikenalnya. Ia juga diminta menjadi putra mahkota partai yang didirikan ayahnya lebih cepat dari jadwal semula.

 

Ada dua alasan di balik usaha meroketkan AHY, dan keduanya sah secara politik. Pertama, politik  elektoral di Indonesia sangat tergantung pada kharisma tokoh. Naik turunnya suara partai pada umumnya ditentukan oleh apakah sebuah partai memiliki figur yang bisa dijual sebagai magnet elektoral atau tidak. Dengan tingkat kedekatan terhadap partai (party ID) yang rendah di Indonesia (survei Indikator terakhir hanya di kisaran 10 persen) dan keanggotaan partai (party membership) yang sangat minimalis, politik elektoral kita menjadi sangat tidak stabil. Volatilitas suara sangat tinggi. Empat kali pemilu pasca-Orde Baru menghasilkan pemenang yang berbeda-beda, dengan tingkat fragmentasi politik yang makin menguat. Belum pernah ada preseden pemenang pemilu yang mampu mempertahankan kemenangannya.

 

Terlebih lagi, partai-partai politik secara umum tak bisa dibedakan garis ideologi dan platform kebijakannya. Sebagian besar partai senang menghanyutkan diri dalam kategori catch-all parties (partai yang menyasar semua segmen pemilih). Ketika partai tak bisa dibedakan jenis kelamin ideologisnya, maka produk politik yang bisa dijual adalah tokoh atau pemimpin partainya. Ini yang menjadi dasar mengorbitkan AHY lebih cepat dari waktunya. Pada saat SBY masih menjabat sebagai presiden sekalipun, Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2014 anjlok lebih dari 50% dibanding perolehan partai di 2009. Padahal approval rating SBY di ujung pemerintahan lumayan tinggi di kisaran 56%. Namun berhubung SBY tak bisa lagi maju sebagai pilpres 2014, di samping kasus korupsi yang melilit elit partainya, pemilih pindah ke lain hati. Jika pemilu 2019 nanti Demokrat tak punya tokoh, bisa dibayangkan nasib partai ini.

 

Kedua, rasa dahaga lahirnya tokoh bertemu dengan fakta bahwa Partai Demokrat sejatinya masuk kategori presidentialist party (partai yang didesain sebagai kendaraan bagi pemimpin partainya untuk meraih jabatan presiden). Sebagai figur sentral di balik lahir dan besarnya Demokrat, adalah manusiawi SBY menyerahkan tongkat estafet regenerasi partai ke anak sulungnya, meski tanpa proses kaderisasi formal di partai. Bahwa naiknya AHY bisa menimbulkan kecemburuan di internal partai tentu tak terelakkan karena “pemegang saham tunggal” partai adalah SBY itu sendiri.  Sekali lagi, partai-partai yang masuk kategori presidentialist party jamak terjadi tokoh kuat menjadi veto player yang kedudukannya kadang “lebih tinggi” ketimbang konstitusi partai itu sendiri.



Trend-setter, bukan Follower

Terlepas dari trade-off kaderisasi partai, ijtihad politik Demokrat mengorbitkan AHY sebagai jualan baru pasca-SBY sudah dikalkulasi secara rasional. Dalam konteks pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serempak, efek ekor jas (coattail effect) biasanya lebih tinggi. Dalam desain institusional seperti ini, suara partai umumnya ditentukan oleh seberapa populer calon presiden yang diusung oleh partai yang bersangkutan. Sejauh ini, berdasarkan survei reguler yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, coattail effect Jokowi dimonopoli oleh PDI Perjuangan, terlepas dari kenyataan bahwa Jokowi didukung juga oleh partai-partai lain, baik di pilpres 2014 atau di pemerintahan. Demikian juga sebaliknya, coattail effect Prabowo sebagai tokoh utama oposisi lebih banyak dinikmati Gerindra. Meski turut mengusung Prabowo dan tidak berada di dalam pemerintahan, PKS harus gigit jari karena asosiasi kuat Prabowo dengan Gerindra, bukan PKS.

 

Manuver dan eksperimen politik AHY harus dibaca dalam konteks ini. Partai Demokrat tak ingin sekadar menjadi follower dari kedua gajah yang sedang bertarung, tapi ingin menjadi trend-setter dengan berupaya melahirkan figur baru. Menjadi follower terbukti tak membawa berkah elektoral karena publik telanjur mengasosiasikan Jokowi dan Prabowo pada partai mereka masing-masing. Bahwa eksperimen ini dinilai sebagian pihak sebagai upaya mengarbit pemimpin seperti yang disampaikan Fadli Zon, biarkan publik yang menghakiminya. Langkah politik mengorbitkan AHY ini juga berbeda dengan eksperimen Jokowi yang merangkak dari bawah dengan modal pimpinan daerah dari jenjang walikota, gubernur hingga presiden. Manuver AHY juga beda dengan Prabowo yang sejak lama memang bercita-cita menjadi presiden melalui persiapan yang matang dan tidak tiba-tiba.

 

Tapi terlepas dari jalan politik yang ditempuh, benarkah “ijtihad” politik AHY sukses menaikkan elektabilitas dirinya sendiri dan Demokrat? Sejauh ini, elektabilitas AHY sebagai capres, menurut survei nasional Indikator September 2017, baru sekitar 1,5% dalam simulasi semi-terbuka. Memang masih ada 3,7% pemilih yang menyebut SBY sebagai capres pilihannya jika pemilu presiden digelar hari ini. Tapi kalaupun toh suara pemilih SBY dilimpahkan seluruhnya ke AHY, gabungan suara ini masih kalau jauh dibanding elektabilitas Jokowi dan Prabowo yang masing-masing memperoleh 47,3% dan 19%. Faktanya, tak semua pendukung SBY bersedia memilih berdasarkan nasab meski AHY adalah putra sulung SBY. Ketika dikerucutkan menjadi 8 nama capres, suara AHY naik menjadi 2,9%, tapi tidak semua pendukung SBY lari ke AHY.

 

Namun jika hasil survei ini dibaca lebih optimis, suara AHY di kisaran 1,5% hingga 2,9% ini masih jauh lebih baik ketimbang elektabilitas sebagian besar ketua-ketua umum partai. Elektabilitas AHY selevel dengan Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo, meski AHY tak memiliki panggung seluas yang dimiliki Anies dan Gatot. Selain itu, elektabilitas Demokrat juga mengalami tren naik seiring aktifnya AHY di pentas politik belakangan ini. Survei Indikator Januari 2017 elektabilitas Demokrat di kisaran 6%, kini mencapai 8%. Meski kenaikannya tidak signifikan, tapi masih ada 24,2% pemilih yang belum menentukan pilihan partai. Apakah kenaikan elektabilitas Demokrat ini berkah dari kehadiran AHY atau karena faktor lain tentu masih perlu ditelisik lagi.

 

Tapi yang jelas “ijtihad” politik melejitkan AHY memang kelihatan menampakkan hasil, meski efeknya tak sebesar dan secepat yang diharapkan elit Demokrat. Jualan muda saja tak cukup karena AHY sejauh ini masih dinilai publik kurang dua “P”: Panggung dan Pengalaman. Panggung AHY masih terbatas karena tak memiliki jabatan formal yang mampu membuka ruang penetrasi lebih mendalam ke psikografi pemilih. Pengalaman AHY juga belum panjang. Kurangnya panggung dan jam terbang ini membuat elektabilitas AHY tak cepat meroket. Lepas dari kelemahan ini, ibarat gelas setengah penuh atau setengah kosong, jika dibaca lebih optimistik, setidaknya kemunculan AHY sedikit membawa berkah bagi Demokrat. Publik mulai tahu bahwa Demokrat punya putra mahkota dan elektabilitas AHY sebagai capres alternatif juga masih lebih baik ketimbang banyak nama-nama besar lainnya. Toh masih panjang waktu yang tersedia sebelum pertarungan 2019 tiba.

 


 Burhanuddin Muhtadi
Pengajar FISIP UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia

 

Artikel ini dimuat di Majalah Gatra Edisi 2 Tahun XXIV, Tanggal 9-15 November 2017

Majalah Gatra dapat dibeli di sini

Last modified on 21/11/2017

Share this article