Tantangan Pimpinan TNI ke Depan: Penegakan Kedaulatan Dirgantara

Jakarta,Gatra.com - Pada sebuah peristiwa empat dekade silam, para elite militer negeri ini duduk bersama merancang strategi pertahanan nasional.   Lokusnya, konsentrasi kekuatan pertahanan nasional. Seperti biasanya, pihak Angkatan Darat sebagai mayoritas menuntun diskusi tersebut, mengemukakan pandangan berdasarkan logika sederhana. Fokusnya pada kekuatan darat. Alasannya, musuh mampu bertahan lama di perbatasan, dan bila berhasil masuk wilayah Indonesia, akan mampu bertahan lama dengan mengandalkan logistik setempat.



Lain halnya apabila satuan angkatan laut musuh mendekat, mereka tidak akan mampu berlama-lama karena logistik akan habis, sehingga mereka pun pulang. Bagaimana dengan angkatan udara musuh? Mereka juga tidak akan mampu bertahan lebih dari 24 jam di udara, dan nantinya akan pulang atau jatuh sendiri.

Barangkali, sekali lagi barangkali, logika tersebut masih berlaku sampai sekarang. Strategi pertahanan pulau besar masih mendapatkan dukungan yang lebih baik katimbang strategi maritim dan dirgantara.

Namun perlu dipertimbangkan pula, sebab pada era pasar bebas saat kini ruang udara di dalam yurisdiksi Indonesia juga di-liberal-kan. Indonesia didesak untuk menganut kebijakan udara terbuka, sebuah kebijakan yang mematahkan strategi anti-akses yang dibangun republik ini. Menonjol untuk diungkit adalah flight information region yang masih dikuasai Singapura. Sehingga ini berdampak terhadap kepentingan penerbangan Indonesia yang berada dekat dari negeri jiran itu.

Kebutuhan Lima Tahun Mendatang


Konstitusi menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, tentunya termasuk ruang udara —begitu juga dirgantara! Amanah konstitusi tersebut menyuratkan bahwa negara harus pula membangun kemampuan untuk kepentingan tersebut dengan meniadakan ancaman terhadap kedaulatan kedirgantaraan republik ini. 

Rujukan ini berpijak pada adagium cojus est solum, ejus est usque ad cuelum. Artinya, memiliki sebidang tanah juga memiliki segala yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit. Namun bangsa ini sangat paham bahwa ada pembatasan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944 dan perjanjian lain.

Pekerjaan rumah pertama dalam rangka mengemban amanah konstitusi tersebut adalah mengalihkan FIR Singapura ke Indonesia.  Siap atau tidak, Indonesia perlu diberi mandat untuk mengambil alih FIR Singapura sekaligus memperkuat pertahanan udara nasional. Kabarnya, pihak TNI AU --dalam hal ini Komando Pertahanan Udara Nasional -- sudah menempuh berbagai langkah persiapan. Baik penyiapan sumber daya manusia maupun gelar air net centric warfare yang telah terintegrasi dengan berbagai bandara sipil.

Ada kebutuhan strategis yang tidak boleh terlewatkan, yaitu sistem pengamanannya. Mengapa poin ini perlu diangkat? Ada beberapa hipotesis, yaitu, pertama, ancaman sabotase sistem karena beberapa sistem penginderaan masih sangat tergantung dari pihak asing, kecuali dapat diyakini bahwa gelar sistem penginderaan merupakan  produk nasional yang bebas dari pengaruh asing. Kedua, ada panggung pertikaian di wilayah yurisdiksi Indonesia dengan memanfaatkan wilayah Indonesia (di posisi silang dunia) sebagai ajang perang. Ketiga, Indonesia perlu mendapatkan ‘restu’ dari banyak pihak, mulai dari ICAO, IATA, FAA, EASA, dan khususnya dari negara besar pemasok pesawat terbang dan industri penerbangan dunia.
  Pekerjaan rumah kedua adalah memperkokoh tegaknya kedaulatan dirgantara Indonesia. Di sekeliling negeri ini, ada pihak-pihak yang sudah mendeklarasikan air defense identification zone. Pancaran gelombang elektromagnetik mereka pasti menjangkau wilayah NKRI, bertemu dengan milik militer Indonesia yang (untuk sementara) kurang canggih, mudah kena jamming, malfunction, yang dilakukan secara sengaja.

Pada sisi lain, kondisi C4ISR (command, control, communication, computer, intelligence, surveilance, and reconnaisance) --sistem pertahanan nasional yang memanfaatkan seluruh komponen pertahanan-- di tiap angkatan, tidak sepenuhnya dapat diandalkan bekerja selama 24 jam sepanjang tahun dan di segala medan. Namun demikian, Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai komando utama penegakan kedaulatan dirgantara telah mengawali langkah penting dengan gelar sistem pertahanan udara berkemampuan air net-centric warfare bertahap yang mengintegrasikan sistem pertahanan udara dengan sistem pengaturan lalu lintas penerbangan sipil serta sistem perizinan penerbangan.

Sang Arsitek


Keberadaan FIR Singapura bagi Indonesia ibarat duri dalam daging. Duri itu akan dicabut pada era presiden Jokowi. Artinya, penetapan program pengalihan FIR Singapura merupakan kepentingan prioritas yang harus ditindaklanjuti segera. Kabarnya pihak TNI-AU sudah menempuh berbagai langkah seperti meningkatkan kemampuan untuk memberikan payung keamanan bagi jajaran sipil yang bergiat di domain kedirgantaraan.

Lingkup pekerjaan yang demikian kompleks dan strategis, sudah jelas memerlukan arsitek yang piawai, sangat paham mengenai urusan kedirgantaraan dan tegaknya anti-akses untuk keamanan nasional. Sudah tersirat pula bahwa sang arsitek wajib menyiapkan landasan operasional untuk trimatra terpadu dalam rangka mengamankan segala urusan yang menyangkut penegakan kedaulatan republik ini. Selamat bekerja!


 

Laksda TNI (Purn.) Robert Mangindaan
Pemerhati masalah Pertahanan dan Maritim



Artikel ini dimuat di Majalah Gatra Edisi 5 Tahun XXIV, Tanggal 30 November - 6 Desember 2017

Majalah Gatra dapat dibeli di sini

Last modified on 12/12/2017

Share this article