TNI dan Nakhoda Baru

Muradi, PhD. (Foto: Tedy Yusup/unpad.ac.id/AK9)

Jakarta, Gatra.com – Spekulasi politik bahwa pergantian Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI akan alot terjawab sudah. Hadi Tjahjanto diajukan sebagai calon tunggal Panglima TNI. Pilihan pengajuan Hadi Tjahjanto juga merupakan sinyal kuat dari komitmen Jokowi untuk mengembalikan rotasi kepemimpinan di TNI, yang mana dua panglima TNI sebelumnya dijabat dari matra darat.



Pengajuan Hadi Tjahjanto yang berasal dari matra udara bukan tanpa risiko bagi Presiden Jokowi menjelang tahun politik 2018 dan 2019. Kemungkinan akan terjadinya eskalasi ancaman keamanan, yang dipersepsikan sebagai bagian dari ekses politik, membuat banyak pihak merasa bahwa Jokowi tengah membangun pijakan politik yang tidak kokoh.

Banyak pihak meyakini bahwa kiprah politik TNI, khususnya TNI AD, dalam politik praktis dengan jejaring teritorialnya, menjadi ancaman yang serius bagi rencana Jokowi untuk maju dalam pilpres yang kedua kalinya. Asumsi tersebut kemudian dihadap-hadapkan dengan keyakinan politik Jokowi yang menegaskan kembali esensi kepemimpinan bergilir antar-matra.

Penekanan politik lainnya, hakikat regenerasi TNI menjadi keharusan. Hadi Tjahjanto dianggap mampu menjawab ekspektasi Jokowi berkaitan dengan kepemimpinan di TNI. Kekhawatiran tidak terkonsolidasinya internal TNI jika Hadi Tjahjanto yang menjadi Panglima TNI tidak lagi menjadi pertimbangan politik Jokowi memilih Hadi Tjahjanto.

Justru diasumsikan secara politik, pilihan Jokowi atas Hadi Tjahjanto adalah penegasan bahwa secara politik TNI berada dalam kontrol efektif Jokowi. Kepercayaan diri Jokowi mencalonkan Hadi Tjahjanto menjadi penegas bahwa justru mengembalikan mekanisme regenerasi di TNI dan proses pergantian yang mengacu pada UU TNI merupakan bagian dari langkah Jokowi untuk memperkuat kontrol efektif Jokowi atas TNI.

Pekerjaan Rumah Panglima Baru

Posisi Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Gatot Nurmantyo, meski akan berjalan mulus dalam proses uji kelayakan di DPR, tidak akan berbanding lurus dengan tantangan dan pekerjaan rumah yang dihadapi Hadi Tjahjanto. Perilaku politik dari Panglima TNI sebelumnya menjadi salah sat garis penegas bahwa panglima baru tidak lagi boleh memiliki hasrat politik praktis. Karena hal itu hanya akan merugikan dan membawa TNI dalam posisi yang serba tidak nyaman.

Reformasi TNI yang selama ini mendorong agar TNI profesional membuat posisi Hadi Tjahjanto harus melakukan konsolidasi internal bagi soliditas antar-matra dan juga komunikasi dan koordinasi antara TNI dan Kemenhan maupun Kementerian Politik Hukum dan Keamananan, yang selama dipimpin Gatot Nurmantyo dianggap kurang berjalan dengan baik.

Setidaknya, ada lima pekerjaan rumah bagi Hadi Tjahjanto sebagai nakhoda baru TNI. Yakni, pertama, menguatkan konsolidasi internal, antar-matra, serta juga komunikasi aktif dengan Kemhan dan Kemenko Polhukam. Pekerjaan rumah ini sederhana, namun tidak mudah. Ini untuk mengembalikan cara pandang internal TNI sebagai tentara profesional yang tunduk pada kontrol sipil objektif.

Kemhan dan Kemenko Polhukam adalah bagian dari otoritas sipil demokratik. Pekerjaan rumah ini penting dilakukan agar TNI tidak dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan otoritas sipil tersebut, melainkan berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menguatkan TNI sebagai tentara profesional.

Kedua, memastikan TNI tidak lagi berupaya untuk masuk dalam politik praktis, sebab politik TNI adalah politik kenegaraan. Hal ini perlu ditegaskan oleh Hadi Tjahjanto bahwa posisi TNI adalah tentara profesional yang berjarak dengan politik praktis. Sejauh hal tersebut dapat dilakukan, maka TNI sebagai bagian dari instrumen kenegaraan tetap memiliki kontribusi dalam membangun dan menjaga keutuhan dan masa depan bangsa dalam bentuk politik kenegaraan. Salah satu yang dapat dilakukan TNI adalah dengan memastikan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI tetap berdiri kokoh, dan kebhinekaan tetap menjadi bagian dari landasan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, menyokong pengamanan dan menyukseskan hajat politik 2018 dan 2019 sebagai bagian dari hajat nasional. Penekanan yang paling penting adalah membantu Polri dalam memastikan bahwa hajat politik tersebut dapat berjalan dengan baik. TNI tidak dalam posisi di depan, tapi TNI sebagai bagian dari institusi keamanan harus memastikan bahwa hajat politik tersebut dapat berjalan dengan baik. Perbantuan pengamanan TNI ke Polri adalah bagian dari skema untuk menguatkan penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Dan keempat, mengintegrasikan postur pertahanan dan modernisasi pertahanan dengan visi politik Negara yang terimplementasi dalam Nawacita dan Poros Maritim Dunia. Sejauh ini, dalam dua tahun, Panglima TNI Gatot berupaya mengintegrasikan hal tersebut dalam bentuk yang lebih praktis, seperti penguatan armada laut dan dirgantara. Di sisi lain, peningkatan pengamanan perbatasan darat juga menjadi concern yang tidak kalah penting.

Pada konteks ini, Hadi akan berada pada fase mengintegrasikan apa yang ada dalam perencanaan strategis TNI dengan apa yang menjadi bagian dari visi politik negara berkaitan dengan pertahanan negara. Dengan masa pensiun lebih lama, Hadi Tjahjanto memiliki waktu yang cukup untuk dapat mengintegrasikan hal tersebut menjadi satu kebijakan terintegrasi dalam pertahanan negara.

Dan yang kelima, yang tidak kalah penting, Hadi Tjahjanto menjadi jembatan bagi regenerasi di internal TNI, dari generasi lulusan Akmil tahun 1980-an ke generasi Akmil 90-an. Posisi Hadi Tjahjanto sangat krusial, karena akan membuka gerbong generasi TNI yang lebih segar dan visioner untuk membawa TNI makin professional dan dicintai rakyat.



Muradi
Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung

 

 

Artikel ini dimuat di Majalah Gatra Edisi 6 Tahun XXIV, Tanggal 7-13 Desember 2017

Majalah Gatra dapat dibeli di sini

 

Last modified on 14/12/2017

Share this article