Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise (dok. Gatra/Dharma W./yus4) Jakarta, GATRAnews - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sedang
Sambut Ramadhan, (X)S.M.L Rilis Koleksi Busana Bernuansa Spanyol (Dok. GATRAnews) Jakarta, GATRAnews - Perusahaan fesyen (X)S.M.L, merilis koleksi terbaru. Dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan
Dominique Nadine (Dok. GATRAnews) Jakarta, GATRAnews - Perancang busana Dominique Nadine telah dikenal dengan berbagai gaun pengantin yang memiliki konsep unik. Belum lama ini, Nadine
Jakarta GATRAnews - Anastassia Ontou, 67 tahun,  melahirkan bayi perempuan dengan berat 2,6 lbs atau 1,20 kg. Bayi itu lahir enam minggu lebih cepat melalui operasi caesar, 20 Desember lalu. Ontou
Gangguan Stres Pasca Trauma (Photos.com) Jakarta GATRANews - Sebuah studi baru tentang scan otak di Stanford University School of Medicine, Amerika, menunjukkan gangguan stress pasca trauma (PTSD)
Kanker Paru-paru (APKPure.com) Jakarta, GATRANews - Lisa Briggs mengalami sesak napas dan mengi selama kehamilannya pada 2014, para dokter yakin itu asma. Namun, wanita yang sekarang berusia 34
Agus PM Toh beraksi mendongeng, Jakarta 26 Oktober 2016 (DOk GATRAnews/AyoDI) Jakarta, GATRANews  – Pekan depan, 4-5 November, para 'Tukang Dongeng' dari mancanagara kembali bakal unjuk

Kementerian PPPA Pertimbangkan Cuti Melahirkan Selama 6 Bulan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise (dok. Gatra/Dharma W./yus4)

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sedang mempertimbangkan aturan nasional tentang cuti hamil dan melahirkan selama 6 bulan bagi perempuan yang bekerja.



"Kami sedang pertimbangkan apakah buat undang-undang baru, atau setingkat peraturan menteri (permen) atau bahkan masuk dalam aturan Undang Undang Pengasuhan Anak," kata Rohika Kurniadi Sari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Kementerian PPPA dalam dikusi bertajuk "Tumbuh Kembang Anak dan Dukungan Kebijakan Perusahaan" di Jakarta, Selasa (29/8).

Namun terkait hal itu, lanjut Rohika, pihaknya belum membuat satu kesimpulan atau keputusan karena masih minimnya kajian tentang dampak terhadap anak atau bayi atas lamanya cuti sang ibu pasca-melahirkan, yakni antara yang cuti selama 3 bulan dengan yang 6 bulan.

Secara logika, ibu yang mendapat cuti melahirkan lebih lama atau 6 bulan, tentunya diharapkan bisa memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif secara penuh. "Cuti enam bulan itu agar si ibu bisa memberikan ASI eksklusif secara penuh," kata Rohika.

Karena itu, Kementerian PPPA mendorong agar lahir kajian-kajian tentang lamanya cuti hamil dan melahirkan terhadap tumbuh kembang anak. "Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise meminta para pihak membuat kajian mendalam," katanya.

Dokter Spesialis Anak dan Konsultas Tumbuh Kembang Anak, Dr. dr. Rini Sekartini, yang juga mejadi narasumber dalam diskusi itu, mengaku belum pernah membaca suatu penelitian soal dampak lamanya atau singkatnya sang ibu cuti.

"Saya sendiri belum pernah baca mengenai penelitian itu. Nanti saya akan coba meneliti anak-anak yang orang tuanya [ibu] cutinya 6 bulan, data ini sebagai data back up utama untuk membuat kebijakan," ujarnya.

Rini berniat melakukan penelitian bersama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI). "Kalau enam bulan, kita harus dari awal kita pantau. Jadi selama 6 bulan kita ikuti bayinya, kita pantau tumbuh kembangnya. Jadi hasilnya bisa berikan untuk kebijakan," ujarnya.

Meski belum ada kajian khusus, namun Rini menilai pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan atau lebih lama, sangat positif bagi tumbuh kembang sang buah hati. "Dengan ASI eksklusif, gizi anak terjamin, anak terhindar dari stunting, dan tumbuh kembangya akan semakin baik," ujarnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI), Luhur Budijarsono mengatakan, memang tidak mudah untuk menerapkan cuti hamil dan melahirkan selama 3 sampai 6 bulan di 150 perusahaan yang tergabung dalam organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Luhur, hambatan tersebut akibat berbagai masalah dan kondisi yang berbeda-beda yang dihadapi setiap perusahaan. Namun demikian, dari 150 perusahaan, Danone merupakan satu-satunya perusahaan yang sudah menerapkan cuti hamil dan melahirkan selama enam bulan bagi karyawan peremuannya.

Senada dengan Luhur, HR Director Danone ELN Indonesia, Evan Indrawijaya, mengakui tidak mudah bagi perusahaannya menerapkan cuti ibu hamil dan melahirkan selama 6 bulan dan cuti suami yang istrinya melahirkan selama 10 hari.

Menurutnya, pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh pegawai perempuan yang mengambil cuti hamil dan melahirkan itu otomatis dibagikan kepada pekerja lain, atau bahkan harus membayar tenaga honorer untuk menggantikan.

Namun, lanjut Evan, karena Danone memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung upaya pemenuhan hak perempuan dan anak atas pengasuhan dan tumbuh kembang yang baik, hal itu bisa diwujudkan dalam satu kebijakan "Perental Policy" sejalan dengan visi perusahan.

"Karena pada dasarnya, kalau kita membicarakan hak perempuan, memang cuti itu sudah diatur oleh undang-undang. Cuti hamil dan melahirkan juga termasuk dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di PBB," ujarnya.

Menurut Evan, perusahannnya tidak memotong cuti tahunan bagi karyawan perempuan yang mengambil cuti hamil dan melahirkan selama 6 bulan dan karyawan pria yang mengambil cuti 10 hari karena istrinya melahirkan.

Bukan hanya itu, perusahan tetap membayarkan seluruh kewajibannya atau tidak memotong hak karyawan yang mengambil cuti di atas, misalnya soal pemberian bonus. "Bonus tetap dibayarkan meski cuti 6 bulan," katanya.

Menurut Evan, perusahaan ingin men-"support" semua karyawan saat mereka menghadapi masa-masa "kritis" (critical), sehingga mereka bisa fokus kepada anak dan keluarga. "Kebijakan itu membuat para pekerja senang karena mereka bisa seimbangkan antara kebutuhan keluarga dan pekerjaan," katanya.

Rohika menambahkan, karyawan perempuan yang tidak mendapatkan haknya, yakni cuti hamil dan melahirkan, bisa mengadukan kepada Kementerian PPPA.

"Jika ada perempuan alami kesulitan untuk bisa terakomodir hak-haknya, tapi ternyata tidak mendapatkan. Nah, ini kementerian juga mengawal bagaimana kesulitan perempuan dan anak," ujarnya.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article