Hakim Binsar Gultom usulkan Tes Keperawanan Sebelum Nikah

Ilustrasi Pernikahan (GATRAnews/AK9)

Jakarta, GATRANews - Pengalaman menangani 250 kasus perceraian Hakim Binsar Gultom akhirnya sampai pada saran: Lakukan Tes Keperawanan sebelum nikah. Solusi untuk menekan tingkat perceraian di Indonesia itu ditulis Gultom tulis dalam buku "Pandangan Kritis Seorang Hakim".

 

Menurut Binsar Gultom, banyak perkawinan kandas akibat dimulai dengan terpaksa, termasuk karena hamil di luar nikah. Tes keperawanan adalah salah satu yang diusulkan untuk menekan perceraian.

 

"Pada umumnya yang membuat rumah tangga hancur karena pernikahan tidak didasari saling mencintai," ujar Binsar seperti dilaporkan AntaraNews.

 

Orangtua, kata dia, diminta untuk memastikan apakah anak-anaknya akan menikah atas dasar ketulusan dan cinta, bukan karena menutupi aib.

 

"Harus betul-betul terbuka dulu secara internal. Orangtua menanyakan pada anaknya, 'sesungguhnya kalian sama-sama cinta atau tidak?'. Sebelum melangkah lebih jauh, tanya 'Apakah kalian sudah melakukan persetubuhan di luar nikah?'," kata Binsar saat dihubungi via telepon, Minggu.

 

Jika memang masih ragu, lanjut Binsar, orangtua bisa menindaklanjuti dengan melibatkan tim medis.

 

Dari sini, orangtua bisa memastikan keseriusan anak-anaknya. Bila ada indikasi niat pernikahan dilandasi keterpaksaan, lebih baik jangan diteruskan.

 

"Lebih bagus sekarang tidak jadi atau dipending daripada dilanjutkan tetapi nantinya KDRT, perceraian atau pembunuhan," kata Binsar yang menangani 250 perkara perceraian sejak 1996.

 

 

Tes yang ia maksud bukanlah sebuah ketentuan negara di mana setiap calon pengantin harus menjalani berbagai prosedur resmi. Binsar menjelaskan usulan ini lebih ditujukan kepada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. 

 

 

Kecil kemungkinan tes keperawanan sebelum menikah bisa diatur oleh negara karena itu hal yang sangat privat.

 

"Belum ada (negara yang mengatur tes keperawanan). Itu kan sangat privat," katanya.

 

Dia juga mengusulkan adanya pelajaran mengenai rumah tangga di sekolah menengah atas atau di kampus agar individu bisa lebih siap membina pernikahan di masa depan.

 

"Sebelum orang berumahtangga, harus tahu apa sih lembaga perkawinan. Masa UU Perkawinan tidak pernah dipelajari siswa atau mahasiswa? (UU) Baru digunakan setelah terjadi perceraian padahal itu harus dipelajari," imbuh dia.

 

Buku "Pandangan Kritis Seorang Hakim" yang baru terbit Agustus lalu rencananya akan dibedah dan dibahas pada seminar di Universitas Esa Unggul pada November 2017.


Editor: Dani Hamdani  

Share this article